Tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri fakta bahwa hari ini perpolitikan dunia didominasi oleh perseteruan yang semakin tajam antara AS dan China. Donald Trump dan Xi Jinping adalah dua sosok yang hari ini gerak geriknya disoroti oleh hampir semua orang karena konsekuensinya yang melampaui batas-batas negara mereka. Tidak ada satu pun negara yang imun dari kebijakan mereka, dan Indonesia telah menjadi salah satu arena penting dalam perseteruan ini.
Kedua negara besar ini kini ada dalam pertikaian yang semakin hari semakin tajam. Setelah pertemuan di Busan November lalu, tampaknya AS dan China telah mencapai semacam kesepakatan. Namun sesungguhnya ini hanyalah gencatan senjata sementara. Kedua sisi terus memperkuat posisi mereka dalam semua bidang – ekonomi, geopolitik, dan militer – karena jelas mereka seperti dua kereta api besar yang melaju tak-terelakkan untuk saling menabrak.
Yang sedang bergulir di hadapan mata kita adalah konflik imperialis yang paling tajam sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah restorasi kapitalisme, China telah menjadi kekuatan imperialis yang mengancam hegemoni Barat umumnya dan AS khususnya. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada dua negara yang begitu besar – yang total GDPnya mencakup hampir separuh GDP dunia – yang kini berhadap-hadapan sebagai musuh bebuyutan. Dampaknya akan terasa di banyak negara, karena untuk memperkuat posisi mereka masing-masing AS dan China terus memperluas dan memperdalam pengaruh ekonomi dan politiknya di berbagai belahan dunia. Demikianlah logika imperialisme.
AS baru saja menerbitkan dokumen keamanan nasionalnya yang menegaskan Doktrin Monroe, bahwa Belahan Barat adalah daerah kekuasaannya dan AS tidak akan membiarkan negara manapun untuk memiliki pengaruh di sana. Apa-yang-kini-disebut Doktrin Donroe telah mereka terapkan ketika AS secara blak-blakan menyerbu Venezuela dan menculik Maduro, tidak hanya untuk mengamankan sumber minyak bumi Venezuela yang berlimpah itu tetapi juga sebagai peringatan bagi semua yang menantang dominasinya di benua Amerika – terutama China yang selama periode terakhir telah membangun hubungan ekonomi erat dengan sejumlah negara Amerika Latin.
Sementara China juga terus memperkuat posisinya terutama di Asia Tenggara. Setelah perdagangannya dengan AS menurun menyusul kenaikan tarif, perdagangan China dengan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya terus meningkat dengan pesat. Selama sekitar 10 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu penerima investasi terbesar dari China. Oleh karenanya, ekonomi-politik Indonesia hari ini tidak terpisahkan dari perubahan perimbangan kekuatan imperialis dunia hari ini, termasuk konsekuensinya terhadap perjuangan kelas.
Dalam risalah ini, kita akan mengupas proses penetrasi imperialisme China ke Indonesia. Kita akan memulainya dengan menjabarkan kembali apa itu Imperialisme, sehingga kita bisa menempatkan diskusi ini di pijakan historis-ekonomi yang kuat. Setelah itu, pembaca akan menelusuri proses perkembangan ekonomi China, dari yang sebelumnya penerima modal asing menjadi pengekspor modal. Dalam kata lain, bagaimana China kini telah menjadi imperialis. Setelah itu, kita akan mengunjungi sejarah Indonesia sebagai negara yang selama ratusan tahun selalu ada di bawah dominasi modal asing, dari Belanda, AS, Jepang, dan kini China. Di bagian terakhir, kita akan menjabarkan dengan cukup detail proses penetrasi kapital China ke Indonesia selama 20 tahun terakhir dan dampaknya bagi Indonesia.
Semua ini bukanlah untuk kepentingan akademis, tetapi untuk mempersenjatai kaum revolusioner dengan pemahaman ekonomi-politik termutakhir. Dari pemahaman kondisi objektif yang ada kita bisa memetakan dinamika perjuangan kelas yang akan bergulir di hari depan. Yang jelas, semakin hari kebijakan pemerintahan kita semakin didikte oleh kebutuhan konflik AS-China ini, dari konsesi Prabowo pada ancaman tarif Trump, keputusannya untuk bergabung ke BRICS, sampai keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang merupakan usaha Trump untuk berada di sisi baik AS. Ini semua akan memiliki dampaknya pada perjuangan kelas, ketika rakyat pekerja semakin melihat watak menghamba kelas penguasa kita pada modal asing, yang menjual rakyat dan bangsa kita kepada tuan mereka.
Apa itu Imperialisme?
Untuk memulai memahami perubahan perimbangan kekuatan dunia hari ini, kita harus terlebih dahulu memahami proses perkembangan kapitalisme menjadi imperialisme. Hanya dengan demikian kita bisa memahami proses bagaimana China dapat menjadi kekuatan imperialis baru hari ini.
Lenin dalam mahakarya Imperialisme: Tahapan Tertinggi Kapitalisme telah menyajikan sejumlah fitur utama yang mendefinisikan imperialisme, yang bisa kita rangkum sebagai berikut:
1) Konsentrasi produksi dan kapital yang begitu tinggi, sehingga menciptakan monopoli yang memainkan peran menentukan dalam ekonomi;
2) Merger antara kapital perbankan dan kapital industrial, yang melahirkan kapital finans, yakni oligarki finans;
3) Ekspor kapital kini memainkan peran yang lebih penting daripada ekspor komoditas;
4) Munculnya asosiasi-asosiasi monopoli kapitalis internasional – atau konglomerat multinasional – yang membagi pasar dunia di antara diri mereka sendiri;
5) Pembagian (dan pembagian ulang) wilayah seluruh dunia oleh negara-negara kapitalis besar.
Yang terpenting dari uraian Lenin mengenai fitur utama imperialisme ini adalah bagaimana ia menjelaskan perkembangan imperialisme secara historis. Imperialisme adalah inheren dalam kapitalisme. Setiap negara kapitalis yang telah mencapai titik perkembangan ekonomi tertentu – dalam pembahasan kita kali ini, kita tidak bisa tidak berbicara mengenai China modern hari ini – mesti menjadi kekuatan imperialis dengan semua konsekuensinya. Kita akan kupas proses ini lebih lanjut sehubungan dengan China, tetapi untuk sekarang mari kita periksa proses perkembangan umum imperialisme.
Kecenderungan kapitalisme untuk berkembang menjadi imperialisme sudah terlihat sejak awal, bahkan sejauh 1848 ketika Marx menulis mengenai “kebutuhan [kapitalisme] untuk terus memperluas pasar bagi produk-produknya mendorong borjuasi untuk menyebar ke seluruh permukaan bumi … [untuk] bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, membangun hubungan di mana-mana”, dan bagaimana “lewat perkembangan pesat alat-alat produksi dan sarana-sarana komunikasi, borjuasi merengkuh semua bangsa, bahkan yang paling barbar sekalipun, ke dalam peradaban.”
Yang membuat kapitalisme secara historis lebih progresif daripada feodalisme adalah kemampuannya untuk terus merevolusionerkan produksi, dan dengan demikian terus memompa komoditas murah ke pasar. Ini berbeda dengan moda produksi feodalisme yang lamban, yang terikat pada tanah dan pada sistem gilda yang mencekik. Kapitalisme terus memaksa setiap kapitalis untuk bersaing satu sama lain. Siapa yang bisa menjual lebih murah ke lebih banyak konsumen, dialah yang tampil sebagai pemenang dan sebagai hadiahnya dia menaklukkan pangsa pasar yang semakin besar. Pasar bebas dan persaingan bebas adalah fitur utama kapitalisme pada masa mudanya.
Namun konsekuensi logis yang tak terelakkan dari persaingan bebas adalah konsentrasi produksi dan modal, karena dalam proses persaingan bebas ini kapitalis yang kalah akan bangkrut dan ditelan oleh yang menang. Perusahaan yang menang menjadi semakin besar, dengan kapital dan cakupan pasar yang semakin besar. Proses konsentrasi ini pada gilirannya menegasikan persaingan bebas itu sendiri. Hari ini yang kita saksikan adalah dominasi korporasi-korporasi raksasa dalam pasar. Dengan modal mereka yang begitu besar, mereka mampu memonopoli produksi dan pasar. Pasar bebas pun kini telah tersubordinasi oleh monopoli. Banyak sektor ekonomi kini dikuasai hanya oleh segelintir pemain. Tidak hanya itu, korporasi-korporasi raksasa ini terhubung satu sama lain lewat jejaring kapital finans yang kini mendominasi.
