Reformasi Jilid I sudah kandas dan kini terdengar seruan untuk meluncurkan Reformasi Jilid II. Ini tentunya dengan asumsi bahwa tidak ada yang secara fundamental cacat dengan Reformasi itu sendiri. Kita hanya perlu melanjutkannya dan menuntaskannya. Yang dibutuhkan hanyalah political will dan orang-orang bersih yang bisa mengemban amanat reformasi. Namun, apa yang kita saksikan selama 28 tahun terakhir telah menafikan asumsi tersebut.
Kegagalan Reformasi berakar dari kapitalisme itu sendiri, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pengejaran profit. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penggerusan demokrasi, penghancuran lingkungan, upah murah dan outsourcing, semua ini dilakukan demi kepentingan modal yang rasa hausnya untuk profit tidak pernah terpuasi. Ini bukan masalah ada atau tidaknya political will, atau serta merta akibat kebijakan yang keliru. Logika kapitalisme niscaya menghasilkan kebijakan demikian.
Pemerintahan kita kini berhadapan dengan problem defisit anggaran dan utang yang semakin membengkak. Sebagian besar pengamat dan oposisi liberal beranggapan bahwa ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang tidak disiplin, misalnya pemborosan dari program MBG, Koperasi Merah Putih, dan bahkan subsidi BBM yang selalu mereka katakan “tidak tepat sasaran”. Tetapi mereka keliru. Pemborosan terbesar anggaran negara sesungguhnya datang dari berbagai stimulus dan keringanan pajak yang diberikan pemerintah untuk kapitalis, investasi kapitalis lewat Danantara – yang modal awalnya datang dari pemangkasan anggaran sosial lebih dari Rp 300 triliun, serta pembayaran bunga dan cicilan utang kepada para kreditor lintah-darat.
MBG memang adalah program gimmick Prabowo, yang telah jadi lahan basah bagi banyak kapitalis dan koruptor. Tidak heran MBG jadi sasaran kemarahan rakyat, dan Prabowo sendiri terpaksa menumbalkan salah satu orang yang dia “sayangi” untuk menenangkan rakyat.
Namun sesungguhnya, defisit besar yang dihadapi oleh pemerintah tidak akan bisa ditutup hanya dengan menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih. Pada kenyataannya, seluruh dunia kini dihadapkan dengan problem defisit anggaran. Ada krisis utang yang mengguncang kestabilan perekonomian hampir semua negara di dunia. Ini bukan disebabkan oleh mismanajemen keuangan. Kapitalisme dunia telah terjerembap dalam kubangan utang karena kontradiksi inherennya, yakni over produksi. Untuk bisa terus menopang kapitalisme, pemerintah di mana-mana telah menggelontorkan stimulus besar-besaran untuk kapitalis dalam berbagai bentuk, hingga menciptakan level utang yang tidak ada presedennya dalam sejarah umat manusia. Utang ini yang lalu dibebankan ke rakyat pekerja.
Pasar menuntut agar pemerintah bisa terus membayar bunga dan cicilan utang ini. Para kreditor ini, yakni tengkulak-tengkulak modern yang berjas dan berdasi, terus menghisap anggaran pemerintah. Setiap tahunnya Indonesia menghabiskan lebih dari 40 persen pemasukan kas negara untuk membayar utang. Pada 2024 saja, Rp 1.206 triliun dihabiskan untuk cicilan dan bunga utang, sementara anggaran pendidikan hanya Rp 750 triliun. Cicilan utang ini saja cukup untuk memastikan upah layak bagi 273 ribu guru honorer.
APBN kita tidak bisa direforma selama ia masih beroperasi di bawah sistem kapitalisme, selama ia dikelola untuk kepentingan para kapitalis dan bankir.
Krisis kapitalisme hari ini mempersiapkan revolusi. Tetapi bila situasi ini hadir, kita tidak boleh mengulangi kesalahan Gerakan 1998. Karena apa yang sebenarnya terjadi pada 1998 adalah revolusi, yang kemudian ditelikung menjadi reformasi. Setelah 32 tahun direpresi oleh kediktatoran, rakyat pekerja akhirnya tumpah ruah ke arena politik untuk mengubah nasib mereka. Mereka mendambakan transformasi menyeluruh atas kondisi kehidupan mereka. Ini bukan hanya masalah demokrasi saja, tetapi juga masalah roti. Namun yang mereka dapati adalah pergantian personel di atas, perubahan kosmetik di mana foto Suharto diturunkan dari semua kantor pemerintah. Remah-remah demokrasi diberikan oleh kelas penguasa demi menghindari revolusi. Tetapi seluruh aparatus negara kapitalis ini masih utuh dan mekanisme penghisapan kapitalis yang lama tidak tersentuh.
Remah-remah demokrasi ini pun sudah direbut kembali oleh kelas penguasa. Penangkapan, kriminalisasi, dan represi fisik terhadap rakyat yang berani melawan sudah jadi berita biasa. 6000 orang ditangkap setelah insureksi Agustus tahun lalu, yang merupakan gelombang penangkapan terbesar sejak 1998. Serangan air keras terhadap Andrie Yunus adalah peringatan dari kelas penguasa bahwa mereka dapat dan akan melakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Korupsi sudah menjadi begitu liar, yang membuat korupsi di bawah Orba tampak jinak.
Bila kita hanya melanjutkan Reformasi, dengan embel-embel Jilid II, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang diperlukan adalah perspektif revolusi sebagai landasan gerakan, yakni penumbangan secara revolusioner bangunan politik dan ekonomi yang ada, dengan transformasi menyeluruh atas masyarakat. Bukan negara kesejahteraan. Bukan Marhaenisme, yang sejatinya masih mempertahankan kapitalisme. Melainkan Sosialisme.
Kapitalisme sudah tidak bisa direforma. Kanker ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Yang dibutuhkan adalah revolusi. Bukan revolusi abal-abal versi Rocky Gerung, yang kabur dan tidak jelas, melainkan Revolusi Sosialis.
Revolusi Sosialis berarti akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Akhiri sistem ekonomi yang berorientasi pengejaran profit untuk segelintir kapitalis. Bangun ekonomi sosialis, dimulai dengan mengekspropriasi 100 konglomerat terbesar di Indonesia dan korporasi-korporasi asing multinasional yang beroperasi di sini, dan meletakkannya di bawah kontrol demokratik buruh. Rebut pabrik, bank, perkebunan, tambang, dari tangan para parasit ini.
Revolusi Sosialis berarti tendang keluar semua politisi dan pejabat hari ini. Penjarakan dan sita harta semua pejabat koruptor ini. Buruh, tani, kaum miskin kota, seluruh rakyat pekerja harus merebut kekuasaan ke tangan mereka, dan bangun pemerintahan kelas pekerja dan rakyat miskin. Inilah seruan revolusi yang harus kita kumandangkan hari ini.
Reformasi sudah mati. Hidup Revolusi!