Skandal penyadapan Presiden Prabowo telah mengguncang negeri ini dan gonjang-ganjing politiknya mungkin mengingatkan kita pada skandal penyadapan Watergate di AS pada 1970an. Semua media dipenuhi histeria mengenai makar. Namun liputan mereka lebih seperti berita sensasional daripada menyajikan apa sebenarnya terjadi. Kenyataannya, media-media ini impoten menembus kabut kegelapan kekuasaan yang ada di balik skandal ini. Mereka tidak memahami apa yang tengah terjadi dan hanya melihat apa yang ada di permukaan.
Ribuan tentara yang disiagakan di ibukota pun menjadi bahan bakar untuk berita sensasional ini. Seperti dalam film G30S, penyadapan ini disajikan sebagai upaya makar. Ketegangan yang menyelimuti hampir sama. Spekulasi liar menyebar ke mana-mana. Apa yang disadap; apa motif penyadapan ini; siapa aktor intelektualnya; semua ini dijadikan misteri yang terus disiarkan untuk membingungkan kita. Tetapi sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sulit menembus kabut pekat ini.
Listyo Sigit sebelumnya merupakan orang lingkaran dekat presiden. Dia awalnya bisa terus mempertahankan jabatan Kapolrinya karena hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih stabil. Suksesi dari satu presiden ke presiden lain berjalan mulus, demikian juga transisi para fungsionaris pemerintah. Tidak ada pembersihan. Kelas kapitalis menuntut transisi mulus tanpa gonjang-ganjing demi mempertahankan kestabilan ekonomi – dan pada saat yang sama kestabilan relatif ekonomi Indonesia selama periode terakhir memungkinkan transisi politik yang mulus ini. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Prabowo dan Jokowi mampu bersatu, seperti yang terlihat sebelumnya dengan masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi dan dukungan Jokowi atas kampanye pilpres Prabowo. Gibran juga menjadi jaminan atas transisi ini. Semua lembaga demokrasi borjuis dan semua fungsi check and balance, dari legislatif, yudikatif, eksekutif, pun merestui ini.
Namun fondasi ekonomi Indonesia kini telah terguncang. Krisis biaya hidup, defisit anggaran, pemangkasan anggaran sosial dan dana transfer daerah, karhutla, korupsi, gelombang PHK, melemahnya rupiah, dst., semua ini telah menggerus elektabilitas Prabowo, yang telah jatuh di bawah Dedi Mulyadi dan Anis Baswedan.
Ini berbeda dengan misalnya tingkat popularitas SBY dan Jokowi pada periode yang sama. Elektabilitas SBY relatif stabil di tahun-tahun pertama, sedangkan elektabilitas Jokowi semakin meningkat di tahun-tahun pertamanya. Inilah yang menjelaskan mengapa Jokowi dapat mempertahankan dua periode jabatannya.
Mengapa demikian? Di masa SBY kita menyaksikan era suku bunga rendah. Sebagai imbasnya aliran masuk modal asing masih deras. Ini cukup menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi saat itu. Begitu pula pada masa pemerintahan Jokowi. Meskipun ada jeda ketidakpuasan dan peningkatan utang besar-besaran karena pandemi, ada boom nikel dan komoditas lainnya sehingga untuk sementara waktu meledaknya kontradiksi-kontradiksi kapitalisme Indonesia – di tengah krisis kapitalisme dunia yang semakin menajam – dapat ditunda.
Tetapi Prabowo hidup pada masa yang berbeda dibanding dengan kedua presiden sebelumnya. Era suku bunga rendah telah berlalu. Aliran masuk modal asing semakin seret. Boom nikel sudah berlalu. Perang Iran memutus akses minyak dan pemerintah dihadapkan dengan defisit yang semakin melebar. Dengan kata lain, kontradiksi-kontradiksi krisis kapitalisme akhirnya menunjukkan dirinya dan Prabowo-lah yang kena getahnya.
MBG sebagai janji pemilu seperti seutas benang yang rapuh. Para bankir menuntut pengembalian uang mereka. Ada utang senilai Rp833,96 triliun yang jatuh tempo di 2026. Ini adalah puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama 2025-2026. Belum lagi beban bunga utang senilai Rp599,44 triliun yang menyedot lebih dari 22 persen total pendapatan pajak negara. Prabowo menghadapi dilema mempertahankan MBG atau mengikuti tekanan pasar. Dia berusaha mengutak-atik ini dan tidak menemukan jalan keluar selain meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan pajak. Ini membuat dia semakin tidak populer.
Tidak ada prospek pemerintahan Prabowo bisa bertahan dua periode. Sejak menjabat Prabowo telah dihadapkan berbagai demonstrasi massa yang kemarin memuncak dalam Insureksi revolusioner Agustus 2025. Dalam posisi yang melemah inilah pemerintahannya menjadi semakin rentan terhadap “musuh dalam selimut” di lingkaran kekuasaan itu sendiri. There is no honour amongst thieves. Tidak ada kehormatan dan kesetiaan di antara para maling.
Cepat atau lambat koalisi besar yang menyatukan berbagai partai borjuis akan terpolarisasi. Pejabat-pejabat pemerintah mulai melirik tuan baru dan mencari arah angin yang menguntungkan mereka. Semua yang dibangun bersama retak. Prabowo semakin tidak bisa lagi mengharapkan banyak hal pada Jokowi. Begitu pula sebaliknya. Jokowi mengambil langkah independen dengan semakin mengintegrasikan dirinya ke partainya Kaesang. Inilah alasan di balik serangan kepadanya selama ini.
Lenin mengatakan bahwa masa pra-revolusioner itu ditandai oleh krisis di tubuh kelas penguasa. Skandal ini akan selalu ditutupi dari publik karena kebenaran pengungkapan skandal ini hanya akan mendiskreditkan pemerintah dan seluruh sistem yang diwakilinya. Tetapi satu hal jelas bahwa kita tengah hidup di dalam periode krisis dan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Skandal ini hanyalah gejala awal dari krisis di jajaran kelas penguasa dan kita akan menyaksikan skandal lainnya yang tidak kalah menjijikkan.