Korporasi-korporasi raksasa yang terus tumbuh besar ini semakin membutuhkan pasar yang semakin besar pula. Pasar domestik tidak lagi mencukupi untuk komoditas dan kapital mereka, terutama yang belakangan ini. Komoditas dan modal harus merangsek keluar dari batasan negara-bangsa yang sempit dan menaklukkan dunia.
Pada peralihan abad ke-20, negeri-negeri imperialis mulai menanamkan modal mereka ke koloni-koloni jajahan mereka dengan membangun rel kereta api, jalan raya, pelabuhan, pabrik, kilang minyak, perkebunan raksasa, dsb., dan dengan demikian “menciptakan dunia seturut citranya sendiri”. Dunia dibagi-bagi menjadi wilayah pengaruh di antara negeri-negeri kapitalis besar, yang terus bersaing satu sama lain untuk mencaplok dan menghisap koloni jajahan yang lebih besar. Kartun Partisi China pada akhir abad ke-19 yang terkenal itu – “En Chine. Le gâteau des Rois et… des Empereurs” (China, Kuenya para Raja dan Kaisar) yang diterbitkan pada 16 Januari 1898 oleh majalah Le Petit Journal – memberikan gambaran saat itu: China sebagai koloni yang dibagi-bagi oleh Prancis, Rusia, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Sejarah Indonesia pun adalah sejarah pergulatan antara berbagai kekuatan imperialis untuk menguasai Zamrud Khatulistiwa ini.
Nafsu tiap-tiap negeri kapitalis untuk menaklukkan pasar dunia membuat mereka berhadapan satu sama lain. Perang dagang menjadi tak terelakkan, yang akhirnya menjadi perang militer. Perang Dunia Pertama dan Kedua tidak lain adalah perang imperialis untuk memperebutkan pasar dunia. Ini adalah perang untuk profit.
Yang juga membuat konflik antar negara imperialis ini tak terelakkan adalah kenyataan bahwa perkembangan di bawah kapitalisme itu tidak selalu merata. Tiap-tiap negara kapitalis berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga negara yang sebelumnya mendominasi bisa kehilangan posisi mereka, sementara yang sebelumnya lemah bisa menjadi lebih kuat. Dalam perubahan kekuatan inilah kita dapati konflik imperialis yang semakin menajam. Lenin menulis dalam karya yang sama:
“… Dan kekuatan-kekuatan [ekonomi, finansial, militer, dsb.] yang berpartisipasi dalam pembagian [dunia] berubah secara tidak merata, karena di bawah kapitalisme berbagai perusahaan, monopoli, sektor industri dan negara mustahil berkembang secara harmonis. Separuh abad yang lalu, Jerman adalah negara yang sangatlah tidak signifikan bila kita bandingkan kekuatan kapitalisnya dengan Inggris pada saat itu; hal yang sama dapat kita katakan mengenai Jepang bila dibandingkan dengan Rusia. Apakah “mungkin” dalam sepuluh atau dua puluh tahun korelasi kekuatan antar negara-negara imperialis akan tetap sama? Jelas tidak mungkin.”
Inilah yang menjadi basis dari perang dunia pertama, yakni kebangkitan Jerman sebagai kekuatan imperialis baru. Demikian pula dengan Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang sebagai kekuatan imperialis baru menuntut pembagian dunia yang lebih menguntungkan bagi mereka, sementara kekuatan-kekuatan lama seperti Inggris dan Prancis berupaya mempertahankan koloni-koloni mereka. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan lama ini juga menyaksikan kekuatan mereka memudar. Tanpa masuknya AS – yang juga merupakan kekuatan imperialis yang baru bangkit – ke kedua Perang Dunia tersebut, Inggris dan Prancis sudah pasti akan dikalahkan oleh Jerman.
Kita kini sedang menyaksikan perubahan perimbangan kekuatan yang serupa: melemahnya AS secara relatif, kebangkitan China, dan kemunduran absolut Eropa. Semua ini menjadi resep untuk dunia yang tidak stabil. Bukan berarti kita akan segera dihadapkan dengan Perang Dunia, tetapi jelas friksi-friksi ini telah menciptakan dunia yang penuh gejolak dan berakhirnya tatanan dunia pasca-perang-dunia-kedua.
Kebangkitan China Menjadi Imperialis
Seratus tahun yang lalu, China adalah bangsa besar yang takluk, yang dipermalukan dan dicabik-cabik oleh berbagai kekuatan imperialis. Kini China telah bangkit dan sendirinya menjadi kekuatan imperialis. Fakta ini mungkin sukar diterima oleh mereka yang berpikiran skematis, tetapi fakta telah berbicara. Fakta tidak peduli pada opini.
Proses restorasi kapitalisme yang dimulai di China pada awal 1990an sudah rampung. China adalah negara kapitalis. Proses ini sudah kita jabarkan dengan cukup rinci dalam dokumen Long March China ke Kapitalisme.
Perekonomian China kini dijalankan seturut moda produksi kapitalis. Kerja upahan, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, produksi komoditas untuk dijual, motif profit, pasar bebas (yang kini sudah disubordinasi di bawah monopoli) – inilah yang menggerakkan ekonomi China. Pencapaian utama Revolusi China 1949 – yakni kepemilikan kolektif atas alat produksi dan ekonomi terencana – telah dihapus. Walaupun negara dan BUMN masih memainkan peran besar dalam ekonomi, tetapi mereka sejatinya dikelola untuk melayani kepentingan kapital dan beroperasi seturut hukum kapitalis. Dalam sejarah masyarakat kapitalis, kita telah saksikan bagaimana ada masanya di mana negara secara menentukan mengintervensi perekonomian guna mengasuh dan menjaga kapitalisme.
Ketika China membuka pintunya untuk modal asing dimulai pada 1980an, kekuatan-kekuatan imperialis Barat dengan begitu rakusnya masuk ke China. Dari 1990an hingga 2000an, pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang merek asing seperti Nike, Panasonic, GE, dll. tumbuh subur seperti jamur. Investasi asing melonjak pesat, terutama dimulai pada 1992. Bukan kebetulan ini menyusul jatuhnya Tembok Berlin dan keruntuhan Uni Soviet. Tidak seperti kasta birokrasi Uni Soviet dan Blok Timur, kasta birokrasi Partai Komunis China berhasil mengontrol tempo restorasi kapitalisme ini sehingga menghindari keruntuhan dan mempertahankan kendali mereka, sembari menjadi kapitalis baru.
Sejak 1993, China telah menjadi penerima Foreign Direct Investment (FDI) terbesar kedua di dunia setelah AS, dan nomor satu di antara semua negara berkembang. Dan pada 2003, China menjadi penerima FDI terbesar, melampaui AS.[1] China juga menjadi pasar yang sangat besar untuk semua produk Barat. Pada saat itu, semua mengira ini adalah periode keemasan kapitalisme. Sosialisme telah dikalahkan dan kapitalisme merajalela di seluruh dunia dengan seruan “Globalisasi” yang memekakkan telinga. Uang seperti tumbuh di pohon tidak ada habis-habisnya. Imperialisme Barat mengira mereka telah menaklukkan China dengan modal asing mereka, dan mengapa tidak? Ini yang telah mereka lakukan dengan ekspor kapital dan komoditas mereka di seluruh belahan dunia, di negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Meksiko, Argentina, dll., yang jadi sumber buruh murah dan bahan mentah murah untuk memberi mereka super-profit. Pemerintah dan kelas borjuis negara-negara Dunia Ketiga menghamba pada modal asing, dan Imperialisme Barat mengira China akan mengikuti jalan yang sama. Bukankah 100 tahun yang lalu mereka juga telah mempermalukan China, yang mereka juluki “Sickman of Asia”.
Mereka mengira bahwa Revolusi 1949 adalah malapetaka bagi China, bahwa sejak 1949 hingga 1992 China bahkan menjadi lebih miskin dan terbelakang. Mereka memandang remeh China sebagai tidak lebih dari pabrik untuk produk-produk murah, sementara mereka mengontrol produksi barang-barang teknologi tinggi dan mesin-mesin yang canggih. Paling banter, China hanya bisa memproduksi barang jiplakan dengan kualitas rendah. Kita ingat “mocin” misalnya yang sempat membanjiri Indonesia pada awal 2000an, atau berbagai sepatu dan baju tiruan dari China.
