Introduksi
Pada tanggal 9 April 2009, Indonesia menyelenggarakan pemilu ke-4nya yang “demokratis” semenjak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pemilu “demokratis” yang pertama adalah pemilu 1955 yang merupakan pemilu yang pertama di dalam sejarah Indonesia. Yang kedua dan ketiga diselenggarakan pada tahun 1999 dan 2004. Pemilu-pemilu ini “demokratis” dalam arti mereka tidak diselenggarakan di bawah cengkraman kediktaturan rejim Soeharto. Oleh karena itu, mereka secara relatif lebih bebas tetapi tetap berada di dalam kerangka demokrasi borjuasi, yakni demokrasi untuk orang yang kaya saja.
Akan tetapi, walaupun ini adalah sebuah pemilu borjuasi, akan merupakan sebuah kesalahan bila kaum Kiri mengambil posisi dogmatis menentang semua pemilu borjuasi secara prinsipal. Di lain pihak, kretinisme-parlementer[1] kaum oportunis yang mengkompromikan pendirian kelasnya untuk memperoleh kursi juga tidak dapat diterima. Kaum Marxis selalu melawan dengan teguh dua tendensi yang destruktif ini di dalam gerakan kelas pekerja: tendensi ultra-kiri dan oportunisme. Bagi kaum Marxis masalah parlementer bukanlah suatu dogma. Tugas utama dari semua kaum revolusioner adalah untuk meraih telinga massa dan menarik mereka ke program-program revolusionernya. Dimulai dari tugas ini, kita harus menggunakan semua taktik yang ada, yang akan memberikan hasil yang ingin diraih di dalam kondisi objektif tertentu.
Menghadapi pemilu 2009 di Indonesia, sebuah perdebatan yang intens muncul di dalam gerakan Kiri mengenai orientasi apa yang harus diambil: mengintervensi atau tidak, dan bila kita mengintervensi lalu intervensi macam apa yang harus diorganisir. Perdebatan ini sekali lagi telah menyebabkan fragmentasi di dalam gerakan Kiri dan mengakibatkan perpecahan di dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Beberapa orang mengatakan bahwa perdebatan ini telah melemahkan gerakan Kiri di Indonesia dan memecahbelahnya sedemikian parah sehingga tidak mampu melawan kebijakan-kebijakan neo-liberal pemerintahan SBY dala dua tahun ini. Akan tetapi, bila perdebatan ini dilakukan secara sistematis dan kita mengambil pelajaran dari 150-tahun perjuangan kelas melalui kacamata analisa Marxisme, kaum Kiri di Indonesia akan bisa belajar banyak dari perdebatan ini. Gerakan Marxis Rusia, yang direpresentasikan oleh Partai Bolshevik, berkembang dan menjadi lebih kuat karena perjuangan ideologinya di dalam gerakan kelas pekerja. Walhasil, Partai Bolshevik dapat keluar lebih tersatukan dan lebih disiplin di dalam ideologi, dan mampu memimpin Revolusi Oktober.
Sejarah Pemilu di Indonesia
Bagi kaum Marxis, hasil pemilu adalah sebuah potret dari perimbangan kekuatan-kekuatan di dalam sebuah masyarakat di satu momen tertentu. Bila dianalisa sesuai dengan konteksnya, hasil pemilu tersebut dapat memberikan sebuah informasi yang berharga mengenai tahapan perjuangan kelas. Akan tetapi, kita harus hati-hati untuk tidak menganalisanya secara mekanis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti konteks sejarah dan situasi politik dan ekonomi secara umum. Eksposisi pemilu berikut ini harus dilihat seperti itu.
Pemilu pertama di Indonesia terjadi 10 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Jepang mengumumkan menyerah kepada pihak Sekutu. Akan tetapi, tidak seperti yang dipropagandakan oleh Sekutu bahwa mereka ingin membebaskan bangsa-bangsa dari cengkraman imperialisme Jepang, kekuatan Sekutu kenyataannya hanya tertarik untuk kembali ke pembagian imperialisme yang lama: yakni Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dengan bantuan Inggris dan Sekutu, Belanda kembali ke Indonesia untuk menjadikannya koloni sekali lagi.
Akan tetapi, sebuah gelombang revolusi telah menjangkiti rakyat Indonesia. Mereka menuntut merdeka 100%. Dengan pekik “Merdeka 100%” dan “Merdeka atau Mati”, rakyat berjuang dengan berani melawan kekuatan Sekutu dan juga melawan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Hatta yang ingin menyerah kepada kekuatan imperialis dan mengembalikan semua hak milik dan perusahaan-perusahaan Belanda (yang mereka dapati dari menjarah Indonesia selama 350 tahun), yang secara praktis berarti meletakkan ekonomi Indonesia di bawah jari jempol Belanda. Kaum nasional yang konter-revolusioner ini sangat bersikeras mematuhi tuan-tuan imperialisnya sampai-sampai mereka mengirim tentara mereka untuk melawan milisi-milisi rakyat yang sedang berjuang mempertahankan bangsanya yang baru lahir. Ribuan pejuang muda, yang dianggap terlalu revolusioner, diburu dan dibunuh oleh tentara pemerintah. Yang paling menggenaskan adalah eksekusi Tan Malaka, pemimpin besar gerakan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1949.
Pada tanggal 27 Desember 1949, setelah banyak pertempuran yang gagah berani, yang menelan lebih dari 200 ribu jiwa rakyat Indonesia, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, para pemimpin nasionalis Indonesia telah menjual seluruh Indonesia dengan menyetujui pengembalian semua perusahaan, tanah pertanian, dan tambang-tambang Belanda dan membayar 4.3 Milyar Guilders (atau setara dengan 10.1 milyar dolar Amerika pada tahun 2009)[2] yang adalah biaya perang agresi Belanda di Indonesia selama 4 tahun. Ini meletakkan seluruh perekonomian Indonesia di bawah jempol imperialis dan program Merdeka 100% dikhianati.
Dengan ekonomi yang berantakan dan banyak pemberontakan yang pecah, pemilu pertama tidak bisa diselenggarakan sampai pada tahun 1955. Dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis di Indonesia, lebih dari 30 partai ikut serta. Empat partai terbesar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partainya Soekarno; Masyumi, sebuah partai Islam sayap kanan; Nahdatul Ulama (NU), sebuah partai Islam yang memiliki hubungan kuat dengan tuan-tuan tanah dan yang lalu terlibat membantu Soeharto membantai PKI pada tahun 1965-66; dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu ini merefleksikan tiga kekuatan politik saat itu: Nasionalis, Islamis, dan Komunis. Mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ini adalah Soekarno yang memformulasikan sebuah ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).
Hasil Pemilu 1955
|
No |
Partai |
Suara |
% |
Kursi |
|
1 |
Partai Nasional Indonesia (PNI) |
8.434.653 |
22,32 |
57 |
|
2 |
Masyumi |
7.903.886 |
20,92 |
57 |
|
3 |
Nahdatul Ulama (NU) |
6.955.141 |
18,41 |
45 |
|
4 |
Partai Komunis Indonesia (PKI) |
6.179.914 |
16,36 |
39 |
|
5 |
Lain-Lain |
8.311.705 |
21,99 |
59 |
|
TOTAL |
37.785.299 |
100 |
257 |
PKI kembali ke peta politik di dalam pemilu ini setelah sebelumnya dihancurkan secara fisik 7 tahun yang lalu di peristiwa Madiun 1948 dimana ribuan kadernya dibantai oleh pemerintahan Indonesia.
