Hukum & Demokrasi

Majunya pasangan Prabowo-Gibran, yang de fakto sebenarnya adalah pasangan Prabowo-Jokowi, dengan Gibran hanya sebagai utusan ayahnya belaka. 

Rafael, ayah Mario, sudah dicopot dari jabatannya dan mulai diperiksa oleh KPK. Tetapi dia hanya akan dijadikan kambing hitam oleh pemerintah guna menenangkan massa. Pemerintah harus mempertahankan citra adanya keadilan, dan dalam satu dua kesempatan akan mengorbankan satu dua orang dari barisannya demi keselamatan seluruh jajarannya yang busuk. 

Hanya dengan memahami kenyataan ini kita bisa memahami KUHP yang baru ini. Kelas penguasa tidak melakukan sesuatu tanpa alasan. Bila mereka mengebiri hak demokrasi, ini bukan karena mereka tidak paham atau gagal paham demokrasi.

Rakyat sudah mulai melihat betapa bobroknya institusi penegakan hukum di negeri ini. Suatu saat rakyat akan menuntut pertanggungjawaban. Semakin rakyat melihat bahwa mereka yang berkuasa tidak pernah ada di pihak rakyat, semakin rakyat tergerak untuk menggulingkan kekuasaan tersebut.

Selama ada kelas kapitalis yang memegang kendali atas tuas ekonomi dan mengeksploitasi rakyat pekerja, selama ada Negara Borjuasi yang bertugas memfasilitasi eksploitasi ini dan mempertahankan dominasi kelas kapitalis, maka selama itu pula akan ada korupsi. Usaha KPK untuk memberantas korupsi oleh karenanya adalah seperti menjaring angin, dan kontroversi TKW ini adalah salah satu contohnya.

Belum lama yang lalu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat geger dunia “masyarakat sipil” dengan deklarasi pembentukan Civil Society Watch.

Hari ini, kelas penguasa sangat ketakutan terhadap setiap demonstrasi. Pandemi dan krisis yang menyertainya telah mengekspose ketidakbecusan pemerintah. 

Pembubaran FPI oleh pemerintah Jokowi belum lama ini menyebabkan kekisruhan di antara para “pejuang demokrasi” dari semua spektrum politik.

Menjelang pilpres tahun depan, kita dihadapkan sekali lagi dengan pertanyaan mengenai apa sikap, strategi, dan taktik yang harus diambil oleh Gerakan Kiri hari ini.