Tetapi modal asing yang masuk ke China tidaklah menciptakan kapitalis yang menghamba seperti di Indonesia. Justru sebaliknya, China berhasil menggunakan modal asing ini untuk membangun perekonomian mereka sendiri. Mengapa? Ada satu hal yang membedakan China dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya yang sampai hari ini jadi kacung imperialis: Revolusi Sosialis 1949! Revolusi ini – walaupun terdistorsi dan menghasilkan negara buruh yang cacat, dengan kasta birokrasi yang memimpin di atasnya – berhasil menghapus kapitalisme, pertuantanahan dan imperialisme, menghapus buta huruf, menciptakan proletariat terdidik, menuntaskan reforma agraria bagi ratusan juta petani, membangun basis industri yang kuat kendati keterisolasiannya, dan tidak kalah pentingnya mendirikan negara-bangsa China yang tersatukan. Inilah mengapa restorasi kapitalisme di China tidak lantas menghasilkan negara yang menghamba, tetapi negara kapitalis yang mandiri dan berdaulat.
Dari sudut pandang historis, restorasi kapitalisme di China adalah kekalahan bagi perjuangan proletariat China dan merupakan kemunduran. Bila saja PKC dan PKUS dipimpin oleh kaum revolusioner sejati seperti Lenin, dan bukan birokrat yang picik, maka China dan Uni Soviet sudah pasti bisa memimpin kemenangan revolusi sosialis di seluruh dunia, dan dengan demikian menggunakan seluruh sumber daya dan kekuatan ekonomi dunia untuk menghasilkan kemajuan yang akan membuat seluruh kemajuan hari ini pucat pasi. Tidak hanya China saja yang akan bisa tumbuh 10 persen per tahun, tetapi seluruh dunia; yang menikmati porsi besar dari pertumbuhan pesat ini bukan kapitalis seperti Jack Ma dan Wang Chuanfu (pemilik BYD, orang terkaya nomor 76 di dunia) tetapi seluruh rakyat pekerja China dan dunia.
Restorasi kapitalisme tidak berarti China mundur kembali ke kondisi ketertundukan sebelum Revolusi 1949, di mana saat itu China dijuluki “Sick man of Asia”. Restorasi kapitalisme, kendati membawa horor bagi kelas proletariat – dan bukan tanpa alasan Marx mengatakan bahwa kapitalisme muncul ke dunia dengan darah dan lumpur mengalir dari tiap-tiap pori mereka – telah menciptakan batalion proletariat yang bahkan lebih besar dan kuat, yang akan menjadi penggali kubur kapitalisme. Kekuatan produktif yang masif telah diciptakan, yang menjadi landasan material yang bahkan lebih matang lagi untuk sosialisme. Kita kaum Marxis tidaklah menilai alur sejarah dari sudut pandang moralis. Kita juga tidak jatuh ke impresionisme dangkal, yang menganggap bahwa hanya karena perekonomian China maju dengan pesat maka ini berarti restorasi kapitalisme adalah hal yang baik. Kita melihat proses dalam wawasan yang lebih luas dan panjang. Kapitalisme China akan (dan telah) mereproduksi kontradiksi dan krisis yang sama, yaitu overproduksi – dan inilah yang juga mendikte kebijakan asingnya terkait dengan Indonesia.
China kini telah menjadi rival bagi kekuatan Barat. Ini tidak dapat disangkal lagi. Tetapi ini bukanlah rival antara dua bentuk masyarakat yang berbeda, antara Sosialisme dan Kapitalisme, tetapi rival antara dua kekuatan kapitalis yang bersaing untuk pasar dunia. Para ahli strategi Barat yang serius melihat China sebagai kompetitor kapitalis, bukan sebagai kekuatan revolusioner yang mengancam sistem kapitalisme. Ini saja sudah cukup untuk menjawab sejumlah Kiri yang masih menganggap bahwa China adalah negara sosialis, bahwa Xi Jinping adalah seorang Marxis. Kita bisa menambahkan: Prabowo dengan tangan terbuka menerima modal China karena dia mafhum betul bahwa PKC sudah bukan lagi partai komunis. Sementara, Budi Pego, petani kecil yang menentang tambang emas, dipenjara 4 tahun dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunis.
Dengan menggunakan modal asing yang masuk, China berhasil membangun kapasitas industrinya. China mengadopsi teknologi termutakhir yang sudah tersedia di dunia dan membangun lebih lanjut di atasnya, dan dengan demikian dapat melompati banyak negara lainnya. Inilah ekspresi dari salah satu hukum dialektika materialis: perkembangan yang tak berimbang dan tergabungkan.
Sementara negara-negara kapitalis lama yang sebelumnya mendominasi kini justru menjadi lamban persis karena mereka telah menjadi terlalu sukses dan terlalu besar. Perusahaan-perusahaan legasi mereka niscaya menjadi konservatif, karena mereka kesulitan mengganti cara produksi lama mereka. Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena logika kapital itu sendiri. Bayangkan, perusahaan mobil seperti Ford yang telah membangun pabrik-pabrik mobil bensin dengan rantai pasoknya yang begitu kompleks; tidak mudah bagi Ford untuk begitu saja menutup pabrik mobil bensin mereka dan membuka pabrik mobil listrik. Ini membutuhkan kapital yang sangat besar. Bagi China, yang tidak pernah memiliki ekosistem industri mobil bensin sematang AS dan Eropa, mereka dengan mudah mengadopsi dan membangun ekosistem industri yang paling mutakhir – mobil listrik. Ini berlaku untuk banyak sektor lainnya, termasuk infrastruktur. Tidak mudah dan tidak murah bagi kota-kota besar AS dan Eropa untuk menggantikan infrastruktur lama mereka, sementara kota-kota besar China praktis membangun infrastruktur baru dari nol. Yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang pertama.
Kini kapitalisme China tidak hanya menjiplak, tetapi dapat mengembangkan teknologi baru mereka sendiri yang menjadi saingan serius – dan bahkan memimpin – dalam banyak sektor teknologi tinggi. Deepseek yang tahun lalu sempat mengguncang dunia AI adalah salah satu inovasi kapitalisme China yang mengkhawatirkan Barat.
Dalam artikel What China will dominate next, The Economist (27/11/25) mewartakan kabar buruk bagi negara-negara Barat:
“Mereka-mereka yang khawatir tentang bagaimana menghadapi kepemimpinan China di bidang teknologi – dan jumlahnya cukup banyak – pasti memikirkan kendaraan listrik (EV), panel surya, dan kecerdasan buatan. Kepada mereka, kami ada kabar buruk. Minggu ini kami melaporkan bagaimana China dengan cepat maju dalam dua teknologi mutakhir lainnya, yaitu kendaraan otonom dan obat-obatan baru.”
China bukan lagi hanya “pabrik dunia” yang memproduksi barang-barang murah demi memuaskan super-profit korporasi asing. Ia kini telah melahirkan berbagai korporasi multinasional mereka sendiri yang dapat bersaing di pasar dunia dalam sektor penting. Pada 2025, BYD telah menjadi penjual mobil listrik terbesar di dunia, melampaui Tesla. Ia menjual 2,26 juta mobil listrik, jauh lebih banyak dari 1,63 juta yang dijual Tesla.[2]
Kapitalis China juga bukan lagi kapitalis kacangan. Banyak kapitalis China yang telah tembus Forbes’ World Billionaire List. Pada 2025, di seluruh dunia ada 3028 miliarder, dan dari daftar tersebut AS memiliki 902 miliarder yang disusul oleh China dengan 516 miliarder.[3]
Dengan kapitalisme yang semakin matang, maka pembagian kelas pun menjadi semakin lebar antara kapitalis dan buruh. Kekayaan top 0,01 persen di China setara dengan lapisan 50 persen terbawah, yakni 5,8 persen, dan ini data dari 2015.[4] Sejak 1978 hingga 2015, lapisan 0.1% terkaya melihat pendapatan mereka tumbuh 9,4 persen pertahunnya, sementara lapisan 50 persen termiskin hanya melihat pendapatan mereka meningkat 4,5 persen pertahunnya.[5] Ini berarti ketimpangan yang semakin hari semakin melebar.
Jurang kekayaan di China semakin melebar, seperti yang telah dijelaskan oleh Marx mengenai kapitalisme: “Akumulasi kekayaan di satu kutub, oleh karenanya, berarti pada saat yang sama akumulasi kesengsaraan, penderitaan kerja keras, perbudakan, pembodohan, brutalitas, degradasi mental, di kutub lainnya, yakni di sisi kelas yang memproduksi produknya sendiri dalam bentuk kapital.” Masyarakat China tidak bisa menghindari ini, terlepas semua retorika Xi Jinping mengenai kemakmuran bersama.
