Seorang siswa SD kelas IV berusia 10 tahun ditemukan meninggal tergantung di pohon cengkeh di kebun neneknya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 29 Januari 2026. Korban bunuh diri karena putus asa atas kondisi ekonomi keluarga. Saat meminta uang untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10.000, ibunya menjawab: mereka tak punya uang. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal; ia adalah cermin retak dari sebuah sistem sosial yang gagal menjamin kebutuhan paling dasar bagi anak-anak kelas pekerja.
Gelombang pernyataan duka pun segera membanjiri media nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan tragedi ini tidak boleh terulang dan meminta pemerintah lebih terbuka serta responsif terhadap masyarakat rentan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan keprihatinan dan menjanjikan penguatan pendampingan sosial. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bahkan secara terbuka menyebut kejadian ini sebagai kegagalan kolektif sistem pemerintahan dan sosial.
Namun jika kita kumpulkan pola pernyataan tersebut, narasinya selalu sama: “prihatin”, “duka mendalam”, “jangan terulang”, “akan dievaluasi”, “pelajaran bersama”. Ini yang juga kita dengar dari para pejabat saat bencana banjir Sumatera. Bahasa empati digunakan untuk meredam kemarahan publik, tetapi sekaligus mengaburkan akar struktural persoalan. Pernyataan seperti “ini kegagalan kolektif kita semua” terdengar inklusif, namun problematis. Negara memiliki kuasa, sumber daya, dan instrumen kebijakan. Rakyat pekerja tidak. Menyamakan tanggung jawab antara penguasa dan yang dikuasai berarti menyebarkan kesalahan ke segala arah, sehingga tak ada subjek kekuasaan yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
Sebagian pejabat juga menekankan dimensi kesehatan mental. Kita tentu tidak menolak psikologi sebagai disiplin ilmu. Namun reduksi tragedi sosial menjadi persoalan batin individu adalah bentuk pengalihan. Kemiskinan, ketimpangan, mahalnya biaya pendidikan, serta abainya negara bukanlah gangguan psikologis individual. Ia adalah produk relasi sosial dan kebijakan ekonomi-politik tertentu. Ketika anak-anak tidak mampu membeli alat tulis, yang bermasalah bukan semata mental mereka, melainkan kelas penguasa dan sistem merekalah yang membuat miskin.
Negara kerap hadir setelah tragedi terjadi: bansos dadakan, kunjungan pejabat, janji evaluasi kebijakan. Negara tampil sebagai pahlawan kesiangan. Padahal, jika mekanisme perlindungan sosial bekerja secara preventif dan universal, tragedi semacam ini semestinya bisa dicegah. Ketidakbecusan dalam perencanaan, pendataan sosial yang eksklusif, serta alokasi anggaran yang tidak berpihak pada kebutuhan vital rakyat justru memproduksi kondisi yang memungkinkan tragedi itu terjadi.
NTT adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang parah dibandingkan banyak daerah lain. Menurut data resmi BPS, pada September 2024 sekitar 19,02 persen penduduk NTT hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah yang setara dengan lebih dari 1,1 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di banyak provinsi lainnya, yang menunjukkan beban ekonomi yang berat bagi rakyat NTT.
Sekitar 42 persen penduduk NTT adalah anak-anak, dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dengan akses layanan dasar yang masih terbatas. Masalah ekonomi berdampak langsung pada kehidupan anak-anak di NTT. Banyak keluarga menghadapi keterbatasan pendapatan yang membuat kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan sulit terpenuhi secara layak. Selain itu, data tahun 2024 menunjukkan bahwa angka pekerja anak di provinsi ini mencapai sekitar 7,2 persen, tertinggi di Indonesia, yang mencerminkan tekanan ekonomi keluarga sehingga anak-anak dipaksa membantu memenuhi kebutuhan keluarga sejak usia dini.
Kondisi-kondisi ini sangat relevan dengan tragedi yang menimpa korban. Ibu sang anak bekerja serabutan sebagai buruh tani. Sebagai seorang janda, dia harus mengasuh dan membiayai anak-anaknya sendirian. Tanpa pekerjaan dan pemasukan yang pasti, dan terpuruk dalam kedalaman kemiskinan, kehidupan mereka sudah merupakan tragedi setiap harinya. Inilah kondisi yang menimpa banyak keluarga dan anak-anak sekolah, tidak hanya di NTT tetapi di seluruh pelosok Indonesia. Tidak heran kasus ini menarik perhatian publik karena sungguh mencerminkan realita kapitalisme.
Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang seharusnya dijamin negara, sehingga tekanan ekonomi dan eksklusi sosial menjadi sangat nyata bahkan bagi anak-anak. Ketika alat tulis dan buku pun menjadi beban yang tak terjangkau, itu berarti anak-anak hidup dalam realitas kemiskinan struktural yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka statistik.
Pertanyaannya: mengapa kebutuhan paling dasar seperti perlengkapan sekolah tidak terjamin secara universal? Bangsa kita begitu kaya sesungguhnya, tetapi kekayaan ini hanya dinikmati segelintir. Pemerintah memangkas anggaran sosial untuk diarahkan ke Danantara, yakni untuk kepentingan modal. Rakyat kita juga bukanlah pemalas dan siap membanting tulang untuk menghidupi keluarga mereka. Namun sistem kapitalisme ini tidak bisa menciptakan pekerjaan yang layak bagi mayoritas pekerja, yang tercatat dalam fakta bahwa 60 persen pekerja ada di sektor informal yang rentan, tidak pasti, dan berupah rendah.
Tragedi ini mengekspos kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin kehidupan yang layak bagi kelas pekerja. Sistem ini beroperasi berdasarkan logika akumulasi keuntungan, bukan pemenuhan kebutuhan manusia. Negara, sebagai instrumen kekuasaan dalam tatanan tersebut memprioritaskan stabilitas fiskal dan kepentingan modal ketimbang menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi rakyat pekerja.
Gelombang penderitaan mental yang berujung pada bunuh diri bukanlah fenomena yang lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari kemiskinan kronis, ketidakpastian hidup, tekanan ekonomi, dan rasa tak berdaya. Selama sumber-sumber penderitaan struktural ini tidak disentuh, tragedi serupa akan terus berulang—mungkin dalam bentuk berbeda, tetapi dengan akar yang sama.
Selama kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi kekayaan tetap terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, maka kemiskinan dan pengangguran akan terus direproduksi. Dalam situasi demikian, bahkan anak-anak menjadi korban logika sistem kapitalisme yang tidak manusiawi.
Sosialisme menawarkan alternatif dengan menempatkan kepemilikan bersama dan pengelolaan demokratis kelas pekerja atas produksi sebagai fondasi. Dengan menghapus dominasi segelintir pemilik modal atas sumber daya sosial, distribusi dapat diorientasikan pada kebutuhan, bukan keuntungan. Penghapusan kemiskinan struktural dan pengangguran bukan sekadar kebijakan tambal sulam, melainkan konsekuensi logis dari reorganisasi sosial secara menyeluruh.
Kapitalisme telah melahirkan krisis demi krisis: kemiskinan, kelaparan, perang, kerusakan lingkungan, hingga tragedi seorang anak yang merasa tak punya jalan keluar hanya karena tak mampu membeli alat tulis. Jika akar persoalan tidak dicabut, tragedi akan terus direproduksi.
Seorang anak telah menggantungkan dirinya. Yang seharusnya ikut digantung adalah sistem kapitalisme yang membuat hidup menjadi beban bahkan bagi mereka yang baru berusia sepuluh tahun.