Kebakaran hutan terus meluas tak henti-hentinya, dari pulau Kalimantan hingga Sumatera. Pemanasan global, pembukaan lahan untuk kegiatan korporasi perkebunan, dan keimpotenan rejim merupakan kombinasi absolut dari bencana yang kita saksikan sekarang. Tetapi ini bukanlah kebakaran terakhir yang akan kita saksikan ke depan. Selama sistem kapitalisme tetap ada dan belum digantikan, sistem ini akan terus menghancurkan hutan dan alam kita hanya demi profit.
Saat artikel ini ditulis kebakaran semakin meluas. Seluruh pulau Kalimantan dan Sumatera terselimuti asap tebal. 14,5 juta penduduk terpapar asap. Sekolah-sekolah dan aktivitas publik lainnya tidak berjalan normal. Rumah sakit penuh dengan pasien karena lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut. Kondisi ini telah berlangsung hingga lebih dari sebulan.
Karhutla ini bukan pertama kalinya. Dari 2011 hingga 2025 luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 7,3 juta ha. Ini hampir setara dengan luas pulau Kalimantan. Kebakaran terluas ada di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan masing-masing 1,2 juta ha, disusul Sumatera Selatan 1,1 juta ha, Riau 699.665 ha, dan Kalimantan Barat 559.255 ha.
Lahan-lahan yang terbakar ini biasanya berubah fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Tidak heran bila kebakaran ini membuat saham perusahaan sawit melejit. Lonjakan saham tertinggi dinikmati PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), yang melejit hingga 52,74 persen ke level 3.070. Perusahaan ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 hingga 20.000 hektar di Kalimantan Selatan. Ini disusul oleh saham PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) yang melonjak 24,72 persen ke level 111, dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) yang menguat 9,50 persen ke posisi 1.960.
Pemerintah, media dan tidak sedikit akademisi dan kaum liberal mencoba mengalihkan kesalahan ini pada manusia dan tata kelola yang buruk. Pemerintah bahkan menyalahkan masyarakat adat dan menangkapi mereka dengan tuduhan membakar hutan. Tetapi manusia yang mana? Apakah masyarakat adat menikmati keuntungan atas melejitnya saham perkebunan sawit? Tidak. Kesalahan ini ada di korporasi dan konglomerat yang menikmati profit. Sementara jutaan manusia lainnya dirugikan dari asap beracun. Kenyataannya rakyat jelata selalu menjadi kambing hitam.
Tetapi apa peduli pemerintah. Anggaran penanganan terus dipangkas. Selama periode 2021-2026 anggaran BNPB, Basarnas, dan KLH rata-rata dipangkas sekitar 30 persen atau sekitar Rp 1.400 triliun per tahunnya. Pada 2021 total anggaran ketiga institusi penanggulangan bencana ini mencapai Rp 8,1 triliun. Namun, pada tahun ini total anggaran mereka telah dipangkas drastis menjadi Rp 2,22 triliun.
Mereka mengatakan kepada kita bahwa pemerintah tidak ada uang untuk bencana. Tetapi mereka selalu ada uang untuk insentif pajak korporasi. Tidak ada langkah serius menanggulangi masalah ini. Justru kelas penguasa kitalah yang membuat ini semakin parah. Kombinasi dari sistem profit kapitalisme dan ketidakbecusan pemerintah telah menghancurkan hutan dan lahan kita.
Ini bukan masalah tata kelola yang buruk. Ini masalah sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, profit ditempatkan sebagai prioritas utama. Mereka tidak peduli konsekuensi ancaman bencana secara jangka panjang. Bayangkan, ada 7 korporasi raksasa yang mengendalikan 9 juta hektare lahan kita. Lahan ini seharusnya menjadi paru-paru dunia, tetapi kini menjadi ladang keuntungan swasta. Para kapitalis inilah yang mengendalikan kehidupan kita, sementara pemerintah kita adalah badan yang mengelola kepentingan para kapitalis ini. Oleh karenanya, berharap pemerintah kita becus mengurusi semua ini seperti bermimpi macan tutul untuk mengubah belangnya. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan pada mereka yang justru menikmati keuntungan atas bencana ini. Kita harus menendang mereka semua.
Untuk mengakhiri kebakaran hutan dan semua bencana lingkungan hidup, kapitalisme harus digulingkan dan diganti melalui revolusi sosialis. Revolusi sosialis akan menempatkan mayoritas kelas pekerja ke tampuk kekuasaan. Bank-bank dan korporasi raksasa akan jadi milik kelas pekerja sehingga bisa direncanakan secara rasional dengan memperhatikan lingkungan hidup, dan bukannya untuk melayani profit. Pemerintahan sosialis juga akan meluncurkan rencana kesiapsiagaan darurat bencana berskala luas serta mulai memitigasi dan pada akhirnya membalikkan dampak perubahan iklim. Hanya mayoritas kelas pekerjalah yang memiliki kepentingan untuk mengakhiri karhutla, bukan segelintir kelas kapitalis.
Api yang membumbung tinggi dan terus membakar hutan tak henti-hentinya; asap tebal yang menyesakkan; kita sungguh seperti ada di hari kiamat. Perjuangan melawan kapitalisme sungguh adalah masalah hidup dan mati kita. Untuk bisa hidup, kapitalisme memang harus mati!