Seiring dengan perkembangan ekonomi kapitalismenya, China pun tidak bisa tidak menghadapi kontradiksi yang sama seperti negara kapitalis lainnya, yakni overproduksi dan semua konsekuensi yang mengalir darinya. Terlalu banyak komoditas dan modal yang mereka hasilkan, yang tidak bisa lagi diserap oleh pasar domestik mereka, yang berarti ini harus mereka ekspor keluar. Inilah yang lalu menjadi penyebab menajamnya perang dagang antara China dan Barat, dan terutama AS.
Untuk waktu yang cukup lama, ketika China hanyalah pabrik (sumber buruh murah) untuk kepentingan korporasi Barat, mereka tidaklah keberatan dengan ekspor komoditas murah ini, karena super-profitnya mengalir kembali ke New York dan London. Tetapi hari ini, korporasi-korporasi China-lah yang mengekspor tidak hanya barang-barang low-tech seperti garmen dan sepatu, tetapi juga barang-barang hi-tech hasil perusahaannya sendiri (seperti panel surya, teknologi 5G, mobil listrik, kecerdasan buatan, dll.) yang telah menggerus pasar dan profit imperialis Barat. China kini menjadi rival – dan bahkan musuh besar – bagi kekuatan imperialis Barat dalam menguasai pasar dunia. Ini adalah logika perkembangan kapitalis yang selalu mengarah ke konflik intra-imperialis.
Tidak hanya komoditas berlebihan saja yang perlu diekspor – dengan kebijakan dumping China yang ditakuti itu, karena harganya yang murah dan kualitasnya yang tinggi – tetapi juga kapital yang kini telah berlebihan. Monopoli-monopoli besar mereka telah mengakumulasi surplus kapital yang besar, yang tidak bisa lagi ditampung hanya di dalam negeri. Untuk terus bertahan, mereka harus terus mengekspansi modal mereka, dengan menundukkan bangsa-bangsa lain – atau bahasa yang lebih halus, memperluas wilayah pengaruh mereka.
Lenin menjelaskan ini dalam Imperialisme:
“Ciri khas kapitalisme lama, ketika kompetisi bebas berkuasa sepenuhnya, adalah ekspor barang. Ciri khas kapitalisme tahapan tertinggi, ketika monopoli berkuasa, adalah ekspor modal…”
“Selama kapitalisme tetap seperti sekarang, surplus kapital akan dimanfaatkan bukan untuk meningkatkan standar hidup rakyat di negara yang bersangkutan, karena ini akan berarti penurunan profit bagi kapitalis, tetapi untuk meningkatkan profit dengan mengekspor modal ke luar negeri ke negara-negara terbelakang. Di negara-negara terbelakang ini, profit biasanya tinggi, karena modal langka, harga tanah relatif rendah, upah rendah, dan bahan baku murah.”
Kapitalisme Barat telah melakukan ini selama ratusan tahun, dan China hari ini hanya meniru apa yang telah dilakukan Barat. Ketika hari ini Barat begitu murka dengan apa yang dilakukan China, dengan ekspor komoditas dan ekspor modal mereka – misalnya Belt and Road Initiative – mereka sungguhlah munafik.
Di grafik di bawah [Gambar 1], kita bisa melihat bagaimana ekspor modal China melompat dengan cepat selama 20 tahun terakhir.[6]
Untuk utang dari China, dari hanya beberapa miliar dolar per tahunnya pada awal 2000an, kini telah mencapai lebih dari 100-150 miliar per tahunnya, dengan total kumulatif $2 triliun untuk periode 2000-2023. Penulis laporan Chasing China dari AidData, yang mendata utang dari China ini, menulis: “China masih merupakan peminjam resmi terbesar di dunia, yang memberikan pinjaman sekitar $140 miliar ke sektor publik dan swasta di seluruh dunia pada 2023 … [Pinjaman yang diberikan] China tidak pernah turun dari $100 miliar per tahunnya sejak China pertama kali mengumumkan Belt and Road Initiative, yang berarti ia masih merupakan kreditor terbesar di dunia setidaknya selama satu dekade terakhir.”[7]
Gambar 1. Peningkatan pesat investasi China selama 20 tahun terakhir
Seperti yang kita lihat pada grafik-grafik di bawah [Gambar 2 dan 3], utang China ini menyebar ke seluruh dunia, untuk membiayai lebih dari 30 ribu proyek di lebih dari 200 negara.[8] Bahkan negara-negara maju pun mengandalkan utang dari China, walaupun beberapa tahun terakhir karena menajamnya perang dagang influks utang China ke negara-negara Barat telah menurun.
Gambar 2. Kumulatif peningkatan utang China ke berbagai negara.
Gambar 3. Kapital China menyebar luas ke seluruh dunia.
Untuk investasi dan proyek konstruksi dari China, dari 2005 hingga 2025, Chinese Global Investment Tracker mencatat nilainya telah melampaui $2.5 triliun. Dari $2.5 triliun itu, $1.1 triliunnya datang dari Belt and Road Initiative. Sektor metal adalah sektor utama untuk investasi, terutama nikel yang nanti akan kita bahas sehubungan dengan Indonesia. Untuk konstruksi, energi adalah sektor utama. Pada paruh pertama 2025, Indonesia dan Brazil menerima investasi terbesar dari China. Untuk konstruksi, Saudi Arabia adalah penerima terbesar.[9]
Semua indikator membawa kita hanya ke satu kesimpulan: China telah bangkit menjadi salah satu kekuatan imperialis, dengan pengaruh yang terus meluas. Sebagai konsekuensinya, ada perubahan perimbangan kekuatan imperialis di dunia. AS sekarang telah melihat China sebagai kompetitor utamanya, dan sebagai akibatnya, konflik dagang antara kedua kekuatan ini menjadi latar belakang kuat dari perpolitikan dan perdagangan dunia.
Konflik China dengan AS
Ketika Trump mengajukan slogannya “America First” dan “Make America Great Again”, ini merupakan respons kelas penguasa AS atas dua problem yang dihadapinya selama periode terakhir: penurunan relatif kekuatan imperialis AS dan bangkitnya China sebagai saingannya.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, AS praktis menjadi satu-satunya kekuatan utama di dunia. Kelas penguasa AS bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh dunia. Tetapi kekacauan di Irak dan Afghanistan, di mana mereka terpaksa mundur dengan sangat memalukan setelah terperangkap di sana dalam “forever war” yang menguras sumber daya mereka, serta impotensi intervensi mereka di Suriah, semua menunjukkan bahwa kekuatan AS ini telah menemui limitnya. Ini merupakan refleksi dari penurunan kekuatan ekonomi AS selama periode terakhir. Bila pasca Perang Dunia II, GDP AS mencakup 50 persen GDP dunia, maka pada 2024 ini telah menurun menjadi hanya 26 persen. Semua indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan hal yang sama. Tidak heran Trump memajukan slogan “Make America Great Again”, yang berarti hari ini Amerika sudah tidak lagi hebat.
Demi menopang kembali kekuatannya, AS mengubah kebijakan ekonomi dan luar negeri mereka. America First berarti negara-negara lainnya adalah nomor sekian. Dengan kekuatannya yang masih tersisa – yang walaupun telah menurun secara relatif tetaplah merupakan kekuatan terbesar di dunia – AS berusaha memperkuat posisinya. Ini dimulai dengan berbagai kebijakan proteksionis dan perang tarif yang dia luncurkan, tidak hanya terhadap China tetapi juga ke semua negara, termasuk sekutu-sekutu historisnya seperti Uni Eropa dan Kanada.
Ini juga mengubah pendekatan AS dalam geopolitik. Selapisan kelas penguasa AS yang berdiri di belakang Trump mulai mengakui satu fakta: bahwa tidak mungkin AS bisa terus mempertahankan posisinya sebagai polisi dunia. AS tidak bisa mengobarkan perang di semua front. Inilah mengapa Trump mencoba menarik mundur partisipasi AS dalam NATO dan menariknya keluar dari perang Ukraina yang dilihatnya bukanlah bagian dari strategi keamanan nasionalnya yang baru. AS tidak lagi ingin menopang Eropa, dan memang selama ini negara-negara Eropa itu berlindung di balik kekuatan militer AS. AS menyadari pentingnya memperkuat posisinya di wilayahnya sendiri, yakni di Belahan Barat. Inilah mengapa dia berbicara mengenai mencaplok Kanada, Kanal Panama, dan Greenland, ataupun pembicaraan untuk menegaskan kembali Doktrin Monroe. Seperti yang tertulis dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional yang baru saja dirilis oleh Gedung Putih: “Setelah bertahun-tahun diabaikan, AS akan menegaskan kembali dan menegakkan Doktrin Monroe guna memulihkan dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat, dan untuk melindungi tanah air kita dan akses kita ke wilayah-wilayah penting di seluruh kawasan tersebut.”