Periode selanjutnya adalah sebuah periode yang penuh gejolak dan sangat sulit. Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Di dalam periode ini, PKI bertambah kuat karena mereka mampu memobilisasi dan mengorganisasi buruh dan tani. Jumlah anggota PKI loncat dari 165.000 pada tahun 1954 menjadi 1,5 juta pada tahun 1959. Pada pertengahan 1964, PKI mengklaim memiliki anggota sebanyak 3 juta. Selain itu, PKI juga memiliki banyak organisasi afiliasi: Pemuda Rakyat dengan 3 juta anggota, SOBSI dengan 3,5 juta anggota, Barisan Tani Indonesia dengan 8,5 juta anggota, dan Gerwani dengan 1,75 juta anggota. Secara kasar, hampir 1 dari 5 orang di Indonesia mempunyai hubungan dengan PKI. Setelah Uni Soviet dan RRC, PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia.
Akan tetapi, walaupun PKI memiliki banyak anggota, mereka tidak memiliki perspektif politik. Jatuh ke perangkap teori dua-tahap, kepemimpinan PKI mengsubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional. Ini berdasarkan kepercayaan bahwa untuk melawan imperialisme dan feodalisme, buruh dan tani harus bersekutu terlebih dahulu dengan kaum borjuis nasional progresif. Oleh karena itu, untuk memenangkan kepercayaan kaum borjuis nasional, perjuangan kelas harus ditunda ke hari depan. Menurut perspektif ini, hanya setelah membasmi feodalisme dan imperialisme, baru perjuangan kelas bisa dikedepankan. Kebijakan yang keliru ini menyiapkan jalan bagi para jendral sayap kanan yang didukung Amerika untuk melakukan kudeta, yang dibasahi oleh darah jutaan rakyat. Antara 500 ribu hingga 3 juta aktivis kiri, aktivis buruh, dan aktivis tani dibantai oleh tentara. Pada tanggal 17 Desember 1965, majalah Time melaporkan:
“Kaum komunis, simpatisan Merah, dan keluarga-keluarga mereka dibantai dalam jumlah ribuan. Unit-unit tentara di pedalaman dilaporkan telah mengeksekusi ribuan komunis setelah interogasi di penjara-penjara desa terpencil. Kaum Muslim, yang pengaruh politiknya meredup karena dekatnya komunis dengan Soekarno, telah memulai ‘perang suci’ di Jawa Timur melawan kaum Komunis Indonesia bahkan sebelum kudeta September yang gagal. Dipersenjatai dengan parang, milisi-milisi Islam mendatangi rumah-rumah komunis, membunuh seluruh keluarga mereka, dan mengubur mereka di kuburan yang dangkal … Di Jawa Tengah, tentara bahkan memberikan latihan militer kepada pemuda-pemuda Muslim. Kampanye pembunuhan ini sangatlah kejam di beberapa daerah pedesaan di Jawa Timur dimana para milisi Islam menancapkan kepala korban di tombak dan mempertontonkannya di desa-desa. Pembantaian sangatlah besar sehingga pembuangan mayat-mayat menciptakan masalah sanitasi di Jawa Timur dan Sumatra Utara, dimana udara yang lembab berbau mayat busuk. Wisatawan dari daerah-daerah tersebut menceritakan mengenai sungai-sungai kecil yang tersumbat oleh mayat-mayat korban; transportasi sungai di beberapa tempat terhambat.”
Di atas jutaan mayat, Soeharto berkuasa sebagai seorang diktatur dan memerintah Indonesia selama 32 tahun dan menjadi kacung untuk kepentingan imperialis dalam menjarah kekayaan alam Indonesia.
Pemilu pertama di bawah rejim Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971. Selain partainya rejim Soeharto, Golkar, ada 9 partisipan lainnya. Tidaklah mengejutkan kalau pemerintahan yang baru ini mengintervensi secara besar di dalam urusan internal 9 partai ini, untuk memastikan kalau mereka cocok di dalam demokrasi Orde Baru. Majalah Time melaporkan pada tanggal 12 Juli 1971: “Pemerintah juga menyingkirkan 2500 kandidat yang tidak layak dan menangkap banyak lainnya.” Pemerintahan ini menghabiskan 55 juta dolar Amerika (setara dengan 261 juta dolar pada tahun 2009) untuk pemilu ini guna memastikan Golkar meraih mayoritas suara di parlemen dan lalu mampu memilih Soeharto sebagai presiden pada tahun 1973.
Hasil Pemilu 1971
|
No |
Partai |
Suara |
% |
Kursi |
|
1 |
Golkar |
34.348.673 |
62,80 |
236 |
|
2 |
Nahdatul Ulama |
10.213.650 |
18,67 |
58 |
|
3 |
Partai Muslimin Indonesia |
3.793.266 |
6,94 |
20 |
|
4 |
Partai Syarikat Islam Indonesia |
2.930.746 |
5,36 |
24 |
|
5 |
Lainnya |
3.413.174 |
6,23 |
22 |
|
TOTAL |
54.699.509 |
100,00 |
360 |
|
Di lima pemilu selanjutnya, hanya tiga partai diperbolehkan berpartisipasi dan kehidupan partai diatur dalam UU 3/1975. Partai-partai Islam dipaksa fusi menjadi satu partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai lainnya secara sistematis dibubarkan dan dipaksa merger ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk memastikan Golkar selalu meraih lebih dari 60% suara, beberapa taktik digunakan oleh rejim Soeharto. PDI dan PPP tidak diperbolehkan mengkritik kebijakan pemerintah. Slogan-slogan dan kandidat-kandidat mereka harus disetujui oleh pemerintah. Semua pegawai negeri harus menjadi anggota Golkar.
Semua hasil pemilu selalu sama: kemenangan telak oleh Golkar, sebuah dominasi elektoral yang tidak pernah terjadi di negara-negara lain, sedangkan kedua partai lainnya hanyalah ornamen untuk memberikan sebuah ilusi demokrasi.
Hasil Pemilu 1977-1997
|
Tahun |
Golkar |
PDI |
PPP |
|||
|
Suara |
% |
Suara |
% |
Suara |
% |
|
|
1977 |
39.750.096 |
62,11 |
5.504.757 |
8,60 |
18.743.491 |
29,29 |
|
1982 |
48.334.724 |
64,34 |
5.919.702 |
7,88 |
20.871.880 |
27,78 |
|
1987 |
62.783.680 |
73,17 |
9.324.708 |
10,87 |
13.701.428 |
15,97 |
|
1992 |
66.599.331 |
68,10 |
14.565.556 |
14,89 |
16.624.647 |
17,00 |
|
1997 |
84.187.907 |
74,51 |
3.463.226 |
3,07 |
25.341.028 |
22,43 |
Hasil pemilu menyusul kekalahan PKI memberikan sebuah gambaran sejauh mana gerakan kelas pekerja telah terhempas ke belakang. Semakin besar, semakin keras jatuhnya. Ekspresi ini adalah benar dalam kasus PKI, yang merupakan sebuah partai massa dengan jutaan anggota di seluruh pelosok Indonesia. Ketika PKI hancur, kelas penguasa tidak segan-segan dalam kebijakan mereka. Mereka membabat PKI hingga ke akar-akarnya. Kekalahan kelas pekerja Indonesia dapat dibandingkan dengan kekalahan kelas pekerja Jerman ketika Hitler merebut kekuasaan.
