“Kalian cari masalah dengan generasi yang salah,” itulah pesan Gen Z kepada kelas penguasa Bulgaria. Mereka menentang pemerintahan yang korup dan tidak kompeten, yang hanya hidup bermewah-mewah di saat rakyat sedang hidup susah. Korupsi yang meluas serta arogansi politik menjadi sumber kemarahan terhadap penguasa.
Belum habis rangkaian ‘Revolusi Gen Z’ dari Nepal, Peru hingga Madagaskar, kini Bulgaria diguncang protes Gen Z. Protes yang telah berlangsung berminggu-minggu sejak 26 November ini merupakan protes massa terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan orang memadati jalanan ibukota Sofia. Demonstrasi juga meluas di berbagai kota-kota lain seperti Plodiv, Varna dan juga Burgas. Massa memobilisasi melalui Instagram dan TikTok. Seperti momok, mereka membawa plakat ancaman “Generasi Z akan datang untukmu”.
Protes ini awalnya dipicu oleh rancangan anggaran 2026. Seperti halnya di Nepal, demonstrasi ini melampaui tuntutan awal dan berhasil memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mundur. Melihat skala protes yang luas, pemerintah dengan panik membatalkan rancangan anggaran mereka pada 2 Desember. Terdorong oleh kesuksesan awal, gerakan ini menjadi semakin berani. Mereka menggabungkan tuntutan yang lebih luas seperti kebebasan berpendapat dan pemberantasan korupsi.
Bulgaria merupakan salah satu negara termiskin dan terkorup di Uni Eropa. Kaum muda muak karena ekonomi telah lama dijarah oleh oligarki yang parasitik. Ini jelas dinyatakan oleh para demonstran yang mengusung spanduk ‘Bulgaria bukan milik babi’. Seorang pekerja toko berusia 24 tahun mengatakan kepada wartawan bahwa ia bergabung dalam protes karena korupsi yang meluas dan sudah “tidak dapat ditoleransi”.
Rencana anggaran 2026 merupakan isu kontroversial. Bulgaria sedang bersiap mengadopsi mata yang euro pada 1 Januari nanti. Ini berarti mereka harus menyesuaikan anggaran mereka untuk memenuhi tuntutan imperialis Uni Eropa. Lewat rencana anggaran ini, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan penghematan dan kenaikan pajak yang berdampak pada kaum buruh dan selapisan UMKM.
Selama bertahun-tahun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah telah terkikis skandal-skandal korupsi. Rejim terus menerus dilanda demonstrasi demi demonstrasi. Bayangkan saja sejak 2021 negara ini telah tujuh kali mengadakan pemilihan umum. Selain itu, tidak ada koalisi yang stabil di parlemen. Kelas penguasa terus hidup dalam ancaman pemberontakan sosial. Inilah alasan mengapa pemerintah Bulgaria menaikkan anggaran polisi, bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata Uni Eropa, untuk menjaga rakyat dalam ‘batasan tata tertib’.
Rencana anggaran 2026 akan memperburuk kondisi pekerja dan kaum muda yang akan terkena dampak parah penghematan dan kenaikan pajak. Mereka memahami anggaran tersebut dimanipulasi untuk memperkaya para kapitalis besar, dengan mengorbankan pekerja dan UMKM.
Manuver pemerintah
Tepat sebelum pemerintah tumbang, mereka menyusun anggaran ‘revisi’ untuk tahun 2026 – yang dengan menjijikkan telah didukung oleh para pemimpin serikat buruh. Anggaran tersebut pada dasarnya tidak berbeda dari anggaran sebelumnya yang ditolak. Jelas ini merupakan manuver pemerintah untuk mengulur waktu hingga gerakan mereda. Alih-alih bertujuan untuk meningkatkan standar hidup rakyat, anggaran baru ini justru tunduk pada kepentingan kapitalis dan imperialis Uni Eropa.
Pos pengeluaran terbesar adalah pengeluaran militer, sesuai persyaratan NATO. Anggaran militer akan meningkat menjadi €2,7 miliar pada 2026, setara dengan 2,25 persen dari PDB. Bulgaria ada di bawah tekanan untuk meningkatkan pengeluaran militer lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang. NATO sendiri telah menetapkan dalam satu dekade ke depan anggaran pertahanan ini harus mencapai 5 persen dari PDB. Semua ini akan mengorbankan anggaran sosial lainnya.
Uni Eropa telah tercabik-cabik oleh krisis dan tidak ada pemerintahan yang stabil. Mereka telah menerapkan langkah penghematan yang memaksa pekerja untuk menanggung biaya krisis utang yang dialami seluruh Uni Eropa. Masuknya Bulgaria ke Uni Eropa tidak akan membuat negara ini lebih makmur, seperti yang dijanjikan kelas penguasa. Ini justru akan mereproduksi krisis sosial yang sama dalam masyarakat Bulgaria, dan bahkan memperparah krisis dan ketidakstabilan sosial yang sudah ada saat ini.
Meskipun ada konsesi dalam anggaran 2026 yang baru ini untuk meningkatkan upah sektor publik sebesar 10 persen, hal ini dilakukan dengan memangkas pos pengeluaran yang lain, seperti pendanaan untuk nakes sebesar 75 persen. Langkah ini justru akan semakin memicu gerakan protes yang lebih besar dan membuat pemerintah semakin terdiskreditkan. Pemerintahan berikutnya tidak dapat menghindari bola panas ini.
