Skip to content
Sosialis Revolusioner
Menu
  • Berita
  • Analisa
    • Gerakan Buruh
    • Agraria & Tani
    • Gerakan Perempuan
    • Gerakan Mahasiswa
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemilu
    • Hukum & Demokrasi
    • Imperialisme & Kebangsaan
    • Krisis Iklim
    • Lain-lain
  • Teori
    • Sejarah
      • Revolusi Oktober
      • Uni Soviet
      • Revolusi Indonesia
      • Lain-lain
    • Sosialisme
    • Materialisme Historis
    • Materialisme Dialektika
    • Ekonomi
    • Pembebasan Perempuan
    • Organisasi Revolusioner
    • Iptek, Seni, dan Budaya
    • Lenin & Trotsky
    • Marxisme vs Anarkisme
  • Internasional
    • Asia
    • Afrika
    • Amerika Latin
    • Amerika Utara
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Perspektif Revolusi
  • Program
  • Pendidikan
  • Bergabung
Menu

Masyarakat Berkelas, Kapitalisme dan Korupsi

Dipublikasi 22 November 2026 | Oleh : Moses Kabelen

Berita korupsi tanpa henti memenuhi koran dan televisi. Setiap hari selalu ada pejabat tertangkap karena korupsi. Praktik menjijikkan ini begitu mengakar kuat di dalam pemerintahan kita. Sudah menjadi rahasia umum kalau semua pejabat, partai politik, konglomerat dan kapitalis besar terlibat dalam KKN dan memperkaya diri mereka lewatnya.

Tidak hanya itu. Kasus korupsi pun tidak jarang dijadikan alat sandera-menyandera dari geng politik korup tertentu terhadap geng politik korup yang lain. Misalnya kasus suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Setelah melewati proses penyidikan KPK dan divonis bersalah oleh pengadilan, dia dinyatakan bebas begitu saja lewat amnesti yang diberikan Prabowo. Ini adalah kesepakatan yang dicapai untuk membuat PDIP lebih jinak terhadap geng politik korup yang sekarang.

Ada daftar panjang dan mungkin butuh ratusan halaman untuk menyebutkan satu persatu kasus korupsi di Indonesia. Bisa dibilang pemerintahan kita korup dari batang hingga akarnya.

Para pakar, dari akademisi hingga agamawan, mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan epidemi korupsi ini. Salah satu argumen umum yang sering kita temui adalah bahwa pemerintahan korup merupakan cerminan rakyatnya yang juga korup. Orang-orang yang disebut intelektual ini mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakit negara dunia ketiga, seakan-akan korupsi merupakan produk khusus negara dunia ketiga dan negara dunia pertama bebas darinya.

Begitu pula kaum agamawan. Mereka menganggap korupsi sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan moral. Tetapi kita tidak kekurangan pemuka-pemuka agama – yakni penjaga gerbang moral masyarakat – yang terlibat korupsi. Semua argumen yang ada tidak memuaskan dan tidak menyentuh akar masalah korupsi sama sekali. Tanpa memahami akar dari korupsi, mustahil bagi kita untuk mengakhirinya.

Korupsi muncul seiring munculnya masyarakat kelas. Sebelumnya, dalam masyarakat berburu-meramu yang primitif tidak ada kepemilikan pribadi dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir. Tidak ada kelas yang menghisap dan kelas yang terhisap. Tidak ada kelas penguasa yang mempertahankan dominasinya melalui negara, yakni melalui birokrasi, polisi dan penjaranya.

Perubahan besar mulai terjadi ketika perkembangan kekuatan produksi – yakni pertanian dan peternakan – memungkinkan manusia menghasilkan surplus, yakni hasil produksi yang melampaui kebutuhan langsung untuk bertahan hidup. Dengan ini, penghisapan dapat terjadi dan berlangsunglah proses pemisahan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Segelintir orang kini dapat menguasai sumber daya produktif dan mengambil alih hasil kerja orang lain. Apa yang sebelumnya dimiliki atau dikelola bersama secara berubah menjadi kepemilikan pribadi segelintir orang.

Bersamaan dengan terbentuknya kelas-kelas sosial, muncul pula kebutuhan bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya. Negara, sebagai kekuatan yang berdiri di atas masyarakat, pun muncul dan berkembang seiring dengan antagonisme kelas yang tidak dapat didamaikan. Perangkat ini terdiri dari birokrasi, tentara, polisi, pengadilan, dan penjara, yang digunakan untuk menegakkan kepentingan kelas pemilik. 