Di balik kemenangan elektoral Golkar yang menakjubkan ini, terdapat sebuah ketidakpuasan di antara massa. 32-tahun dominasi Golkar hancur seketika oleh gerakan rakyat yang menurunkan Soeharto pada tahun 1998. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 mengekspos keajaiban ekonomi Indonesia yang dibangun di atas pasir. Kenaikan harga BBM dan barang-barang yang masif memercikkan gerakan massa dan mahasiswa Indonesia yang berani memimpin gerakan ini dengan mengorganisir demonstrasi-demonstrasi setiap hari. Hanya ketika massa yang luas bergabung, gerakan ini meraih dorongan politik yang mampu menumbangkan pemerintahan Soeharto. Dia digantikan oleh wakil presiden Habibie yang tidak memiliki legitimasi sama sekali. Seluruh hasil pemilu 1997 ditolak oleh massa. Guna mendapatkan legitimasi dan mengalihkan perjuangan massa, kelas penguasa terpaksa mengadakan pemilu pada tahun 1999 dimana larangan membentuk partai dihapus. 48 partai berpartisipasi di pemilu 1999. Ini benar-benar sebuah karnival elektoral bagi rakyat.
Pada saat itu, satu-satunya kelompok Kiri yang terorganisir secara politik adalah para pemuda-pemudi di dalam PRD. Walaupun kecil, peran mereka sangatlah signifikan di dalam menumbangkan Soeharto. Di saat semua kaum oposisi borjuis bersembunyi ketakutan di hadapan rejim Soeharto, PRD adalah yang pertama menentang rejim ini secara terbuka dan menjadi sumber inspirasi bagi gerakan. Akan tetapi, ketika seluruh rakyat Indonesia mulai bergerak, kekuatan PRD yang kecil ini tidak mampu menjadi kendaraan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak memiliki sebuah partai massa yang sejati yang mampu memberikan perjuangan rakyat sebuah kepemimpinan yang dibutuhkan, aspirasi massa teralihkan ke pemilu 1999 dan Megawati, anak perempuan Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. PRD hanya mampu meraih 80 ribu suara sedangkan PDI-P meraup 35 juta suara (34%)
Hasil Pemilu 1999
|
No |
Partai |
Suara |
% |
Kursi |
|
1 |
PDI-P |
35.689.073 |
33,7 |
154 |
|
2 |
Golkar |
23.741.749 |
22,4 |
120 |
|
3 |
PPP |
11.329.905 |
10,7 |
59 |
|
4 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
13.336.982 |
12,6 |
51 |
|
5 |
Partai Amanat Nasional (PAN) |
7.528.956 |
7,1 |
35 |
|
6 |
Lain-lain |
14.159.996 |
13,5 |
43 |
|
TOTAL |
105.786.661 |
100 |
462 |
|
|
ABSTENSI |
10,2% |
|||
Rakyat menggunakan pemilu ini untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap rejim Soeharto, dimana Golkar kehilangan tiga perempat suara mereka. Partai-partai oposisi borjuis, PDI-P yang dipimpin Megawati Sukarnoputri, PKB yang dipimpin oleh Gusdur, dan PAN yang dipimpin oleh Amien Rais meraih jumlah suara yang besar. Golkar hanya mampu bertahan karena mereka masih memiliki aparatus negara yang kuat di tangannya – walaupun aparatus negara ini sudah tergoncang – terutama di desa-desa yang terisolasi dimana gerakan “Reformasi” hanya dilihat sebagai masalah urban.
Para pemimpin reformis ini melakukan apa yang telah direncanakan oleh mereka: mengembalikan kapitalisme ke fungsinya yang normal. Bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang bangkrut diselamatkan oleh pemerintahan dengan menggunakan uang pembayar pajak. 72 milyar dolar Amerika dihabiskan untuk menyelamatkan bank-bank dan perusahaan-perusahaan tersebut. Kebijakan IMF diimplementasikan dimana BUMN-BUMN dan sektor publik diprivatisasi dan subsidi negara dihapus. Di bawah demokrasi baru ini, yang dicapai hanyalah lebih banyak kebebasan bagi para kapitalis untuk bersaing satu sama lain untuk mengeksploitasi rakyat. Dan sebenarnya, ini adalah salah satu tujuan utama dari kaum oposisi borjuis dalam menumbangkan rejim Soeharto.
Era “Reformasi” tidak membawa perubahan fundamental bagi kondisi mayoritas rakyat. Sebaliknya, eksploitasi menjadi semakin gencar dengan diimplementasikannya agenda neo-liberal atas nama menyelamatkan ekonomi Indonesia. Banyak tuntutan-tuntutan “Reformasi” yang tidak dipenuhi atau dilakukan dengan setengah hati. Di mata rakyat, “Reformasi” telah terdiskreditkan. Di pemilu 2004 yang selanjutnya, tiga partai besar yang merupakan simbol “Reformasi”, PDIP, PAN, dan PBK, kehilangan hampir setengah dari dukungan mereka, jatuh dari 53,4% ke 35,5%. Tingkat partisipasi juga turun, dari tingkat abstensi 10,2% pada tahun 1999 ke 22,9% pada tahun 2004. Ada mood yang tersebar di kalangan rakyat – walaupun mood ini masih mentah dan belum terorganisir – bahwa semua partai yang ada mewakili kepentingan yang sama. Dua pemain baru, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang memiliki basis urban, meraup total 15% suara, hampir sejumlah suara yang hilang dari partai-partai reformis yang lama. Ini menggambarkan penolakan rakyat terhadap partai-partai yang lama.
Hasil Pemilu 2004
|
No |
Partai |
Suara |
% |
Kursi |
|
1 |
Golkar |
24.480.757 |
21,58 |
128 |
|
2 |
PDI-P |
21.026.629 |
18,53 |
109 |
|
3 |
PKB |
11.989.564 |
10,57 |
52 |
|
4 |
PPP |
9.248.764 |
8,15 |
58 |
|
5 |
Partai Demokrat (PD) |
8.455.225 |
7,45 |
57 |
|
6 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
8.325.020 |
7,34 |
45 |
|
7 |
PAN |
7.303.324 |
6,44 |
52 |
|
8 |
Lain-lain |
22.659.115 |
19,94 |
49 |
|
|
TOTAL |
113.488.398 |
100 |
550 |
|
TINGKAT ABSTENSI |
22,9%* |
|||
*Data dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) pada tanggal February 6, 2004, jumlah populasi yang punya hak pilih adalah 147.216.531 dari jumlah populasi 215.631.379
Yang kita saksikan di pemilu ini adalah perubahaan susunan partai-partai borjuis. Golkar, walaupun di dalam pemilu ini tampil sebagai pemenang, tidak akan mungkin bisa kembali ke masa jayanya yang dulu. Rakyat telah menolak Golkar dengan tegas dan kelas penguasa cukup pintar untuk menyadari ini dan oleh karena itu mendukung partai-partai yang lain. Walaupun dalam semua isu-isu utama, yakni bagaimana mengeksploitasi rakyat, semua partai-partai yang berbeda ini saling mendukung.
