Untuk memahami Iran hari ini, kita perlu kembali ke Revolusi 1979, sebuah ledakan perjuangan rakyat yang membuka kemungkinan besar bagi revolusi sosialis, tetapi berakhir tragis ketika kepemimpinan revolusioner gagal menuntaskan tugas sejarahnya.
Tidak sedikit aktivis kiri yang tampak keras menolak Prabowo, tetapi lunak terhadap partai borjuasi oposisi lainnya. Sikap ini menunjukkan bahwa kritik politik mereka belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan kelas.
MBG yang awalnya dirancang sebagai warisan politik Prabowo kini berbalik menjadi beban pemerintahan akibat skandal, kritik publik, dan tekanan ekonomi.
Setelah hampir tiga dekade, Reformasi terbukti gagal karena tidak pernah membongkar fondasi ekonomi-politik yang melahirkan ketimpangan.
Said Iqbal dan para birokrat serikat bawahannya telah menyempurnakan seni menjinakkan dan mengendalikan gerakan buruh. Pelayanan ini sangat diperlukan bagi presiden.
Marxisme tidak terikat oleh asal-usul geografis, melainkan menekankan universalitas analisis kondisi material, bukan lokasi atau budaya tertentu.
Pada 25 Agustus, tuntutan “Bubarkan DPR” muncul spontan dari massa yang tidak terorganisir, terutama anak muda. Aksi ini menjadi cerminan ketidakpuasan yang sudah dipersiapkan lama oleh kondisi objektif, yakni krisis kapitalisme dunia.
Ilhamsyah, pemimpin KPBI dan Kompolnas, kini menjabat sebagai komisaris PT Pelindo. Keputusan ini memperpanjang daftar aktivis reformis yang bergabung dengan pemerintahan borjuis dan menegaskan kembali perdebatan lama antara reformisme dan revolusi dalam gerakan sosialis.
Seruan “Bubarkan DPR” meletup dari jalanan tanpa komando — ini menjadi isyarat runtuhnya kepercayaan pada parlemen borjuis sekaligus lahirnya tuntutan baru: jika bukan DPR, apa yang menggantikannya?
Kekuatan rakyat yang terpendam akhirnya mengguncang kekuasaan penguasa. Meskipun pemerintah memberikan konsesi untuk menenangkan massa, itu hanya menunda ledakan yang lebih besar. Krisis semakin tak terelakkan.