Dalam masyarakat seperti ini, korupsi memperoleh kondisi material untuk berkembang. Jabatan publik, kekuasaan politik, dan penguasaan alat-alat produksi di tangan segelintir inilah yang menciptakan kondisi bagi individu atau kelompok untuk menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Bila Marx mengatakan sejarah hingga sekarang adalah sejarah masyarakat kelas, maka kita bisa tambahkan korupsi ke dalamnya, yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kelas. Salah satu kasus korupsi paling awal yang tercatat adalah skandal Harpalus pada 324 SM yang menggemparkan Athena saat itu. Harpalus sendiri adalah bendahara Alexander Agung yang melarikan diri ke Athena setelah menggelapkan sejumlah besar harta kerajaan. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah tokoh politik Athena, termasuk Demosthenes, yang dituduh menerima sebagian uang tersebut. Skandal ini menimbulkan kemarahan publik dan memperlihatkan bagaimana kekayaan digunakan untuk membeli pengaruh politik, bahkan dalam masyarakat yang katanya membanggakan tradisi demokrasinya.

Jadi, sejak masyarakat perbudakan, feodal, sampai kapitalis, kita saksikan praktik korupsi yang kurang lebih sama mengakarnya dalam negara. Kelas yang berkuasa – pemilik budak, tuan tanah, dan hari ini kapitalis – mendirikan negara sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan kelas mereka. Untuk melakukan itu, mereka memusatkan kekuasaan dalam negara ini. Fungsionaris atau birokrat negara diberi wewenang besar untuk mengurus kepentingan kelas yang berkuasa, dan dengan demikian tampil sebagai kekuatan publik yang berdiri di atas masyarakat, dengan segala privilese mereka dan akses ke kekuasaan. Jabatan publik dapat menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan pribadi sekaligus memperkuat jaringan patronase dan kedudukan politik.

Dalam kapitalisme, perusahaan-perusahaan besar tidak hanya bersaing melalui efisiensi produksi dan inovasi teknologi, tetapi juga berusaha memengaruhi kebijakan negara demi mengamankan kepentingan bisnis mereka. Kontrak bernilai miliaran dolar, konsesi sumber daya alam, atau proyek infrastruktur dipertaruhkan. Akses terhadap pengambil keputusan politik oleh karenanya menjadi sangat berharga. Hubungan antara modal dan kekuasaan politik secara inheren menciptakan ruang bagi suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tidak ada kapitalisme yang bersih, bahkan di negeri kapitalis maju. Kita ambil saja kasus Keppel Offshore & Marine, perusahaan galangan kapal Singapura. Ini adalah kasus korupsi terbesar dalam sejarah Singapura yang melunturkan citra bersih kapitalisme Singapura. Perusahaan terlibat dalam skema suap sekitar US$55 juta yang berkaitan dengan kontrak-kontrak di Brasil. Pembayaran dilakukan melalui perantara untuk menyuap pejabat Petrobras, perusahaan minyak milik negara Brasil, serta pihak-pihak terkait. Skema tersebut bertujuan mengamankan 13 kontrak, sementara pembayaran ilegal disamarkan sebagai komisi konsultasi. Keppel Offshore & Marine dan anak perusahaannya kemudian menyepakati penyelesaian dengan penalti global lebih dari US$422 juta.

Lalu kita kenal skandal Panama Papers pada 2016, yang membongkar 11,5 juta dokumen rahasia dari firma hukum Mossack Fonseca. Dokumen tersebut mengungkap jaringan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyamarkan kepemilikan aset, termasuk yang berkaitan dengan para miliarder, politisi, pejabat publik, dan sejumlah pemimpin negara. Ini membuka mata publik bagaimana kaum miliarder menyembunyikan kekayaannya di negara surga bebas pajak.  

Lima tahun kemudian, pada 2021, Pandora Papers kembali menyingkap luasnya jaringan keuangan rahasia ini. Sebanyak 11,9 juta dokumen dari 14 penyedia jasa keuangan luar negeri mengungkap transaksi dan kepemilikan aset lebih dari 130 miliarder serta ratusan politisi dan pejabat publik. Berbagai perusahaan cangkang dan perwalian (trust) digunakan untuk membeli properti mewah, mengelola kekayaan, dan menyamarkan siapa pemilik sebenarnya dari aset-aset tersebut.