Di pemilihan presiden secara langsung yang pertama di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat menang secara telak dengan 60,9% suara. Megawati, yang dipuja-puja oleh rakyat 5 tahun yang lalu dan diharapkan untuk membawa tekad revolusioner seperti ayahnya, ternyata hanyalah antek kelas penguasa. Hasil pilpres ini adalah bukti yang nyata dari ini. Satu-satunya alasan mengapa dia dapat meraup 39,1% suara hanyalah karena sebagian rakyat lebih memilih untuk mempunyai Megawati sebagai presiden ketimbang SBY yang telah membentuk koalisi dengan Golkar dengan memilih Jusuf Kalla, ketua Golkar, sebagai wakil presidennya.
Pada pemilu 2009, Partai Demokratnya SBY tampil sebagai pemenang. Dengan KPU yang mendaftar 171 juta orang yang memiliki hak pilih tetapi hanya 105 juta suara yang terhitung, tingkat abstensi kali ini sangatlah besar, 38,6%. Tingkat abstensi yang semakin meningkat dari pemilu ke pemilu (10% ke 20% ke 40%) adalah sebuah indikasi yang jelas bahwa semakin banyak rakyat telah meraih kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang fundamental di antara semua partai yang ada. Pemenang pemilu 2009 yang sesungguhnya adalah kelompok Golput.
Hasil Pemilu 2009
|
No |
Partai |
Suara |
% |
|
1 |
Partai Demokrat |
21,703.137 |
20,8 |
|
2 |
Golkar |
15.037.757 |
14,4 |
|
3 |
PDI-P |
14.600.091 |
14,0 |
|
4 |
PKS |
8.206.955 |
7,9 |
|
5 |
PAN |
6.254.580 |
6,0 |
|
6 |
PPP |
5.533.214 |
5,3 |
|
7 |
PKB |
5.146.122 |
4,9 |
|
8 |
Gerindra |
4.646.406 |
4,5 |
|
9 |
Lain-lain |
22.971.523 |
22,2 |
|
|
TOTAL |
104.099.785 |
100 |
|
Tingkat Absetensi |
38,6%* |
||
*Total populasi dengan hak pilih untuk pemilu 2009 adalah 171.068.667. Data dari KPU.
Reformisme dan karakternya yang sesungguhnya
Kekecewaan rakyat selama periode terakhir ini menjadi semakin besar karena mereka belajar dari pengalaman pahit mereka bahwa “Reformasi” hanyalah berarti lebih banyak pilihan bagi mereka untuk dieksploitasi dengan berbagai cara. Ini seperti memilih untuk ditendang di tulang kering, ditinju di perut, atau ditonjok di muka. Sementara, banyak figur-figur kiri yang dulu menjanjikan telah terkooptasi ke dalam partai-partai ini, dan ini semakin memperparah kekecewaan rakyat. Yang paling menonjol adalah Budiman Sudjamitko, ketua umum PRD yang pertama, yang meninggalkan PRD dan bergabung dengan PDI-P pada tahun 2004. Hampir semua mantan ketua umum PRD dan banyak figur-figur pemimpin mereka telah bergabung dengan partai-partai borjuis dan meninggalkan sosialisme. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tubuh PRD. Banyak aktivis muda radikal, di bawah tekanan reformisme dan tanpa sebuah perspektif politik yang jelas, telah bergabung dengan partai-partai borjuis dengan harapan untuk merubah mereka menjadi partai yang lebih mewakili wong cilik. Yang kita saksikan di sini bukanlah absennya moral di antara mereka yang menyeberang, tetapi absennya ideologi yang teguh.
Menuju pemilu 2009, semua pahlawan reformis sudah menanggalkan kepura-puraan mereka. Mereka secara terbuka berbicara mengenai pembentukan koalisi dengan kekuatan-kekuatan Orba yang lama. Banyak kaum Kiri yang menjuluki mereka reformis gadungan, seperti mengharapkan bahwa ada kaum reformis yang tulen. Akan tetapi, reformis-reformis ini melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka memenuhi peran historis mereka: berpihak pada kaum borjuis untuk mengalihkan perjuangan revolusioner rakyat ke arah yang aman, dan melakukan tugas-tugas yang tidak mampu dilakukan oleh kelas penguasa secara terbuka.
Pengkhianatan reformisme yang terbesar di dalam sejarah adalah ketika mayoritas pemimpin Internasionale Kedua mendukung Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 setelah menandatangani Manifesto Basel dua tahun sebelumnya, dimana tertulis: “Bila perang pecah, adalah tugas kita adalah mengintervensi untuk mengakhirinya sesegera mungkin dan dengan seluruh kekuatan kita menggunakan krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh perang tersebut untuk membangkitkan rakyat dan mempercepat jatuhnya kekuasan kelas kapitalis.” Justru pemimpin-pemimpin ini membantu kelas penguasa untuk melakukan satu tugas yang tidak bisa mereka lakukan sendiri: menjual perang ini ke kelas pekerja sebagai perang untuk mempertahankan tanah air (In defence of fatherland). Bukan hanya itu, para pemimpin reformis ini dengan segala kekuatan mereka menggagalkan revolusi-revolusi yang pecah setelah Perang Dunia Pertama. Dalam analisa yang terakhir, inilah peran historis kaum reformis: pembela kapitalisme yang setia. Kita tidak boleh ada ilusi mengenai ini.
Akan tetapi, setiap Marxis yang serius akan selalu berjuang untuk perubahaan-perubahaan (reforms) yang akan meringankan penderitaan rakyat. Kita tidak menolak tuntutan-tuntutan minimum (seperti upah layak, kesehatan gratis, dll) selama mereka masih memiliki vitalitas mereka. Kaum Marxis melakukan perjuangan sehari-hari dengan perspektif bahwa pada satu saat kelas pekerja akan berkuasa. Inilah yang memisahkan kaum Marxis revolusioner dari kaum reformis yang bukan hanya telah kehilangan kepercayaan terhadap revolusi tetapi juga membenci revolusi dan mencoba menghalanginya ketika revolusi akan pecah.
Usaha-Usaha kaum Kiri untuk berpartisipasi di pemilu
Pertanyaan mengenai intervensi di pemilu borjuis telah menjadi sebuah debat yang utama di antara aktivis Kiri, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky menulis banyak sekali mengenai subyek ini dan karya-karya mereka harus dipelajari dengan seksama oleh setiap aktivis yang serius. Guru-guru Marxisme ini melakukan sebuah pertempuran yang sengit dan sistematis melawan oportunisme di satu pihak dan ultra-kiri di lain pihak. Pertempuran ideologi ini bukanlah dilakukan hanya untuk meraih poin debat, tetapi sebagai satu usaha untuk memperkuat gerakan.
Usaha pertama dari kelompok Kiri untuk mengintervensi pemilu paska Soeharto adalah partisipasi PRD di pemilu 1999. Walaupun PRD memainkan sebuah peran yang sangat penting dalam menumbangkan rejim Soeharto, tetapi kekuatan mereka terlalu kecil untuk bisa meraih kemenangan di pemilu ini. Sebuah perdebatan internal di dalam tubuh PRD mengenai bagaimana merespon pemilu ini juga mengalihkan fokus mereka dan menyakiti usaha elektoral mereka. Secara efektif, ada tiga posisi yang didebatkan di dalam PRD: 1) Boikot pemilu sepenuhnya, 2) Pilih PRD atau boikot pemilu, 3) Pilih partai reformis manapun. Karena faktor-faktor ini, PRD hanya mampu meraup 80 ribu suara. Walaupun tidak diragukan kalau pemilu 2009 adalah sebuah manuver dari kelas penguasa untuk mengalihkan kemarahan massa ke arah yang lebih aman, memboikot pemilu ini akan menjadi sebuah kesalahan yang besar karena rakyat melihat pemilu ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap Soeharto dan partainya, Golkar.
