“Akal sehat mesti mendahului kemarahan kita,” begitu kita diberitahu oleh Rocky Gerung, yang menyatakan dengan tegas menentang hukuman mati untuk koruptor. Dalam acara talk show ILC minggu lalu, dengan gayanya yang angkuh dia menceramahi kawan Botok dan Teguh dari Pati mengenai “peradaban”, mengenai “cara berdiskusi”. Tetapi masalahnya, yang telah mengangkangi akal sehat adalah kelas penguasa dan rejim mereka, para politisi dan para akademisi bayaran mereka seperti Rocky Gerung. Kita patut bertanya, peradaban dan akal sehat macam apa yang membiarkan ratusan juta rakyatnya melarat sementara segelintir bergelimang kekayaan. Tidak heran, bagi rakyat pekerja kemarahanlah yang kini mendahului akal sehat. Atau lebih tepatnya, kemarahan adalah satu-satunya akal sehat bagi rakyat miskin.
Tuntutan hukum mati koruptor telah menjadi ekspresi kemarahan rakyat terhadap seluruh sistem yang ada, terhadap ketidakadilan, penindasan, dan penghisapan yang mereka rasakan. Ini adalah kemarahan tidak hanya terhadap pejabat yang menerima suap, tetapi juga kaum kaya yang menyuap demi kepentingan bisnis mereka. Untuk alasan inilah kaum revolusioner mendukung sepenuhnya tuntutan hukuman mati ini. Memang benar, kita tahu hukuman mati tidak akan menyelesaikan korupsi selama kapitalisme masih bercokol. Yang perlu dihukum mati juga adalah sistem kapitalisme itu. Namun, kita tidak akan menitikkan satu tetes pun air mata bila para koruptor ini kita gantung di tribune rakyat, seperti halnya rakyat revolusioner Prancis memancung Raja Louis XVI dan para bangsawan yang busuk. Seperti kata Robespierre, ini adalah teror yang bajik.
Selama dua jam kita mendengarkan ‘akal sehat’ dari para politisi dan pakar yang duduk berjajar rapi dalam panel ini. Jubir pemerintah mencoba meyakinkan kita bahwa pemerintah sudah sejak lama berkomitmen memberantas korupsi. Satu demi satu mereka menyuguhkan ‘akal sehat’ mereka, dengan mencoba menakut-nakuti kawan Botok dan Teguh bahwa apa yang mereka tuntut ini dapat menjadi pedang bermata dua, akan disalahgunakan, bahwa aksi Agustus 2025 dan 2026 itu bagian dari konflik kepentingan elite, dst. dst. Dan oleh karenanya kita harus sabar. Jangan terburu-buru.
Lalu, anggota DPR Denny Sitorus mencoba mencerahkan kita dengan ilmu sosiologinya: “Yang namanya korupsi itu dimulai dari budaya kita di rumah. Kalau kita biasakan anak-anak kita, kita kasih uang dulu baru mereka mau kerja, sama kita biasakan mereka nilap.” Maka, menurut perwakilan rakyat kita yang terpelajar ini, yang salah adalah cara kita semua membesarkan anak, bukan para koruptor rakus yang di atas sana. Mengapa rakyat miskin? Karena budaya kita yang malas, boros, dll. Semua untuk mengalihkan perhatian dari rejim yang korup ini, dari penghisapan yang membuat segelintir kaya dengan memiskinkan semua yang lain. Semua ‘akal sehat’ ini hanyalah akal-akalan.
Setelah mendengar dua jam para pakar ini bersilat lidah, bung Teguh pun merespons dengan geram: “Saya mendengar [kalian] semua di sini … mengaburkan masalah. Jadi pantas kalau Indonesia itu selama ini korupsi gak akan bisa diberantas.” Ya, demikianlah tujuan dari panel-panel diskusi ini, tujuan dari para politisi, pejabat, para pakar. Dengan teori-teori hukum dan ketatanegaraan mereka yang apik, dengan teori-teori liberal mereka mengenai hak asasi manusia, mereka membela yang kaya dan berprivilese.
“Kalau saudaramu tidak bersalah dihukum mati, bagaimana?” ujar Rocky sebagai pembela hak asasi manusia yang paling getol. “Siapa yang bertanggung jawab nantinya kalau ada salah vonis?” begitu kira-kira kata mereka semua. Akal-akalan ini dijawab dengan tegas oleh bung Teguh: “Biar rakyat yang tanggung jawab!”
Bila kaum liberal ini, bila orang-orang pintar dari Jakarta ini tidak ingin melakukan apapun, hanya terus berkata-kata, biar rakyat pekerja yang mengambil alih kekuasaan dan bertanggung jawab. Inilah yang memang harus dilakukan oleh rakyat pekerja. Tidak boleh ada satupun kepercayaan pada mereka semua. Selain bung Botok dan Teguh, semua yang duduk di ILC itu adalah bagian dari kelas penguasa. Ini dijelaskan dengan sangat sederhana oleh bung Teguh dalam menutup komentarnya: “Anda tidak pernah merasakan apa yang kami rasakan, belum pernah merasakan jadi orang susah.” Inilah garis yang memisahkan kita dari mereka, garis kelas. Di satu sisi, orang susah, yaitu kelas buruh, tani, dan kaum miskin; di sisi lain, orang yang tidak pernah susah, yaitu kelas kapitalis, koruptor, pejabat berprivilese, para pakar dan akademisi yang telah disuap untuk “mengaburkan masalah”.
Rakyat tahu jelas aset siapa yang harus dirampas dan siapa yang harus dihukum mati: para pejabat korup dan klien-klien kaya mereka. Sungguh tidak terlalu sulit untuk mencari orang-orang ini. Gedung-gedung pemerintah sesak dengan orang-orang seperti ini. Biar rakyat yang bertanggung jawab untuk menghukum mereka semua, untuk menemukan keadilan dengan cara mereka sendiri, dengan kemarahan mereka sendiri.