Baru-baru ini, viral video Budiman Sudjatmiko yang diusir oleh mahasiswa saat mengisi diskusi di UGM. Tidak hanya Budiman saja yang jadi sasaran kemarahan mahasiswa. Wamen HAM Mugiyanto, yang juga sealmamater PRD dengan Budiman, juga mendapatkan perlakuan yang sama. Kedua orang ini dicap pengkhianat dan benar-benar dipermalukan di depan umum. Dan benar, pada akhirnya sejarah adalah hakim yang sebenarnya. Kita harus belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan di hari depan.
Budiman dan Mugiyanto adalah tokoh PRD yang dahulu terkenal melawan rezim Soeharto. Tetapi bukan mereka berdua saja yang sebenarnya telah bergabung dengan rezim Prabowo atau menjadi bagian dari partai borjuasi lainnya. Ada Dita Indah Sari, Faisol Riza, Nezar Patria, Agus Jabo, dan yang terakhir, Ilhamsyah Boing yang diangkat menjadi komisaris Pelindo; belum lagi berjibun aktivis radikal 1998 lainnya yang telah menyeberang ke sisi penguasa.
Pengkhianatan ini bukan karena mereka tidak tahan miskin atau telah kehilangan idealisme mereka. Ini dikarenakan mereka tidak pernah memiliki tujuan akhir menggulingkan kapitalisme dan membangun sosialisme. Meskipun dari mulut mereka dulu keluar banyak slogan lantang “Hidup Sosialisme”, mereka tidak pernah memahami apa arti sesungguhnya perjuangan untuk revolusi sosialis.
PRD tidak pernah memiliki perspektif revolusi sosialis yang jelas dan matang. Di masa awalnya, banyak anak-anak muda yang terinspirasi dan bergabung ke dalamnya karena tertarik pada bahasa-bahasa Marxis dan Sosialis yang digunakannya. Tetapi ada kecenderungan kuat di dalamnya sedari awal, yang melihat bahwa tugas revolusi Indonesia hanyalah sebatas revolusi demokratik nasional. Sosialisme ditunda untuk masa depan nun jauh setelah demokrasi dimenangkan. Yang perlu didukung sekarang adalah borjuasi progresif dan oposisi demokrat.
Namun apa yang telah kita pelajari 28 tahun sejak 1998 adalah ini: demokrasi yang sejati hanya bisa tercapai dengan kemenangan revolusi sosialis, dengan perebutan kekuasaan secara revolusioner oleh proletariat.
Sebaliknya, yang terus kita dengar dari PRD adalah seruan “Tuntaskan Revolusi Demokratik”, dan bersembunyi di baliknya adalah oportunisme dan politik kolaborasi kelas yang kuat. Inilah yang menjadi dasar dari serangkaian desersi ketua-ketua PRD ke apa yang mereka anggap sebagai partai borjuis progresif. Dimulai dari Budiman yang ke PDI-P, lalu Faisol Reza ke PKB, dan lalu Dita Indah Sari ke PKB, dan lalu Agus Jabo. PRD mengklaim dirinya revolusioner, tetapi semua ketua dan banyak pemimpinnya satu per satu menyebrang ke partai borjuis, dan ini jelas merupakan indikasi rapuhnya partai ini dari segi teori dan ideologi.
Dalam wawancaranya di Kompas TV, Budiman mengatakan dia mendukung presiden yang terpilih secara demokratis, dan bukan pemerintahan diktatorial. Dia menyangkal tuduhan mahasiswa bahwa dia telah mengkhianati amanat reformasi.
“Artinya, saya bergabung pada pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu,” balasnya.
Tetapi kami sebagai Marxis tidak terjebak dalam slogan kosong demokrasi. Bagi kami, pertama dan terutama, adalah: ini demokrasi untuk siapa? Untuk kelas yang mana? Tidak ada perjuangan demokrasi untuk demokrasi itu sendiri. Di Yunani kuno, demokrasi adalah demokrasinya pemilik budak. Mereka mengecualikan budak dan kaum perempuan. Begitu pula demokrasi dalam sistem kapitalisme itu adalah demokrasinya mereka yang kaya. Rakyat berpartisipasi 5 tahun sekali tetapi kendali dan keputusan ada di tangan kelas kapitalis dan wakil mereka. Pemerintahan demokratis adalah selubung terbaik untuk kediktatoran kapital.
Dalam pemerintahan demokratis, kelas kapitalis dapat memastikan dengan lebih aman eksploitasi mereka daripada kediktatoran militer. Ini karena pemerintahan demokratis menciptakan ilusi bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan. Inilah kehebatan mitos kaum liberal mengenai demokrasi, yang ditelan mentah-mentah oleh kepemimpinan PRD dan mengakibatkan kehancurannya.