Pada tahun 2004, PRD kembali mencoba berpartisipasi di dalam pemilu. Pada tanggal 27 Juli 2003, PRD dengan lebih dari 50 organisasi Kiri lainnya membentuk sebuah partai elektoral, POPOR (Partai Persatuan Oposisi Rakyat). Dita Sari terpilih sebagai ketua umumnya. Akan tetapi UU pemilu yang baru terbukti diskriminatif terhadap partai-partai kecil, terutama partai-partai yang tidak memiliki milyaran rupiah. Akibatnya, POPOR tidak memenuhi kualifikasi pemilu. Di lain pihak, debat di dalam tubuh PRD mengenai masalah boikot menghambat perkembangan partai ini. Pada waktu yang sama, banyak aktivis saat itu menyerukan sebuah boikot pemilu secara total.
Sekali lagi pada tahun 2007, PRD memimpin inisiatif membentuk sebuah partai untuk berpartisipasi pada pemilu 2009. Akan tetapi, tidak puas dengan represi hukum untuk menghalangi keikutsertaan PAPERNAS di dalam pemilu, kelas penguasa juga secara fisik menyerang PAPERNAS. Pada tanggal 17 Januari 2007, kongres pembentukan PAPERNAS diserang oleh kelompok preman anti-komunis. Banyak aktivis-aktivis PAPERNAS yang diserang oleh preman-preman ini, kantor-kantor mereka dirusaki, dan pertemuan-pertemuan mereka dihalangi secara fisik. Sering kali pihak kepolisian menolak untuk memberikan ijin untuk kegiatan PAPERNAS.
Dengan menggunakan sentimen anti-komunis yang masih ada di masyarakat, tripanji PAPERNAS: “Tripanji Persatuan untuk Kesejahteraan Rakyat”: Nasionalisasi sektor pertambangan (termasuk minyak dan gas), hapus utang luar negeri Indonesia, dan bangun industri nasional, diserang dan dituduh sebagai sebuah program komunis. Pada akhirnya, UU pemilu yang represif menghalangi PAPERNAS untuk ikut serta pemilu. Untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilu, sebuah partai harus memiliki cabang di lebih dari 50% propinsi yang ada, dan di setiap propinsi dimana partai tersebut memiliki anggota mereka harus memiliki cabang di lebih dari 50% distrik, dan di setiap distrik lebih dari 30% sub-distrik. UU pemilu ini sungguh dibuat untuk menghalangi partai-partai baru, terutama sebuah partai yang basis sosialnya adalah kelas tani miskin dan kelas pekerja, dan oleh karena itu tidak memiliki uang untuk membentuk (membeli) kantor-kantor cabang yang diperlukan.
Sebuah perpecahan di PRD terjadi setelah PRD memutuskan untuk berpartisipasi di dalam pemilu di bawah bendera PBR (Partai Bintang Reformasi). PBR adalah pecahan dari PPP pada tahun 2003. Pada pemilu 2004, PBR meraup 2,5% suara. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh Zely Ariane dan Danial Indrakusuma pecah dari PRD karena keputusan ini dan membentuk sebuah partai yang baru, KPRM-PRD (Komite Politik Rakyat Miskin – PRD). Mereka menganggap PBR sebagai sebuah partai borjuis, dan mereka benar. PRD berargumen bahwa setiap kesempatan untuk memiliki seorang kandidat elektoral harus diambil karena “parlemen adalah bangunan utama untuk melindungi rakyat dari kebuasan pasar bebas”[3], bahkan bila ini dilakukan di bawah bendera partai lain. Dita Sari, ketua PRD sekarang ini, melihat PBR sebagai “yang terbaik dari yang terburuk”. Lebih dari 40 anggota PAPERNAS ikut serta di dalam pemilu sebagai kandidat di bawah bendera PBR, termasuk Dita. Di dalam “koalisi” ini, PRD/PAPERNAS tidak boleh berkampanye dengan nama organisasi, panji, dan program mereka, dan mereka tidak boleh mengkritisi PBR, dan oleh karena itu secara efektif meleburkan diri mereka ke dalam PBR di dalam koalisi elektoral ini. PRD/PAPERNAS tidak mengatakan apa-apa ketika kepemimpinan PBR mempertimbangkan koalisi dengan Gerindra, partainya Prabowo, mantan jendral yang bertanggungjawab terhadap penculikan dan penyiksaan (dan juga penghilangan) aktivis-aktivis kiri di era Soeharto.
Pada saat yang sama, banyak organisasi buruh dan tani yang menolak pemilu 2009 dan menyerukan boikot karena semua partisipan pemilu ini adalah partai-partai pro-kapitalis. KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), KPRM-PRD, PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja), dan sejumlah serikat buruh dan organisasi mahasiswa lainnya melakukan aksi bersama[4] pada tanggal 14 Maret menyerukan boikot pemilu 2009 dan menuntut:
1. Bangun organisasi politik yang melibatkan kaum buruh, tani, mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya.
2. Nasionalisasi asset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kontrol rakyat.
3. Industrialisasi yang kuat dan mandiri.
4. Hapus dan tolak hutang luar negeri.
5. Sita harta koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.
Parlementerisme dan Ekstra-Parlementerisme, Oportunisme dan Ultra-Kiri
Masalah mengenai partisipasi di dalam pemilu borjuasi selalu menjadi sebuah isu yang panas di antara aktivis Kiri. Di satu pihak, ada kaum kretin-parlementer yang melihat parlementerisme sebagai jalan utama untuk merubah masyarakat. Di pihak yang lain, ada mereka yang menolak segala macam partisipasi dan intervensi di dalam lapangan parlementer. Yang pertama adalah oportunisme, yang kedua adalah ultra-kiri. Marxis tidak mengadopsi kedua taktik tersebut karena seorang Marxis bukanlah seorang dogmatis. Marxis selalu mulai dari kondisi objektif yang ada di hadapan mereka untuk menentukan taktik mereka, karena kaum Marxis adalah materialis. Tentu saja kaum oportunis dan ultra-kiri akan mengklaim bahwa taktik mereka didukung oleh kondisi objektif. Akan tetapi yang memisahkan mereka dari Marxis adalah metode kaum Marxis dalam menganalisa kondisi material, yakni metode dialektika.
Kaum Marxis melihat segalanya saling berhubungan dan mengalir, tidak selalu dalam sebuah garis yang lurus tetapi bisa berubah dengan loncatan-loncatan. Dari sini, kaum Marxis bisa menggabungkan taktik-taktik parlementer dan ekstra-parmelenter tanpa terlihat tidak-konsisten karena perspektifnya selalu satu: penaklukan kekuasaan oleh kaum proletar. Kaum Marxis menggunakan kedua taktik dengan sangat jelas guna mendorong gerakan menuju penaklukan kekuasaan revolusioner oleh kelas pekerja.