Pemerintah telah mengumumkan “perpanjangan” anggaran darurat, yang katanya akan memastikan ‘fungsi-fungsi penting negara’ terus berjalan tanpa gangguan hingga pemilihan umum. Dilihat dari pendekatan mereka terhadap anggaran ‘revisi’, anggaran ‘perpanjangan’ ini hanya menawarkan sedikit manfaat bagi para pekerja dan kaum muda.
Oleh karena itu gerakan ini harus terus diperluas. Selama gerakan ini tidak menyentuh kantong kelas penguasa, mereka bisa menunggu sampai gerakan ini mereda dan lalu merepresinya. Ini telah terjadi di Indonesia baru-baru ini dan juga Bangladesh. Perluasan gerakan ini bisa diwujudkan dengan membawa gerakan ini ke pabrik-pabrik sehingga melumpuhkan ekonomi. Tanpa itu semua, kelas penguasa akan kembali mengendalikan situasi dan memaksakan rancangan anggaran mereka dengan cara apa pun.
Protes massal berikutnya direncanakan beberapa minggu ke depan. Kali ini kaum muda menentang masuknya Bulgaria ke zona euro. Lebih dari setengah warga Bulgaria menolak karena merasa hal itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka.
Kapitalisme Bulgaria tengah berada dalam krisis dan gagal melahirkan pemerintahan yang stabil untuk mewakili kepentingannya. Pemerintahan berikutnya pun tidak akan mampu memperbaiki situasi ekonomi, karena pilihan kebijakan yang tersedia hampir pasti mengarah pada penghematan, langkah yang mustahil diterapkan tanpa memicu perlawanan sosial. Krisis ini bukan fenomena khas Bulgaria semata, melainkan bagian dari masalah yang lebih luas di seluruh Uni Eropa, dari negara-negara inti seperti Prancis hingga negara-negara pinggiran, di mana dampaknya paling keras dirasakan. Dalam konteks ini, integrasi yang lebih dalam ke zona euro tidak akan membawa Bulgaria menuju demokrasi dan stabilitas, melainkan justru menyeretnya lebih jauh ke dalam rawa krisis umum kapitalisme Eropa.
Absennya partai revolusioner
Situasi politik di Bulgaria mengingatkan kita pada Serbia dalam beberapa tahun terakhir, yang telah diguncang serangkaian demonstrasi tanpa mencapai kesimpulannya akhirnya. Gerakan massa di kedua negara ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama dipicu oleh skandal korupsi, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan para pejabatnya.
Seperti di Serbia, absennya partai revolusioner di Bulgaria membuat ruang oposisi diisi oleh blok partai liberal, reformis dan pro-Uni Eropa, yakni blok PP-DB.PP-DB secara oportunistik menempatkan diri mereka di garis depan gerakan protes. Di bawah panji ‘anti-korupsi’ yang sangat munafik, mereka berupaya memobilisasi pendukung kelas menengah terutama untuk menentang kenaikan pajak.
Setelah kebuntuan politik pada 2021-23 dan pemilu yang tak menghasilkan mayoritas yang stabil, PP–DB dan GERB pernah sepakat membentuk pemerintahan bersama pada 2023. GERB merupakan partai penguasa yang terkenal korup, yang menjadi sasaran gelombang protes pada 2020-2021. Tidak seperti GERB dan DPS, yang terutama berfungsi sebagai partai kapitalis bergaya mafia yang berakar pada patronase dan kontrol oligarki, PP-DB mengekspresikan ideologi dan kepentingan borjuasi liberal perkotaan, yaitu kelas menengah atas, lapisan manajerial, dan jaringan LSM.
PP-DB adalah partai yang anti serikat-buruh. Mereka tidak percaya pada rakyat pekerja dan berkeyakinan bahwa masyarakat harus diperintah ”kaum teknokrat” dengan ijazah dari Harvard dan orang-orang Wall Street. Meskipun mereka menampilkan diri sebagai ‘liberal modern’, pada kenyataannya mereka secara ideologis adalah sayap kanan, pendukung setia Uni Eropa dan NATO. Bagi kaum liberal ini, problem korupsi dilihat sebagai problem oknum yang korup, bukan sebagai problem sistem kapitalisme yang secara inheren korup. Akibatnya, solusi mereka terbatas pada reforma, yakni merotasi elite atau kompromi politik. Tetapi krisis kapitalisme tidak akan mengizinkan reforma ini. Kekecewaan sosial akan kembali menumpuk dan meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi baru.
Hanya beberapa bulan yang lalu, basis pendukung mereka memobilisasi orang-orang di Sofia untuk melawan pekerja transportasi umum. Mereka bahkan mengorganisir protes yang menuntut agar pekerja transportasi ‘berketerampilan rendah’ tidak dibayar lebih tinggi.
PP-DB ingin membentuk pemerintahan baru yang menampilkan dirinya sebagai pihak yang ‘cukup kompeten’ untuk memerintah Bulgaria di dalam zona euro. Namun, gerakan protes telah berkembang melampaui program terbatas mereka, termasuk menentang masuknya Bulgaria ke zona euro. Ini menunjukkan bahwa PP-DB akan kesulitan untuk mengendalikan amarah kaum buruh dan pemuda.
Tugas kaum revolusioner bukanlah untuk mendukung satu sayap kelas penguasa atau menaruh harapan kita pada partai berkedok oposisi, tetapi untuk membangun kekuatan kelas pekerja yang independen, terorganisir, dan sadar politik. Hanya organisasi seperti itu, yang dipersenjatai dengan program sosialis revolusioner yang jelas, yang dapat mengubah kemarahan spontan menjadi perjuangan berkelanjutan yang dapat mengakhiri seluruh sistem kapitalisme yang menghasilkan korupsi.