Dalam kapitalisme, memiliki perusahaan di luar negeri atau menyimpan aset di yurisdiksi dengan pajak rendah tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Namun, kerahasiaan yang ditawarkan oleh industri keuangan offshore dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak, menyembunyikan hasil kejahatan, atau melindungi kekayaan dari pengawasan publik. Ini korupsi yang legal.

Dan yang lebih menjijikkan adalah ketika mayoritas rakyat pekerja harus membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui pajak yang diperas dari keringat mereka sendiri, sementara segelintir orang-orang kaya justru memiliki akses terhadap jaringan keuangan global yang memungkinkan mereka memindahkan dan menyamarkan aset mereka.

Kita temui juga skandal Goldman Sachs, sebuah perusahaan investasi terkemuka yang terlibat dalam skandal korupsi 1MDB yang merugikan rakyat Malaysia. Milyaran dolar dikumpulkan yang katanya untuk membiayai pembangunan publik di Malaysia, tapi ternyata uang ini mengalir ke kantong pribadi Perdana Menteri Malaysia dan kroni-kroninya.

Belum lagi skandal Glencore pada 2022. Perusahaan raksasa pertambangan Glencore terlibat suap, membayar lebih dari $100 juta kepada pejabat asing dan perantara korup di berbagai negara, di antaranya Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Sudan Selatan, Brasil. Ini mereka lakukan selama lebih dari satu dekade untuk mengamankan kontrak minyak dan menghindari audit. Perusahaan ini juga memanipulasi harga patokan BBM antara 2011-2019.

Tahun lalu Donald Trump menangguhkan penegakan Foreign Corrupt Practices Act yang telah berlaku hampir setengah abad di AS. Undang-undang ini melarang warga negara dan perusahaan AS menyuap pejabat pemerintah asing demi memenangkan kesepakatan bisnis. Ia juga menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk menangguhkan kasus-kasus terhadap warga negara Amerika yang dituduh menyuap pejabat pemerintah asing saat berupaya memenangkan atau mempertahankan bisnis di negara-negara tersebut.

Trump mengatakan, “ini terdengar bagus di atas kertas, penerapannya di dunia nyata adalah sebuah bencana”. Ini membuat murka kaum liberal. Tetapi langkah Trump menunjukkan secara blak-blakan kesia-siaan undang-undang tersebut karena korupsi tetap terjadi. Undang-undang hanya menutupi seolah-seolah persaingan itu terlihat fair. Dan kaum liberal secara munafik membela ini.

Semua ini menunjukkan bahwa korupsi dan penggelapan pajak bukan sekadar persoalan individu yang serakah. Ini berkaitan dengan cara kapitalisme mengorganisasi kekayaan dan bagaimana negara melindungi kepentingan pemilik modal. Dalam hal ini korupsi tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan moral individu yang serakah. Keberadaan sosial menentukan kesadaran sosial.

Menurut Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, biaya korupsi global mencapai 5% dari PDB dunia di 2022, atau setara US$ 5 triliun. Dengan uang ini, kita seharusnya mampu mengangkat 1,4 miliar orang yang hidup dengan kurang dari $1,25 per hari keluar dari ambang kemiskinan dan mempertahankan mereka di sana setidaknya selama enam tahun. Korupsi di Yunani Kuno akan tampak sebagai permainan anak-anak bila kita bandingkan dengan korupsi dalam sistem kapitalisme. Bila Aristoteles hidup, dia akan terkejut melihat korupsi yang begitu masif dan seluas sekarang.

Kapitalismelah akar dari korupsi. Selama kapitalisme masih ada kita akan terus menyaksikan korupsi. Itu tidak dapat diakhiri dengan ceramah moral. Itu hanya dapat diakhiri ketika akarnya sendiri yakni kapitalisme digulingkan dan diganti dengan sosialisme. Bila kekayaan kelas kapitalis diekspropriasi di bawah kendali terencana dan demokratik kelas pekerja, maka basis dari korupsi akan lenyap.

Ingin menghancurkan kapitalisme ?
Teorganisirlah sekarang !


    Dokumen Perspektif

    Perspektif Politik 2026: Terus Bersiap Untuk Revolusi
    srilanka
    Manifesto Sosialis Revolusioner
    myanmar protest
    Perspektif Revolusi Indonesia: Tugas-tugas kita ke depan
    ©2026 Sosialis Revolusioner | Design: Newspaperly WordPress Theme