Kelas pekerja telah berjuang secara legal dan ilegal selama lebih dari 150 tahun. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh tanpa harus mengulangi semuanya. Distilasi terbaik dari pelajaran ini ditulis oleh Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky. Lenin dan kaum Bolshevik terutama menaruh perhatian yang sangat besar dalam memerangi oportunisme dan tendensi ultra-kiri. Perjuangan ideologi yang konsisten di antara faksi-faksi di dalam gerakan Kiri Rusia inilah yang mempersiapkan gerakan Rusia dengan kejelasan ideologi yang dibutuhkan di waktu yang menentukan untuk merebut kekuasaan. Perjuangan ideologi di Rusia sangatlah sengit sehingga “orang-orang terpelajar yang tolol dan para penakut dari Internasionale Kedua … dengan congkak dan perasaan jijik melihat banyaknya “faksi” dalam gerakan Sosialis di Rusia dan sengitnya perjuangan yang mereka lakukan di antara mereka sendiri”[5]. Akan tetapi, ketika waktunya tiba, para pemimpin terpelajar dari Internasionale Kedua ini menyerah dan mendukung Perang Dunia Pertama, sedangkan kaum Bolshevik, yang tertempa selama bertahun-tahun di dalam perjuangannya melawan oportunisme dan ultra-kiri, bisa memimpin revolusi proletar.
Di bawah kepemimpinan Lenin, perjuangan ideologi yang dilakukan oleh Bolshevik bukanlah sebuah perseteruan hampa yang melumpuhkan partai, tetapi sebuah sekolah untuk mempersiapkan partai Bolshevik dan rakyat untuk merebut kekuasaan. Lenin menulis banyak sekali dalam polemiknya melawan oportunisme dan tendensi ultra-kiri. Setiap kaum Marxis yang serius harus membaca karya-karya Lenin. Tentu saja Indonesia bukanlah Rusia. Mengikuti tulisan-tulisan Lenin dengan mata tertutup dan secara dogmatis bukanlah metode Marxis, apalagi secara selektif mengutip Lenin dan menggunakan otoritas Lenin untuk membenarkan aksi kita. Lenin sendiri berjuang dengan keras melawan metode yang tidak jujur ini yang dilakukan oleh para pemimpin terpelajar dari Internasionale Kedua yang membenarkan tindakan mereka dengan memelintir pemikiran Marx dan Engels dan mengutip secara selektif dan tidak jujur tulisan-tulisan mereka. Yang kita cari dari tulisan-tulisan Lenin (dan juga Marx, Engels, dan Trotsky) adalah metode mereka, yang lalu bisa diaplikasikan ke dalam kondisi sekarang.
Bolshevik menggunakan metode-metode legal dan ilegal dengan sangat hati-hati, dan dengan kejelasan teori. Secara teori, Bolshevik mengakui bahwa sistem parlemen borjuasi sudah usang dan diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis, dan kelas pekerja tidak bisa begitu saja merebut parlemen borjuasi dan menggunakannya untuk kepentingan mereka. Akan tetapi, ini hanyalah ABC Marxisme dalam permasalahan Negara borjuasi. Mengambil aksiom ini dan lalu menolak secara prinsipil partisipasi di dalam perjuangan parlemen adalah kekanak-kanakan. Kaum Marxis harus bisa menggunakan semua cara yang disediakan oleh kaum kapitalis guna menyiapkan massa. Lenin menulis mengenai ini dengan sangat jelas:
“Parlementerisme sudah tentu, telah “usang secara politik” bagi kaum Komunis di Jerman; tetapi – dan inilah persoalan yang sesungguhnya – kita tidak boleh menganggap apa yang sudah usang bagi kita sebagai sudah usang bagi kelas, sudah usang bagi massa … Kita tidak boleh merosot ke tingkat massa, ke tingkat lapisan-lapisan kelas yang masih terbelakang. Ini tidak dapat disangkal. Kita wajib mengatakan kepada mereka kebenaran yang pahit. Kita wajib menamakan purbasangka-purbasangka burjuis-demokratis dan parlementer mereka sebagai purbasangka-purbasangka. Tetapi bersamaan dengan itu kita harus mengikuti dengan realistis keadaan yang sesungguhnya dari kesadaran kelas dan kesiapan seluruh kelas (dan bukan hanya pelopor Komunis saja), dan terutama seluruh rakyat pekerja (dan bukan hanya elemen-elemen kelas pekerja yang maju).” (Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)
Paragraf di atas jelas. Sembari menggunakan taktik-taktik parlementer, kaum Marxis tidak boleh menyembunyikan kebenaran dari massa bahwa parlemen borjuasi adalah alat untuk mempertahankan kapitalisme, dan bahwa tujuan akhir dari proletar adalah penaklukan kekuasaan secara revolusioner dengan menghancurkan parlemen yang kita gunakan sekarang. Kaum Marxis menggunakan parlemen tidak hanya untuk membawa perubahaan-perubahaan (reform) yang dapat meringankan penderitaan rakyat tetapi juga sebagai sebuah platform untuk mengedepankan ide-ide sosialis mereka dan menunjukkan kepada rakyat keterbatasan dan kebusukan parlemen borjuasi, dan dari sini menyiapkan kelas pekerja untuk menumbangkan parlemen borjuasi ini. Kaum oportunis di lain pihak terikat kaki dan tangannya pada parlemen borjuasi, menyembahnya seperti berhala sapi emas karena mereka menolak memimpin massa ke tanah perjanjian mereka.
Jelas kalau kaum Marxis tidak serta-merta menolak taktik parlementer. Pertanyaan yang juga sama pentingnya adalah: kapan kita menggunakan taktik parlementer dan kapan kita memboikotnya? Bagaimana dan dalam proporsi apa kita mengimplementasikan dan mengkombinasikan taktik ini dengan taktik-taktik ektra-parlementer lainnya? Lenin tidak pernah memberikan sebuah formula ajaib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan memang tidak ada jawaban yang langsung. Lenin mengakui bahwa “Bolshevik memulai perjuangan kemenangan mereka melawan parlemen dan republik borjuasi dan melawan Menshevik dengan cara yang sangat berhati-hati, dan persiapan-persiapan yang mereka lakukan untuk ini tidaklah sederhana.” (Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)
Bolshevik dan Parlemen
Untuk memberikan ilustrasi akan kompleksnya masalah ini, kita dapat menarik kembali pengalaman Bolshevik. Pada periode revolusioner tahun 1905, Bolshevik memboikot parlemen yang dibentuk oleh Tsar karena pada saat itu sebuah bentuk kekuasaan yang baru telah terbentuk: Soviet. Massa Rusia membentuk institusi kekuasaannya yang pertama dan menyapu parlemen Tsar, dan oleh karena itu partisipasi di parlemen Tsar selama periode tersebut hanya akan berarti pengkhianatan.
Akan tetapi, setelah kegagalan Revolusi 1905 dan dihancurkannya Soviet, Rusia memasuki periode reaksi:
“Tahun-tahun reaksi (1907-1910). Tsarisme menang. Semua partai revolusioner dan oposisi telah dikalahkan. Depresi, demoralisasi, perpecahan-perpecahan, pertikaian, pengkhianatan, percabulan menggantikan politik. Kecenderungan ke arah filsafat idealisme semakin besar; mistik menjadi tempat persembunyian sentimen-sentimen yang kontra-revolusoner.” (Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)
Dari tahun 1906 sampai 1908, Bolshevik masih menyerukan boikot Duma (parlemen yang dibentuk Tsar) karena mereka mengharapkan gelombang revolusi 1905 masih cukup kuat untuk memicu pemberontakan yang baru. Akan tetapi, tahun-tahun selanjutnya membuktikan bahwa prediksi tersebut salah, dan Bolshevik mengakui kekeliruan ini dan mengganti taktik mereka dan mengorientasikan partai mereka untuk sebuah periode yang baru (walaupun bukan tanpa sebuah perjuangan internal yang sengit melawan para mulut besar yang menolak untuk merubah taktik). Bolshevik akan kehilangan segalanya bila mereka tidak berpartisipasi di dalam Duma. Lenin berargumen bahwa di dalam periode reaksi ini dimana buruh sedang dalam keadaan defensif, semua metode, legal dan ilegal, harus digunakan untuk meraih telinga sebanyak mungkin kaum buruh dan tani.