Kita telah menyaksikan berkali-kali pengkhianatan dalam gerakan. Bahkan hari ini, mantan ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dirumorkan dekat dengan Timses Ganjar, yakni bagian dari PDIP. Ini bukan sesuatu yang baru. Dulu, Budiman juga merapat ke PDIP dengan alasan ini adalah partai yang beroposisi terhadap rejim. Sesungguhnya, banyak aktivis kiri yang hanya anti Prabowo, tetapi tidak anti dengan partai borjuasi oposisi yang lain. Dalam hal ini, pengkhianatan bukan melulu hanya menyeberang ke sisi rezim. Pengkhianatan itu juga berarti menyeberang ke oposisi borjuis yang lain dan melanggengkan status quo. Pengkhianatan ini juga berarti tunduk pada politik minus malum, seperti dukungan banyak Kiri sebelumnya pada Jokowi.
Kita perlu memahami esensi pengkhianatan ini, alih-alih hanya mengutuki konsekuensi. Kita perlu sadar bahwa gerakan hari ini berada di bawah pengaruh terus-menerus ide-ide kelas penguasa. Reformisme, liberalisme, postmodernisme dan ide-ide lain selain Marxisme, adalah ide-ide borjuis yang pada akhirnya melanggengkan status quo. Ide-ide asing dalam gerakan harus dilawan. Bila tidak, gagasan ini akan menyusup dengan berbagai cara. Polisi dan intel yang menyusup bisa jelas kita kenali. Lain halnya dengan penyusupan gagasan asing ini, karena sering menggunakan istilah-istilah demokrasi, kebebasan, dekolonialisasi, dll.
Untuk melawan pengkhianatan ini gerakan harus kembali lagi ke Marxisme. Tugas gerakan hari ini dapat diringkas dengan satu kata: belajar! Meskipun gerakan mahasiswa sudah melangkah maju mengenali pengkhianatnya seperti Budiman, Mugiyanto, dkk., tetapi itu saja tidak cukup. Tugas berikutnya yang lebih sulit adalah melawan liberalisme dan reformisme yang menggelincirkan gerakan. Gagasan ini mengubah aktivis-aktivis yang semula tulus dan jujur berjuang ingin mengakhiri penindasan justru menjadi bagian dari penindasan itu sendiri. Gagasan inilah yang kemudian membuat aktivis tidak hanya jadi pejabat di Istana tetapi juga menjadi petinggi-petinggi NGO.
Alih-alih sebuah perubahan fundamental yang sungguh membebaskan rakyat pekerja dari penindasan dan eksploitasi, gerakan direduksi sekedar memperoleh remah-remah kecil. Masalahnya sekarang, remah-remah pun tak diperoleh, dan para pembelot ini menjadi agen aktif yang membela sistem kapitalis yang sudah bobrok.
Bila ini terus berlanjut gerakan hari ini akan bernasib layaknya Sisifus yang mendorong bola batu ke atas gunung. Gerakan terus-menerus kalah dan dikhianati, kecewa dan demor. Siklus ini harus diakhiri. Untuk itu, kita harus menetapkan perspektif perjuangan yang tepat: kapitalisme tidak bisa direforma, dan kapitalisme yang sudah bobrok hari ini harus ditumbangkan secara revolusioner dan digantikan dengan sosialisme. Masa depan kita hanya dua: Sosialisme atau Barbarisme. Semua celoteh mengenai menuntaskan revolusi demokratik, menyelesaikan reformasi, bangsa yang belum selesai, dsb., adalah perspektif yang akan membawa kita ke kekalahan dan pengkhianatan.
Untuk mengakhiri kapitalisme dan memenangkan sosialisme, kita harus membangun dan mempersiapkan partai revolusioner jauh-jauh hari sebelum revolusi. Partai ini mendidik dan menempa kader-kader mereka dengan teori Marxisme, sehingga melahirkan pejuang-pejuang tangguh yang dapat berjuang hingga akhir. Mereka tidak terilusi reformisme dan liberalisme.
Partai Bolshevik mampu melahirkan pemimpin revolusioner dunia seperti Lenin dan Trotsky. Mereka tidak hanya menggulingkan kapitalisme di Rusia, tetapi juga menyebarkan revolusi ini ke seluruh dunia. Partai seperti inilah yang harus kita bangun mulai sekarang. Gagasan yang keliru akan menghasilkan orang yang keliru. Tugas gerakan adalah kembali membangun partai Marxis yang kuat, yang mampu mencetak Lenin dan Trotsky-nya sendiri, bukan Budiman Sudjatmiko dan konco-konco PRD-nya!