Menulis Ulang Sejarah demi Kekuasaan
Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan buku sejarah nasional sebagai acuan pendidikan. Namun, di balik tujuan itu, mereka menutupi fakta sejarah demi kepentingan politik penguasa.
Category: Analisa
Hanya Nasionalisasi Ekonomi di Bawah Kontrol Buruh yang Dapat Menghentikan Badai PHK
Badai PHK melanda Indonesia dengan intensitas yang semakin meningkat. Dari sektor garmen hingga elektronik, semakin banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Bencana ekonomi yang dipicu oleh perang tarif global ini semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi yang sudah rentan, terutama bagi kelas buruh.
Premanisme Lahir dari Kapitalisme
Meski pemerintah berusaha menanggulangi premanisme dengan membentuk satgas khusus, kenyataannya masalah ini adalah produk dari sistem kapitalisme yang mengakar, menciptakan ketimpangan sosial yang memunculkan kelompok preman.
May Day Kelas Buruh versus May Day Penguasa
Perjuangan melawan birokrasi serikat buruh dan reformisme adalah pertarungan hidup mati kelas buruh Indonesia, yang hanya dapat dimenangkan dengan pemahaman mendalam tentang kapitalisme dan kembali ke akar Marxisme untuk merebut kembali May Day.
Lawan supremasi militer dengan supremasi sosialisme!
Satu-satunya cara untuk bisa mengakhiri supremasi militer adalah dengan berjuang demi supremasi kelas pekerja dan supremasi sosialisme.
Kontrol Buruh sebagai Solusi Korupsi di Pertamina
Ahok yang kini mengklaim memberantas korupsi Pertamina menunjukkan paradoks klasik pejabat publik: mengaku tidak mengetahui hilangnya ratusan triliun dari perusahaan yang dipimpinnya, membuktikan bahwa kekuasaan kapitalisme sering membuat masalah terhadap masyarakat luas.
Pengetatan Anggaran “Si Gemoy”, Siapa yang Bayar?
Krisis kapitalisme yang memburuk mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengetatkan anggaran, yang tidak hanya berdampak pada sektor-sektor vital, tetapi juga mempertajam ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.
MK Menghapus Presidential Threshold tidak mengubah esensi sebenarnya: demokrasi untuk siapa?
Penghapusan presidential threshold tidak lebih dari upaya kosmetik untuk menarik perhatian rakyat terhadap demokrasi borjuis yang sedang terpuruk dalam krisis.
Golput pilkada tinggi, rakyat mulai jenuh dengan demokrasi borjuis
Pilkada 2024 mencerminkan krisis demokrasi borjuis di Indonesia—sistem yang hanya melayani kaum kapitalis, sementara rakyat dibiarkan tanpa harapan dan tanpa pilihan.
Apakah ada kediktatoran “Hitler Jawa”?
Ketakutan kaum liberal terhadap kebangkitan “Hitler Jawa” di bawah Prabowo lebih merupakan histeria kosong, tanpa analisis sosial mendalam, yang justru mengaburkan akar persoalan krisis demokrasi borjuis.