Akan tetapi argumen Lenin untuk berpartisipasi di dalam pemilihan Duma sama sekali berbeda dengan argumen kaum Menshevik. Argumentasi Menshevik untuk berpartisipasi di dalam Duma adalah bahwa jalan yang sedang ditempuh oleh Rusia adalah monarki konstitusional dan oleh karena itu mereka menyerukan sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab dimana partisipasi mereka di dalam Duma adalah diplomasi untuk memastikan pemerintahan tersebut. Dimana argumentasi Lenin adalah untuk meraih telinga dan perhatian sebanyak mungkin kaum buruh dan tani di bawah kondisi yang sangat sulit dimana Bolshevik adalah sebuah organisasi ilegal; ini berarti menggunakan parlemen sebagai platform agitasi dan propaganda. Di dalam polemiknya melawan Menshevik dan kaum Bolshevik ultra-kiri (sebuah kelompok yang bernama Otzovists) mengenai masalah partisipasi di Duma, Lenin menulis pada tahun 1908:
“Dari sudat pandang bahwa kelompok parlementer adalah “tujuan utama” Partai, kaum Menshevik meraih kesimpulan bahwa kita perlu mengadaptasi Partai kita pada kelompok parlementer tersebut. Kaum Otzovist meraih kesimpulan bahwa “tujuan utama” tersebut adalah berbahaya bagi Partai. Kedua-duanya memiliki premis yang keliru … Kita mengirim deputi ke institusi representatif borjuasi bukan untuk diplomasi, tetapi sebagai sebuah kerja partai subsidiari yang spesial, untuk agitasi dan propaganda dari satu platform tertentu … Kelompok parlementer bukanlah staf jendral tetapi sebuah unit peniup trompet, atau sebuah unit pengintai, atau sebuah unit ‘perang’ tambahan.” (Two Letters oleh Lenin, Proletary, No. 39, 13 Nopember, 1908).
Dengan enam buruh yang terpilih sebagai anggota parlemen, Bolshevik menggunakan parlemen sepenuhnya untuk mendidik massa. Mereka mengekspos Duma yang tidak demokratis dan mereka mendorong resolusi-resolusi yang tidak ada harapan untuk diterima (Bolshevik mendorong tiga tuntutan utama: 8-jam kerja, distribusi tanah untuk petani miskin, dan republik yang demokratik). Selama kerja parlementer mereka, kaum Bolshevik tidak pernah menyerah dan selalu mempertahankan kemandirian kelas mereka. Bolshevik tanpa belas kasihan menyerang para tuan tanah dan kapitalis dan rejim Tsar dengan menggunakan Duma.
Yang lebih penting, Bolshevik tidak pernah mendukung partai Kadet, yang merupakan partai kaum borjuis liberal “progresif”. Lenin menyerukan kepada buruh dan tani untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak terikat dengan koalisi-koalisi atau perjanjian-perjanjian dengan kaum Kadet liberal. “Andalkan kekuatanmu sendiri”, kata Lenin kepada buruh dan tani. “Hanya dengan cara ini kita bisa meraih dukungan strata borjuis kecil (petani) revolusioner yang lebih rendah dan tertindas dan memisahkan mereka dari kaum Liberal (Kadet).”
Kadet, partai borjuis di Rusia yang feudalis, terikat seribu benang pada Tsar dan tidak mampu menentang rejim Tsar dengan sungguh-sungguh. Menshevik menjawab persoalan ini dengan menyerukan pembentukan aliansi dengan kekuatan progresif manapun, termasuk kelas borjuis progresif, yakni Kadet. Reformisme dari kaum oportunis dapat dirangkum di dalam sikap mereka terhadap parlemen ketika mereka mendeklarasikan bahwa Duma “dapat menjadi pusat dari gerakan seluruh rakyat melawan negara polisi yang otokratik” (Dikutip dari Istoria KPSS, vol. 2, p. 202.).
Revolusi Februari 1917 menumbangkan rejim Tsar dan sekali lagi Soviet lahir kembali, tetapi kali ini dalam skala yang lebih besar dan level politik yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, kaum borjuis liberal dengan terburu-buru membentuk sebuah pemerintahan provisional (sementara) guna menyelamatkan kapitalisme di Rusia, sebuah pemerintahan yang secara praktis tidak memiliki kekuatan sama sekali dan eksis hanya karena dukungan Menshevik. Ada kekuasaan ganda pada saat itu. Apa sikap Bolshevik di dalam situasi ini? Mengenali bahwa Soviet adalah sebuah embrio Negara buruh, kaum Bolshevik menyerukan “Semua kekuasaan untuk Soviet” walaupun pada saat itu Soviet-Soviet didominasi oleh para pemimpin oportunis Menshevik dan Sosial-Revolusioner. Tidak seperti Menshevik yang mengirim menteri-menteri “sosialis” ke pemerintahan provisional, Bolshevik menyerukan untuk tidak mendukung pemerintahan provisional tersebut. Sekali lagi, Bolshevik mengadopsi posisi ini setelah berjuang dengan keras melawan mereka yang berpendapat bahwa pemerintahan provisional harus didukung “selama aksi-aksi pemerintahan ini sejalan dengan kepentingan kelas proletar dan rakyat demokratis yang luas”.
Eksposisi singkat di atas tidaklah cukup untuk memaparkan kompleksitas taktik-taktik yang harus diambil oleh Bolshevik guna menyiapkan kelas pekerja untuk merebut kekuasaan pada Revolusi Oktober. Akan tetapi, ada satu benang merah yang menyambung semua taktik-taktik ini: kaum Marxis selalu fleksibel di dalam taktik, tetapi teguh di dalam ideologi. Dengan kombinasi kerja legal dan ilegal, kerja parlementer dan ekstra-parlementer, yang hati-hati dan dilakukan dengan penuh perhitungan, Bolshevik mengkonsolidasikan diri mereka di dalam gerakan. Ini bukan berarti Bolshevik mengkombinasikan semua taktik ini secara serampangan tanpa mempertimbangkan hubungan dialektika antara taktik-taktik tersebut (bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain). Mereka secara telaten mengkombinasikan kedua taktik tersebut dan selalu memperhatikan kondisi objektif dengan hati-hati, dan pada saat yang sama memerangi oportunisme parlementer dan tendensi ultra-kiri.
Dalam memerangi tendensi ultra-kiri, kita harus selalu ingat untuk tidak membingungkan tingkat kesadaran kita dengan tingkat kesadaran mayoritas rakyat. Sering kali kita saksikan bagaimana mood dari pekerja yang paling aktif dan militan bisa terlalu maju daripada mood kelas pekerja secara keseluruhan. Kita harus mengambil langkah yang berani untuk mengevaluasi strategi kita, apakah strategi ini hanyalah refleksi dari ketidaksabaran kita. Bila memang demikian, kita harus memperbaiki strategi kita sesegera mungkin supaya kita tidak kehilangan hubungan dengan kelas pekerja.
