Masalah Agraria dan Kemiskinan di Pedesaan
- Detail
- 19 Apr 2012
- Redaksi
Jutaan orang yang mendiami daerah pedesaan memiliki seribu satu masalah dalam kehidupan. Masalah pertama dan paling utama yang ingin kita tunjukkan di sini adalah masalah mendapatkan pekerjaan. Penyediaan pekerjaan layak bagi masyarakat miskin pedesaan sepanjang tahun -- entah mungkin dari tanah pertanian atau dari jenis pekerjaan lain -- merupakan hal yang paling menonjol yang dihadapi dalam kehidupan pedesaan. Kita tahu bahwa pendistribusian tanah adalah hal yang penting, tetapi ini bukanlah masalah utama. Karena mengingat jumlah minimum tanah yang harus dialokasikan untuk sebuah keluarga -- untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi biaya lain -- ada kelangkaan lahan yang dibutuhkan untuk distribusi di antara seluruh penduduk desa di Indonesia hari ini. Artinya penyelesaian masalah pedesaan saat ini adalah bukan dengan hanya melakukan tugas mendistribusikan tanah kepada massa pedesaan tetapi juga mengakhiri kemiskinan dari buruh tani, petani tak bertanah dan miskin di desa-desa. Ini tidak berarti bahwa dengan menyatakan ini kita mengabaikan kebutuhan atau mencoba untuk meremehkan pentingnya mendukung gerakan petani yang menyerukan pemulihan dan pendistribusian tanah di antara buruh tani, petani tak bertanah dan miskin.
Sekali kita berbicara tentang petani dan menghubungkannya dengan revolusi sosialis, saat itu juga kita menyadari betapa kompleksnya persoalan yang kita hadapi. Betapa tidak! “Klas” yang kita namakan “petani” tidak mempunyai posisi yang sama dalam hubungannya dengan alat-alat produksi. Dalam kaitan dengan sisa-sisa feodalisme, kita menjumpai para tuan tanah di satu pihak dan petani penggarap di pihak lain. Dalam kaitan dengan kapitalisme, kita menjumpai kapitalis pertanian di satu sisi dan buruh tani (istilah Tan Malaka: proletar tanah) di sisi lain. Di samping itu kita juga berjumpa dengan lapisan burjuis kecil di kalangan petani, yakni petani gurem dan petani menengah.
Kelas buruh adalah satu-satunya kelas yang mampu memimpin perjuangan rakyat menuju sosialisme. 
Demo kita harus “tidak tertib” kalau kita ingin memaksa – bukan memohon – pemerintahan ini untuk membatalkan rencana kenaikan BBM. 
Antonio Gramsci, seorang Marxis dan pendiri Partai Komunis Italia, berkata-kata tentang hegemoni sebagai “perangkat lunak” yang dimiliki klas penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Hegemoni, menurut Gramsci, adalah “kepemimpinan moral dan intelektual”. Melalui agama, pendidikan, surat kabar, dan sebagainya, para produsen ideologis klas penguasa membentuk sentimen moral dan cara berpikir klas yang dikuasai.
Tuntutan ekonomi atau tuntutan politik? Begitu kiranya pertanyaan yang diajukan.
Tahun baru selalu mengedepankan satu pertanyaan yang sama pada semua buruh: berapa upah minimum tahun ini? Nasib jutaan buruh terikat oleh pertanyaan ini. Setiap tahun pula serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi kiri disibukkan dengan perjuangan meningkatkan UMR. Di penghujung tahun 2011 kemarin kita saksikan puluhan ribu buruh turun ke jalan dan mogok untuk menuntut kenaikan upah.
Kalau agama adalah keluh kesah dari makhluk tertindas dan jantung-hati dari dunia yang kejam, maka fundamentalisme agama – dan terorismenya – adalah raungan membabi buta dari makhluk tertindas yang sudah menemui jalan buntu. 
Kaum Marxis memperjuangkan sebagai program politiknya “Kebebasan beragama, dan kebebasan dari agama” dan “Pemisahan antara Negara dan agama.” Rakyat harus punya kebebasan sepenuh-penuhnya untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun, atau tidak memeluk agama sama sekali. Negara – sebagai badan rakyat yang sepenuhnya – tidak boleh dicampuraduk dengan agama.