Semua ini dilakukan untuk menghadapi musuh barunya: China.
Sementara kelas penguasa China sendiri juga sudah memahami bahwa jalannya ke depan mau tidak mau harus berbenturan dengan AS. Xi Jinping masih menggunakan bahasa-bahasa yang kurang-lebih diplomatis dalam berbicara mengenai perang dagangnya dengan AS, tidak seperti Trump dan kubu MAGA yang jelas-jelas kini secara terbuka telah mencampakkan semua bahasa diplomatik. Namun ini tidak mengubah strategi umum China untuk mempersiapkan dirinya untuk konflik besar dengan AS: yakni mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara Barat (ataupun negara lainnya yang berpotensi menjadi rivalnya), memperkuat posisi mereka dalam sektor-sektor ekonomi yang akan menjadi masa depan, dan semakin memperluas lingkup pengaruh mereka di dunia. Selama 10 tahun terakhir, China semakin memperluas lingkup pengaruhnya di Amerika Latin dan Asia Tenggara, dengan mendorong BRI, meningkatkan perdagangan, dan investasi serta pinjaman ke negara-negara lain.
BRI adalah usaha China untuk mengamankan rantai pasok mereka, serta memperkuat pengaruh mereka di berbagai negara demi menjamin pasar untuk komoditas dan modal mereka. Peran bank-bank negara mereka, seperti Bank of China dan ICBC, sebagai kreditor di seluruh dunia juga terus ditingkatkan. Tidak seperti Kiri yang begitu bodohnya mengira bahwa utang dari China ini adalah semacam kebaikan hati atau kebijakan sosialis, China tahu betul bahwa utang adalah utang, yang harus dibayar dengan bunga, serta harus diperoleh dengan berbagai syarat yang menguntungkan China. Tahun 2025, menurut laporan dari Lowy Institute, 75 negara termiskin harus membayar cicilan hutang ke China sebesar US$22 miliar, utang yang sebagian besar dialirkan lewat Belt and Road Initiative.[10]
Bila ini bukan imperialisme, kita tidak tahu apa ini. Seperti kata Shakespeare, “Apalah arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi.” Konsekuensinya jelas, perimbangan kekuatan yang lama telah terjungkir balik dan ketidakstabilan menjadi normalitas yang baru hari ini. Indonesia pun tidak imun dari ini, dan seperti sejumlah negara penting lainnya telah menjadi arena penting bagi pergulatan intra-imperialis abad ke-21 antara China dan AS.
Indonesia dalam Pergulatan Intra-Imperialis
Sejarah Indonesia dari masa ke masa adalah sejarah pergulatan antara berbagai kekuatan kolonial besar untuk menundukkan dan menjarah Zamrud Khatulistiwa ini. Seperti secarik daging, sejak awal Indonesia dicabik-cabik oleh segerombolan serigala imperialis, dilempar dari satu imperialis ke imperialis lainnya.
Pada abad ke-17, Belanda dan Portugal berperang untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berlimpah ini, dalam apa yang dikenal sebagai Perang Rempah-rempah. Lalu selama Perang Napoleon pada awal abad ke-19, Belanda dan Inggris berhadap-hadapan, dan sempat Batavia (Jakarta) jatuh ke tangan Inggris. Selama Perang Dunia ke-2, Jepang – sebagai kekuatan imperialis baru di Asia – berhasil merebut Indonesia dari Belanda. “Asia untuk orang Asia” begitu slogannya, yang menyembunyikan maksud imperialis Jepang sebagai kekuatan Imperialis yang baru bangkit untuk menaklukkan koloni-koloni yang mereka butuhkan untuk ekspansi modal mereka.
Setelah kekalahan Jepang, dan setelah perang kemerdekaan yang panjang dari 1945-49, Indonesia praktis jatuh lagi ke tangan Belanda setelah borjuasi Indonesia dengan memalukan menyerahkan kembali semua kebun, tambang, pabrik, dan perusahaan Belanda dan menerima tanggung jawab kerugian perang sebesar 4.3 miliar gulden.
Dari 1950-1965, perjuangan revolusioner diluncurkan oleh rakyat pekerja untuk memenangkan kemerdekaan sejati, yakni bebas dari imperialisme. Sayangnya, kepemimpinan yang ada – yakni PKI – memisahkan perjuangan melawan imperialisme ini dari perjuangan untuk revolusi sosialis, dan memberikan dukungan mereka kepada apa yang mereka sebut borjuasi progresif dalam diri Sukarno. Episode ini sudah kami kupas dengan rinci dalam artikel “Akar Ideologis Kekalahan Partai Komunis Indonesia pada 1965”.
Setelah tragedi 1965, borjuasi Indonesia dengan suka cita dan setia mengambil peran sebagai kacung imperialis AS. Supremasi AS yang menggeser Belanda dari Indonesia merupakan cerminan dari fakta bahwa pasca Perang Dunia II AS telah menjadi kekuatan imperialis utama, sementara Eropa turun pangkat menjadi imperialis kelas-dua. Modal AS – dan juga Jepang, yang setelah kekalahannya di tangan AS praktis menjadi negara protektorat AS – mengalir dengan deras ke Indonesia untuk menjarah kekayaannya. Indonesia pasca pembantaian 1965 menjadi bonanza bagi pemodal asing.
Difasilitasi oleh mesin birokratik-militer Orde Baru, Indonesia memainkan peran penting menyuplai sumber daya alam murah dan buruh murah untuk kapital asing, sebagai bagian dari pembagian kerja internasional. Bangsa ini merdeka secara formal, tetapi sesungguhnya dijajah secara ekonomi melalui mekanisme pasar dunia – yang semakin matang setiap harinya – yang cengkeramannya bahkan jauh lebih komprehensif dan mencekik dibandingkan 350 tahun di bawah Belanda.
Inilah Imperialisme sebagai tahapan tertinggi kapitalisme. Semua celoteh Berdikari Sukarno – yang ditelan bulat-bulat oleh Aidit dkk. – menjadi mimpi di siang bolong. Di era Imperialisme, tidak ada negara yang bisa berdiri di kaki sendiri. Kau entah berdiri menginjak bangsa-bangsa yang lebih lemah, atau kau diinjak oleh bangsa kuat yang predatoris.
Revolusi Kolonial pasca 1945 membangkitkan ratusan juta rakyat kolonial di Afrika, Asia dan Timur Tengah yang sebelumnya terjajah untuk mengenyahkan penjajah mereka. Tetapi di mayoritas negara-negara bekas jajahan, kemerdekaan formal yang mereka menangkan hanya membuka pintu bagi Imperialisme Barat untuk menegakkan dominasi mereka bahkan lebih kuat lagi. Tidak lagi seperti dulu ketika kekuatan imperialis menjajah dengan kekuatan birokratik-militer secara langsung, kali ini dominasi imperialis mereka paksakan secara tidak langsung – tetapi bahkan dengan lebih pasti – lewat mekanisme perdagangan dunia, “bantuan luar negeri”, investasi, utang, IMF, Bank Dunia, dll.
Atas nama globalisasi, perdagangan bebas, kemajuan, pembangunan, dan istilah-istilah muluk-muluk lainnya, kapital asing merangsek masuk dan menundukkan bangsa-bangsa yang lebih lemah. Satu-satunya kemandirian yang bisa dimenangkan adalah dengan mengalahkan imperialisme dengan revolusi sosialis. China adalah salah satu negara kolonial yang berhasil melakukan ini pada 1949. Sementara Indonesia, dengan PKI yang mengekor borjuis nasionalis “progresif”, mensubordinasikan revolusi sosialis d bawah revolusi nasional, dan dengan demikian mensubordinasikan kelas buruh di bawah kelas kapitalis dan tuan imperialis mereka.