Indonesia: Tugas Selanjutnya
Sayangnya, sikap oportunis yang serupa terhadap kerja parlementer telah diadopsi oleh PRD/PAPERNAS, dimana Kelik Ismunanto mengatakan bahwa sekarang “parlemen adalah bangunan utama untuk melindungi rakyat dari kebuasan pasar bebas” dan dia ingin “membuka ruang demokrasi yang telah dimonopoli oleh partai penguasa.” Ini mengingatkan kita pada pernyataan Menshevik bahwa parlemen “dapat menjadi pusat dari gerakan seluruh rakyat melawan negara polisi yang otokratik”.
Bahkan bagi PRD/PAPERNAS, taktik ekstra-parlementer hanya dilihat sebagai sebuah tiang untuk mendukung taktik parlementer mereka yang oportunis:
“Seperti yang dijelaskan oleh Dita Sari di televisi baru-baru ini, gerakan ekstra-parlementer membutuhkan parlemen untuk memformalitaskan program yang diperjuangkan oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat yang sejati membutuhkan mereka yang di luar untuk memberikan tekanan kepada seluruh parlemen untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk merespon kebutuhan mereka.” (Indonesia: Tracing a path towards parliament oleh Kelik Ismunanto)
Ini adalah pengakuan yang blak-blakan dari PRD/PAPERNAS bahwa taktik ekstra-parlementer adalah subordinat dari perspektif parlementer mereka sebagai perjuangan utama melawan kapitalisme.
Mengkombinasikan oportunisme ini dengan teori dua-tahap yang vulgar, maka mereka tiba ke kesimpulan ini: di dalam perjuangan parlementer, kita harus membentuk sebuah aliansi dengan kaum borjuis liberal (oposisi) untuk melawan kaum borjuis yang lebih reaksioner. Rudi Hartono, salah satu pemimpin PRD/PAPERNAS, menulis di artikelnya “Perjelas Posisimu”:
“Jika tidak ada fokus serang terhadap fraksi borjuis paling reaksioner sekarang dan menggandeng oposisi yang lembek (baca borjuis oposisi)untuk didorong menerima logika kita, maka bisa dipastikan konstalasi pertarungan politik di 2009 sepenuhnya dikuasai oleh elit politik reaksioner dan moderat dan merugikan kita kelompok gerakan rakyat.”
Sungguh suatu hal yang menakjubkan ketika PRD/PAPERNAS sudah mengakui bahwa kaum borjuis oposisi itu lembek dan masih mengharapkan mereka untuk memimpin ekonomi dan bangsa ini. Justru karena mereka lembek mereka akan mengkhianati gerakan. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Lenin tidak pernah mempercayai Kadet, bahkan di hadapan sebuah rejim Tsar yang sangat reaksioner dan feudalis dimana kaum borjuis liberal tampak progresif bila dibandingkan.
Di artikel yang sama, Rudi menyerukan pembentukan sebuah ekonomi yang mandiri karena ekonomi Indonesia yang sekarang tidak mandiri hanya menguntungkan kapitalis asing dan agen-agen domestik mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa Rudi menyerukan ekonomi yang berdasarkan kelas borjuis nasional yang katanya akan menguntungkan bangsa secara keseluruhan. Bila kaum borjuis nasional makmur, maka rakyat akan menerima tetesan kemakmuran ini (trickle-down effect). Akan tetapi, kita tahu apa yang menetes dari celana kaum borjuis.
Di dalam dokumen mereka, “Pemerintahan Koalisi/Persatuan Nasional untuk Kemandirian Bangsa Indonesia”, PAPERNAS mengatakan:
“Di atas kertas, seharusnya spectrum politik yang memiliki kecenderungan anti (kritis) terhadap neoliberalisme seperti Nasionalis (progressif), sosialis/kerakyatan, dan religius progressif (sosialis), dapat dipersatukan dalam sebuah platform bersama. Jalan ini bisa menjadi jalan pintas (by-pass) dalam memperbesar perimbangan kekuatan anti-neoliberal.”
Tidak seperti yang ingin dipercaya oleh PAPERNAS, tidak ada jalan pintas. Secara historis, setiap kali gerakan mengambil jalan pintas, ini adalah jalan pintas ke jurang. Front Popular di Spanyol berakhir dengan kemenangan fasis Franco dan kediktatorannya selama 39 tahun. Persatuan Popular (Unidad Popular) Salvador Allende di Chile berakhir dengan kudeta berdarah Pinochet. Daftarnya panjang sekali.
Buruh, tani, dan kaum miskin kota membutuhkan partai politik mereka sendiri. Mereka tidak boleh bersandar pada kaum borjuis progresif untuk membela kepentingan mereka. Terutama pada periode sekarang dimana kaum buruh tidak memiliki partai mereka sendiri, kita harus fokus membangun partai tersebut. Pengkhianatan partai reformis seperti PDI-P, PKB, dan PAN telah membuka mata semakin banyak rakyat bahwa mereka membutuhkan organisasi politik mereka sendiri. Kesempatan ini harus diraih dengan dua tangan.
Boikot pemilu 2009 harus ditransformasikan menjadi satu aksi untuk membangun sebuah organisasi politik yang berbasiskan buruh, tani, dan kaum miskin kota. Terlebih lagi, partai ini harus dibangun dengan kemandirian kelas dan program sosialis yang jelas: nasionalisasi industri-industri utama di bawah kontrol buruh, distribusi tanah untuk petani miskin, undang-undang kelautan dan perikanan yang berpihak pada nelayan-nelayan kecil, penghapusan utang luar negeri, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua rakyat, pekerjaan untuk semua rakyat dengan gaji layak, pensiun yang layak untuk semua rakyat, dan hak untuk mengorganisasi serikat dan mogok.
Serikat-serikat buruh harus mengambil inisiatif dan kepemimpinan untuk membangun partai ini dan mendorong slogan “Partai Buruh untuk Buruh” ke dalam gerakan buruh. Partai buruh ini kemudian harus merangkul kaum tani dan kaum miskin kota, tetapi tidak boleh merangkul kaum borjuis “progresif”. Partai ini tidak boleh jatuh ke dalam prasangka-prasangka borjuis kecil, tetapi harus mempertahankan kepemimpinan kelas pekerja yang jelas. Hanya dengan kepemimpinan buruh maka seluruh lapisan masyarakat yang tertindas dapat dibebaskan.
13 Mei 2009
[1] Kretinisme-parlementer atau kekerdilan-parlementer adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Karl Marx di bukunya Brumaire XVIII. Ini adalah sebuah kepercayaan bahwa masyarakat sosialis dapat dicapai melalui jalan parlementer yang damai.
[2] Pada tahun 1949, Guilder Belanda dipatok ke dolar Amerika: 3.8 Guilders = 1 dolar Amerika. Nilai tahun 2009 dihitung dengan menggunakan kalkulator Inflasi Indeks Harga Konsumen.
[3] Indonesia: Tracing a path towards parliament oleh Kelik Ismunanto, salah satu pemimpin PRD.
[4] Ratusan Kaum Buruh dan Rakyat Miskin Menolak Pemilu 2009
[5] Lenin, Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan