Presiden Prabowo baru saja mencopot Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Pencopotan ini mendadak. Dalam satu tahun saja sudah dua kali jabatan menteri keuangan diganti. Namun ini bukan sesuatu hal yang aneh. Prabowo menginginkan kestabilan ekonomi dan politik, tetapi dia tidak dapat membeli keduanya ketika krisis kapitalisme menghantam.
Pada Insureksi Agustus tahun lalu, rumah mewah Menkeu Sri Mulyani Indrawati dijarah massa. Massa melampiaskan amarahnya kepada menteri yang meloloskan kenaikan gaji anggota DPR, sementara pos-pos anggaran untuk kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan, dipotong. Sri Mulyani pun merasakan langsung akibat dari perbuatannya.
Tidak lama setelah rumahnya dijarah, Sri Mulyani mengundurkan diri. Pada 9 September 2026, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa, bekas bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai bendahara negara. Dilantiknya Purbaya diharapkan dapat mengelola keuangan ’lebih baik’ dan mengendalikan situasi.
Gayanya yang seolah-olah lugas dan tanpa basa-basi itu pun membuat ia dijuluki ”Koboi”. Ini disukai Prabowo, karena dia percaya diri dan dapat membuat bos senang. Tidak seperti pendahulunya yang mengedepankan keseimbangan anggaran dan bermain aman, Purbaya berani membuat gebrakan fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu programnya paling awal adalah menempatkan dana milik pemerintah sebesar Rp400 triliun yang mengendap di Bank Indonesia pada bank-bank milik negara. Ini ia lakukan secara eksplisit agar pertumbuhan ekonomi mencapai target 5 sampai 6 persen per tahun.
Program tersebut, dibarengi dengan penambahan utang pemerintah, dapat meredakan amarah massa untuk sementara waktu. Pengeluaran fiskal yang jor-joran di bawah Purbaya mampu menaikkan permintaan, dan dalam jangka pendek memacu roda ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada zaman Purbaya pun dapat menyentuh target—setidaknya di atas kertas. Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen, dan pada triwulan II sebesar 5,29 persen.
Namun ada harga yang harus dibayar oleh pertumbuhan ekonomi ini, yaitu defisit anggaran yang membengkak. Pada akhir tahun 2025, defisit anggaran menyentuh angka Rp695,1 triliun, atau setara 2,92% dari PDB. Angka ini sudah hampir menyentuh batas yang ditetapkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, yaitu tiga persen. Batas ini sangat penting bagi kelas kapitalis, yang didesain untuk menjaga kestabilan fiskal, sehingga Indonesia tetap dapat menjadi tempat aman bagi modal.
Defisit anggaran yang membengkak berarti ketidakstabilan fiskal. Kelas kapitalis, terutama dari luar negeri, tidak percaya Indonesia mampu membayar utang-utangnya. Laporan dari MSCI pada awal tahun ini memicu jatuhnya IHSG. Jajaran BEI dan OJK pun mundur dari jabatan mereka.
Berbarengan dengan jatuhnya IHSG adalah kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar, menyentuh angka terendah sepanjang sejarah pada Juni 2026, ke angka Rp18.100 per dolar.
Inflasi pun menjadi tidak terhindarkan. Harga minyak dunia yang naik drastis akibat perang Iran membuat ongkos subsidi BBM kian hari semakin mahal. Ini juga mempengaruhi harga plastik. Belum lagi komoditas impor lain, seperti kacang kedelai, daging sapi, dan gandum, yang harganya turut naik akibat nilai rupiah yang anjlok.
Dalam upayanya mengobati inflasi, BI menaikkan suku bunga hingga 5,75 persen. Namun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada 25 Juli lalu pun Gubernur BI mengundurkan diri karena tidak tahan dengan desakan dari pemerintahan Prabowo.
Defisit anggaran yang melebar ini pun tidak dibarengi dengan penerimaan pajak yang cukup. Berdasarkan laporan Kontan.co.id, hingga Agustus 2026 penerimaan pajak diperkirakan baru mencapai Rp1.409,1 triliun, atau 59,8% dari target APBN 2026. Ini berarti pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari empat bulan untuk mengumpulkan sisanya sebesar 40,2%, atau sebesar Rp948,6 triliun. Jumlah ini tidak mudah dikumpulkan, mengingat pada akhir tahun laju penerimaan pajak cenderung melambat.
Purbaya pun berbalik 180 derajat dari awal ia menjabat. Persis sebelum ia dicopot, ia berusaha semaksimal mungkin untuk memotong pengeluaran dan menggenjot penerimaan.
Tahun lalu, Sri Mulyani sebelum mundur menerapkan kebijakan penghematan dengan memangkas Dana Transfer ke Daerah, sehingga mendorong pemerintah daerah menaikkan pajak yang membebani rakyat kecil dan turut memicu insureksi Agustus 2025. Kali ini, Purbaya menahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah, yang menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dengan pusat.
Di saat bersamaan, ia meminta Danantara untuk segera menyerahkan dividen sebesar Rp120 triliun kepada pemerintah. Permintaan ini jelas ditolak oleh Danantara, yang menumbuhkan konflik antara jajaran kabinet Prabowo sendiri. Apalagi ia berencana memotong pos anggaran untuk program prioritas, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Semakin hari Purbaya bertentangan dengan program Prabowo. Bos tidak lagi senang dengan Purbaya.
Tanpa tedeng aling-aling, Prabowo pun memecat Purbaya pada 14 September. Pada pagi hari Purbaya masih rapat dengan DPD guna membahas anggaran. Sore harinya, menteri baru dilantik. Seorang bernama Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang menjabat sejak era Sri Mulyani, dipercaya oleh Prabowo untuk melakukan apa yang Purbaya tidak bisa lakukan, yaitu “menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sekaligus memastikan APBN mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.”
Meskipun IHSG menguat sesaat, tetapi reshuffle menteri keuangan ini tidak akan menyelesaikan krisis secara umum. Perang Iran yang masih berlangsung terus membuat harga minyak dunia tinggi. Menteri Keuangan yang baru berjanji menjaga defisit tidak lebih dari 3 persen. Untuk melakukan ini, pemerintah akan memangkas subsidi BBM untuk menjaga ‘keuangan kredibel’. Ini berarti menambah bensin di tengah api kemarahan rakyat.
Sudah ada antrean panjang BBM di sejumlah daerah, seperti di Sulawesi dan Kalimantan, yang juga tengah dilanda kekeringan dan karhutla. Jika pemerintah melakukan kebijakan penghematan di tengah krisis, misalnya dengan program “desil” sebagai kriteria mendapatkan bansos dan subsidi BBM, ini hanya akan menambah beban di pundak kelas pekerja yang sudah sangat berat. Lebih cepat daripada lambat, rakyat akan melawan. Aksi massa dan revolusi sungguh menjadi semakin tidak terhindarkan.