Dalam rencana besar imperialis, AS menempatkan Indonesia di bawah lingkup pengaruh Jepang. Akses murah ke migas, mineral, dan hasil bumi dari Indonesia ditujukan untuk mendorong industrialisasi Jepang dan menjaga Jepang untuk tetap di kamp AS. Setelah 1965, Jepang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia, dari hanya sekitar 3-7% per tahunnya pada periode 1958-1962, hingga mencapai 50% pada 1970-80an.
Total ekspor Indonesia melompat 2100% dalam waktu 10 tahun dari 1971 hingga 1981, dari US$ 1,2 miliar menjadi US$ 25,2 miliar. Migas mencakup lebih dari 50 persen total nilai ekspor ini, dengan Jepang sebagai tujuan utama. Sekitar 80% ekspor migas ditujukan ke Jepang dan AS. Periode 1971-1987 dikenal sebagai periode migas. Selain migas, hasil kekayaan bumi Indonesia lainnya – tambang, hasil hutan, produk agrikultur, dll. – juga diboyong ke luar untuk memenuhi nafsu imperialis.
Pada 1980-90an, ekonomi Indonesia mulai beralih dari ekspor bahan mentah ke ekspor produk manufaktur. Ada peningkatan pesat dalam eksploitasi tenaga kerja yang begitu melimpahnya dan begitu murahnya. Korporasi-korporasi multinasional berlomba-lomba membangun pabrik, terutama di Jawa, di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, kayu lapis, perakitan barang elektronik. Periode ini bersandingan dengan proses “outsourcing” dan “offshoring” yang dimulai pada 1980an di seluruh dunia, di mana pabrik-pabrik di negeri-negeri kapitalis maju dipindah ke negara-negara Dunia Ketiga untuk memanfaatkan upah murah di sana. Korporasi multinasional meraup super-profit dari proses ini, dan juga tidak ketinggalan borjuasi lokal dan kroni-kroni Suharto yang kecipratan. Skandal “sweatshop” Nike pada 1990an misalnya memberikan gambaran mengenai eksploitasi kejam yang diderita oleh buruh Indonesia dan dunia ketiga lainnya.
Selama periode industrialisasi inilah tercipta batalion proletar yang besar, terutama perempuan proletar yang mencakup sebagian besar dari proletar segar ini. Mereka dianggap sebagai lapisan yang tak terdaya; tidak hanya jauh lebih murah dari buruh laki-laki tetapi juga tidak akan melawan. Stereotip ini segera meledak. Kaum buruh perempuan ini terbukti menjadi pejuang kelas yang paling tangguh. Tidak mengherankan kita temui banyak pemimpin buruh perempuan dari periode ini, dan yang paling jadi panutan kita semua di antara semuanya adalah Marsinah.
Bangkitlah kembali era perjuangan kelas dengan meningkatnya pemogokan. Sebelum tahun 1990an, level pemogokan buruh masihlah rendah. Dari kasus yang tercatat, pada 1987 hanya ada 37 pemogokan, 1988 ada 39 pemogokan, dan tahun 1989 hanya 19 pemogokan.[11] Di permukaan, semua tampaknya tenang, dan kapitalis tampaknya bisa memeras setiap tetes nilai lebih dari buruh dengan sama tenangnya. Tetapi di bawah permukaan, ada gemuruh, yang akhirnya meledak menjadi gelombang pemogokan pada 1990an yang semakin hari semakin militan. Di Jawa Timur saja, pemogokan naik dari 60 kasus pada 1991, menjadi 184 pada 1993, dan berlipat menjadi 314 pada 1994. Pemogokan ini bahkan tidak ada kecenderungan susut, karena pada semester pertama 1995 saja di Jatim sudah terjadi hampir 200 pemogokan buruh.[12] Tiga tahun kemudian, Orde Baru pun akhirnya tumbang dihadapkan dengan aksi massa rakyat pekerja dan kaum muda.
Proses Penetrasi Modal China
Peralihan dari rejim Orde Baru ke rejim Reformasi ini tidak mengubah posisi Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh kapital asing. Entah di bawah naungan rejim militer ataupun politisi “demokrat”, kelas penguasa kita selalu menghamba pada pasar dunia.
Jatuhnya Orde Baru juga bertepatan dengan kebangkitan China. Ini bisa terlihat dari perubahan komposisi utang luar negeri Indonesia, dengan porsi China dan Hong Kong yang meningkat pesat.[13] [Lihat Gambar 4]
Gambar 4. Perubahan komposisi utang luar negeri Indonesia dari 2010 hingga 2024.
Pada 2010, total utang luar negeri RI terhadap China/Hong Kong hanyalah $4,5 miliar, dan dalam 15 tahun ini meningkat menjadi $42 miliar. China dan Hong Kong hari ini adalah kreditor ketiga dan kelima terbesar bagi Indonesia, yang menunjukkan semakin besarnya pengaruh kapital China dalam perekonomian Indonesia.[14]
Relasi seperti ini sangat berbeda dengan periode Orde Baru. Sebagai sekutu atau lebih tepatnya kacung AS selama Perang Dingin, dan seturut kampanye anti-komunisnya, rejim Orba memutuskan hubungan diplomatik dengan China pada 1967. Hubungan ini baru dinormalisasi kembali pada 1990an, ketika China jelas telah menapak jalan menuju restorasi kapitalisme. Kelas penguasa kita tahu betul siapa komunis tulen dan siapa yang bukan. Kini Indonesia ada di pusaran pergulatan antara AS dan China, yang jelas melihat Indonesia sebagai wilayah strategis – dengan geografi yang penting, pasar yang besar, dan sumber daya yang penting – untuk kepentingan mereka.
Masuknya kapital China ke Indonesia secara signifikan sejatinya dimulai dari era presiden Megawati (2001-2004), di mana perdagangan dan investasi antara kedua negara ini terus tumbuh hingga mencapai US$8,7 miliar pada 2004. Ini setara dengan volume perdagangan dengan AS pada tahun yang sama. Investasi China ini terutama mengalir ke sektor migas dan infrastruktur. Pada 2002, The China National Offshore Oil Corporation membeli aset di lima ladang minyak lepas pantai senilai US$585 juta pada 2002, yang membuat China menjadi produsen migas offshore terbesar di Indonesia.[15] Pada tahun yang sama, rejim Megawati membuka forum Indonesia-China Energy Forum, dengan menandatangani kontrak 25-tahun senilai US$8,5 triliun untuk menyuplai LNG dari blok Tangguh ke China.[16] Ini digadang oleh rejim sebagai “proyek terbesar sejak Era Orde Baru”, dan mulai mengukuhkan Indonesia sebagai pemasok energi untuk kebutuhan perkembangan industri China yang semakin rakus. Di tahun terakhir masa jabatannya, pemerintahan Mega menyetujui utang dari China sebesar US$466.6 juta untuk menalangi sekitar 90 persen biaya proyek ambisius Jembatan Suramadu, dengan keterlibatan kontraktor dari China – CHEC dan CRBC. Tiga proyek besar ini jadi isyarat awal bahwa kapital China melihat Indonesia sebagai lahan penting untuk ekspansinya.
Pada 2005 relasi bilateral antara Indonesia dan China ini ditingkatkan menjadi “kemitraan strategis” dan lalu menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif” pada 2013. Pada 2010, Indonesia bergabung ke ASEAN-China Free Trade Area, dan pada 2015 bergabung ke dalam Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) yang didirikan oleh China sebagai tandingan terhadap IMF dan Bank Dunia. Pada 2017, Indonesia resmi bergabung ke dalam proyek BRI China, dan baru-baru ini pada Januari 2025 resmi bergabung dengan klub BRICS+. Semua pemerintahan selanjutnya – dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo, semua dengan retorika Berdikari mereka sendiri – meneruskan kebijakan yang sama dalam semakin mengikat Indonesia ke modal China.
Di antara semua negara Asia Tenggara selama periode 2000-2011, Indonesia adalah penerima kapital terbesar dari China, dengan 400 proyek yang menerima dana $61,7 miliar dari China. Peringkat kedua diduduki Vietnam yang jauh di bawah, dengan hanya separuh total Indonesia: $32,4 miliar.[17] [Lihat Gambar 5]
Gambar 5. Daftar penerima kapital China di Asia Tenggara.
Indonesia juga adalah salah satu penerima investasi BRI terbesar, bila bukan yang terbesar. Bukan kebetulan bila dalam kunjungannya ke Indonesia pada Oktober 2013, Xi Jinping mengumumkan inisiatif peluncuran “21st Century Maritime Silk Road” – yang lalu diformalkan menjadi BRI – dalam pidatonya di depan SBY dan para anggota DPR. Kapitalisme China telah meletakkan Indonesia dalam strategi utama ekspansi imperialis mereka, sebagai medan investasi untuk kapital mereka, pasar untuk komoditas mereka, sumber buruh murah dan sumber bahan mentah. Sementara para anggota DPR serta tuan-tuan kapitalis mereka yang mendengarkan rencana peluncuran BRI tersebut menggosok tangan mereka, membayangkan ratusan triliun rupiah yang akan jatuh ke pangkuan mereka. Dan hari ini mereka sungguh telah meraup profit besar dari menjual Indonesia ke penawar tertinggi.
Dari 2000 hingga 2023, investasi dari China ke Indonesia telah secara dramatis melampaui negara investor dan badan kreditor internasional lainnya yang sebelumnya telah mendominasi. Selama periode tersebut, China telah menanamkan modal di berbagai infrastruktur dan sektor – terutama infrastruktur energi dan transportasi – sebesar $69.62 miliar, sementara dari Australia $10.3 miliar, Jepang $23.77 miliar, Korsel $15.68 miliar, AS $7.97 miliar, Asian Development Bank $36.65 miliar, dan Bank Dunia $47.66 miliar. Jadi bisa kita lihat, total dari China melampaui total kontribusi dari empat negara terbesar lainnya (Jepang, Australia, AS, dan Korsel).[18]
Gambar 6. Pendanaan dari berbagai negara dan institusi finansial ke Indonesia berdasarkan sektor dari 2000-2023
90 persen dari investasi tersebut datang dalam bentuk utang (pinjaman dan kredit ekspor). Dan akses ke investasi ini biasanya dikaitkan dengan persyaratan menggunakan kontraktor China dan persyaratan procurement chains (atau persyaratan membeli dari China). Semua investasi pembangunan ini ditujukan juga untuk semakin membuka pasar Indonesia untuk produk China, seperti yang telah terlihat dalam neraca perdagangan (yang akan kita kupas di bawah nantinya). Ini merupakan praktik imperialis semenjak jamannya Lenin, seperti yang dia jabarkan dalam karyanya Imperialisme: “Hal yang paling lazim adalah menetapkan bahwa sebagian dari pinjaman yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang dari negara kreditur … Ekspor kapital dengan demikian menjadi sarana untuk mendorong ekspor komoditas.” China belajar dengan sangat baik dari praktik imperialis Barat.
Yang paling kentara misalnya adalah utang dari China untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCIC), yang menggunakan rangkaian kereta yang harus dibeli dari perusahaan kereta China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Tentunya untuk servis dan suku cadang juga harus menggunakan jasa CRRC. Tidak hanya itu, pada 2024 CRRC juga memasok rangkaian KRL baru untuk KAI commuter, yang telah menimbulkan dugaan adanya kaitan antara kesepakatan utang KCIC dan pengadaan KRL ini.[19] Pemerintah telah membantahnya, namun kesepakatan seperti ini bisa saja dalam bentuk informal, terutama ketika Indonesia kesulitan untuk melunasi utang KCIC ini.
Terlebih lagi, pemerintah China menggunakan investasi yang diarahkan oleh negara itu untuk menarik lebih lanjut FDI swasta China ke Indonesia. Dari periode 2010 hingga 2024, perusahaan-perusahaan swasta China telah melakukan investasi sebesar $94.1 miliar ke Indonesia.
Mayoritas kapital dari China – entah dari bank-bank milik negara China ataupun swasta – mengalir ke sektor energi (batubara dan PLTA), transportasi (jalan raya dan kereta cepat), dan ekstraksi mineral (tambang nikel dan smelter). Berikut adalah daftar rinci ke mana saja kapital China mengalir.[20] [Gambar 7]
Gambar 7. Sektor-sektor utama yang menerima kapital dari China, 2000-2023.
China menggunakan perpaduan kapital negara dan swasta, yang sekali lagi menunjukkan peran negara dalam memelihara dan membesarkan kapitalisme China. Umumnya, investasi dari pemerintah China bertujuan membantu perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di Zona-Zona Ekonomi Khusus. Misalnya, di Kepulauan Riau, utang dari Export-Import Bank of China (yang merupakan bank milik negara) membantu mendanai pembangunan pembangkit tenaga listrik, yang lalu memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta China untuk membangun pabrik pengolahan aluminum di sana. Proses yang sama akan kita temui di banyak Zona Ekonomi Khusus atau zona industri lainnya.
Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia ditujukan bukan untuk menyuplai listrik murah ke rakyat pekerja, tetapi untuk memfasilitasi dan mengintensifkan ekstraksi dan pengolahan mineral dan bahan mentah lain yang dibutuhkan oleh China. Secara kualitatif ini tidak berbeda dengan pembangunan jalan dan rel kereta api yang dibiayai oleh imperialis Barat di koloni-koloni jajahannya pada periode awal Imperialisme. Ini dilakukan untuk mempermudah transportasi penjarahan bahan-bahan mentah, dan bukan untuk meningkatkan mobilitas rakyat. China juga melakukan investasi yang intensif dalam infrastruktur transportasi (jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, airport) di banyak negara. Di Afrika saja, dari 2010 hingga 2020, lebih dari 13,000 km jalan dan rel kereta api telah dibangun oleh perusahaan China.[21] Di Indonesia, China telah berinvestasi $9,4 miliar untuk 37 proyek transportasi. (Di antara lainnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jembatan Suramadu, Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Manado-Bitung, Tol Solo-Kertosono, dsb.).
Tentunya, yang paling mendominasi dan terlihat jelas dari semuanya adalah investasi China di sektor tambang nikel. Hari ini perusahaan China mengontrol 75% kapasitas pengolahan nikel Indonesia, yang ditujukan untuk menopang industri mobil listrik China untuk bisa bersaing dengan Barat. IMIP yang dibuka pada 2015 menjadi contoh sentra pengolahan nikel, yang mayoritas dimiliki dan dikelola oleh perusahaan China Tsingshan Holding. Banyak pabrik pengolahan Nikel di Indonesia (yang kini telah berjumlah 55, dengan rencana pembangunan 42 fasilitasi lainnya), ada di IMIP, dan mereka entah dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh perusahaan China. Bagi kapitalis China dan Indonesia, IMIP adalah surga yang terus menghasilkan dolar bagi mereka. Bagi buruh dan rakyat di sana, IMIP adalah neraka, dengan kondisi kerja dan kehancuran lingkungan yang paling mengerikan.
Dengan investasi besar-besaran dari China, Indonesia kini menempati peringkat pertama penyuplai nikel di dunia. Pada 2024, Indonesia memasok 51 persen produksi nikel di dunia, dengan proyeksi mencapai 74 persen pada 2028. Namun, kendati investasi besar-besaran ini, industri nikel Indonesia masih tergantung pada teknologi, sistem dan kapital China. Seperti negara imperialis umumnya yang berinvestasi di negara-negara miskin, mereka melakukannya bukan untuk mentransfer teknologi dan kemampuan, bukan untuk memberdayakan kapasitas industri dan iptek negara penerima investasi, tetapi untuk menciptakan ketergantungan agar bisa terus menghisapnya.
Sumber mineral lainnya yang penting dari Indonesia adalah bauksit dan bijih besi, untuk menyuplai kebutuhan industri China. China juga telah melakukan investasi besar dalam mineral-mineral ini, seperti misalnya di kawasan industri Nanshan Bintan di Kepulauan Ruai yang jadi pusat pengolahan bauksit, yang dikelola oleh perusahaan China Nanshan Holdings.
Semakin eratnya ikatan ekonomi Indonesia dan China – atau lebih tepatnya, semakin dalamnya pengaruh China di Indonesia – terekspresikan dalam masuknya Indonesia, sebagai negara pertama dari Asia Tenggara, ke dalam klub BRICS+.
Selain investasi dari pemerintah China, yang seperti yang telah kita katakan ditujukan untuk membuka investasi swasta dari perusahaan China, selama lima belas tahun terakhir (2010-2014), investasi asing langsung (FDI) mencapai US$94,1 miliar. Ini jauh lebih besar dari investasi pemerintahan China (US$ 69 miliar). Selama periode terakhir, perusahaan China dan Hong Kong bertanggung jawab untuk sekitar seperempat capex asing (ekspenditur kapital) yang masuk ke Indonesia.[22] Ini sangatlah signifikan.
Mengikuti pola yang sama seperti pendanaan dari pemerintahan China, FDI China masuk ke sektor ekstraktif, manufaktur, dan konstruksi. Perusahaan China bertanggung jawab untuk 98 persen investasi baru di proyek mineral, dan separuh dari semua investasi metal. Tetapi China juga terus melakukan penetrasi modal ke sektor-sektor lainnya, seturut dengan logika imperialisnya. Yang kita saksikan di sini adalah bukan sosialisme dengan karakteristik Cina, tetapi kapitalisme pada tahapan tertingginya, Imperialisme.
Ekspor Komoditas dari China
Selama 13 tahun terakhir, China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dalam hal ekspor maupun impor. Dari awalnya hanya US$ 1,18 miliar pada 1990, perdagangan antar kedua negara ini telah melonjak ke US$ 135 miliar pada 2024.[23] Dari sebelumnya surplus, kini perdagangan dengan China telah menjadi sumber defisit bagi Indonesia. China telah menjadi kontributor terbesar untuk defisit perdagangan Indonesia. Pada paruh pertama 2025 saja, defisit sudah mencapai US$9,73 miliar.
Komposisi perdagangannya juga menunjukkan relasi antara kekuatan imperialis dan negara klientelnya. Indonesia mengekspor bahan baku mentah atau olahan (seperti batu bara, migas, nikel, aluminium, CPO, bijih besi, baja) untuk menyuplai kebutuhan industri China, sementara mengimpor barang-barang kebutuhan industrial atau capital goods (mesin industri, alat berat, mesin dan perlengkapan listrik, kendaraan, suku cadang) dari China. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa China sudah bukan lagi negara pengekspor barang-barang komoditas konsumen murah (mainan, baju, sepatu). Seperti Jerman dan AS, China telah menjadi pengekspor mesin dan teknologi.
Kendati demikian, China juga masih mendominasi sektor manufaktur barang konsumen, dengan ongkos produksi yang hampir-hampir tak tertandingi. Ekspor barang-barang industri padat-karya dari China terus meningkat. Menurut laporan Financial Times, dari 2019 hingga 2023 pangsa ekspor global China untuk barang-barang manufaktur kecil seperti sapu, pel, dan pulpen, meningkat 9 persen menjadi 52,3 persen. Untuk mainan, ini meningkat dari 54,3 persen menjadi 56,9 persen.[24] Artikel FT yang sama melaporkan bahwa China tidak lagi bersandar pada upah murah saja seperti dulu, tetapi penerapan luas teknologi robotik dalam manufaktur. Pabrik-pabrik China memasang 280,000 robot industrial setiap tahunnya, atau separuh dari total global. Densitas robot-ke-buruh di China telah melampaui Jerman dan mendekati Korea Selatan. Inilah yang memungkinkan China bisa tetap memproduksi barang-barang manufaktur yang murah walaupun upah buruh China kini lebih tinggi dari Indonesia.
Dumping tekstil, barang-barang elektronik, garmen, sepatu yang murah dari China ini telah menghancurkan industri domestik dan menciptakan gelombang PHK selama beberapa tahun terakhir. Perkiraan sejak 2013 sekitar 300 ribu buruh telah kehilangan pekerjaan akibat dumping dari China.[25] Inilah dampak kebijakan “Made in China” dan pertumbuhan yang berdasarkan ekspor yang digagas oleh PKC, yang mengalir dari logika imperialis. Dalam 11 bulan pertama tahun 2025 saja surplus perdagangan China di dunia telah mencapai rekor $1 triliun, sesuatu yang tidak pernah terdengar dalam sejarah dunia.[26]
Impor barang-barang hi-tech dari China juga menguasai pangsa pasar yang semakin besar dan mengancam brand-brand lama yang sebelumnya mendominasi. Pangsa pasar mobil listrik China di Indonesia telah mencapai 10% tahun ini dan terus tumbuh.[27] Sementara ponsel pintar China sudah menguasai Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai 70%.[28] Walau awalnya mendominasi produk teknologi low-end, perusahaan-perusahaan China seperti Huawei sudah mulai mengeluarkan produk-produk high-end yang bisa bersaing dengan brand-brand besar seperti Apple dan Samsung. Sementara, mobil listrik BYD tidak kalah canggihnya dari Tesla.
Indonesia dalam pusaran pergulatan AS-China
Selama periode peralihan ketika China baru saja menanjak, Indonesia – dan juga sejumlah negara lainnya – menerapkan apa yang mereka sebut kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” untuk bisa bermain di dua kaki dan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari berbagai investor asing. Terlebih ketika China baru saja memulai ekspansi modalnya, mereka harus bisa menyediakan investasi dengan persyaratan yang lebih baik daripada “donor-donor” lama sebelumnya.
Tetapi kebijakan luar negeri bebas-aktif ini jelas tidak bisa bertahan lama. China dan AS telah menjadi musuh bebuyutan dan mulai membagi-bagi dunia seturut kepentingan mereka. Indonesia pada akhirnya harus entah jadi bagian dari lingkup pengaruh AS atau China, dan tidak bisa keduanya.
Indonesia mencoba mendapatkan yang terbaik dari dua dunia: mengandalkan pasar dan investasi China, sementara terus mempertahankan kerja sama militer (serta hubungan ekonomi yang lama telah terbangun) dengan AS, Jepang, dan Australia. Tetapi dengan menajamnya konflik AS-China, ruang untuk bermain di dua kaki ini menjadi semakin sempit dan penuh dilema. Untuk setiap rel kereta api, smelter, pabrik, pembangkit tenaga listrik yang dibangun, untuk setiap rantai pasok yang dibangun dengan China, yang semakin menjadi pembeli utama bahan baku darinya, Indonesia semakin terikat dengan China, suka atau tidak. Dalam konflik yang semakin tajam ini – katakanlah bila terjadi bentrok militer terbuka di Taiwan – ketergantungan ini akan menjadi tekanan besar bagi Indonesia dalam menentukan sikapnya.
Pada saat yang sama, hubungan historis rejim Indonesia dengan AS – terutama militernya yang dididik dan dibina oleh militer AS, yang bisa berkuasa sejak 1965 berkat bantuan AS dalam menghancurkan PKI – tidak bisa diabaikan. Tetapi ini pun memiliki batasannya, terutama dengan kemunduran relatif AS dan perubahan kebijakan luar negerinya. Untuk mempertahankan posisinya dari kemunduran relatif, AS telah menerapkan tarif terhadap semua mitra dagangnya. Seperti yang telah kita katakan sedari awal, America First berarti negara yang lain nomor sekian. Secara praktis, AS mencoba mengekspor krisis ekonominya. Dengan menggunakan posisinya sebagai pasar terbesar di dunia, dan juga sebagai pemegang mata uang dunia, kini AS mencoba memeras negara-negara lain dengan menerapkan tarif dan berbagai kebijakan proteksionisnya – membuka pasar mereka lebih besar lagi untuk produk dari AS dan membeli lebih banyak komoditas AS, membuka lahan investasi untuk AS, melakukan deregulasi yang menguntungkan AS, menanamkan modal di AS, memindahkan pabrik mereka ke AS. Inilah yang telah dijanjikan rejim Prabowo kepada AS untuk menghindari tarif tinggi Trump: penghapusan tarif untuk 99 persen impor dari AS, akses ke mineral kritis Indonesia (terutama nikel, bauksit, serta logam tanah jarang – yang jelas dalam konteks persaingan dengan China yang menguasai mineral kritis tersebut), persetujuan membeli produk migas dan pertanian AS, sampai ke akses ke data digital warga Indonesia.
Kebijakan agresif AS telah mendorong sejumlah negara untuk mencari mitra lain – atau lebih tepatnya, mencari tuan lain atau negara imperialis lainnya yang lebih stabil dan bisa menjamin kepentingan mereka dengan lebih baik. Untuk menyeimbangkan ancaman dari AS, Indonesia semakin mendekatkan dirinya ke China, terutama dengan bergabung ke BRICS+. Ini menunjukkan bahwa hari ini ketika perang dagang antara AS dan China semakin menajam, ruang untuk kebijakan luar negeri bebas aktif, yang katanya “pragmatik”, telah menjadi semakin sempit. Tidak lagi Indonesia bisa melayani dua tuan imperialis yang saling berhadap-hadapan. Dalam trajektorinya, jelas Indonesia semakin bergeser ke China.
Ini bukan berarti Indonesia sekarang sudah berada di bawah China sepenuhnya. Dalam periode transisi seperti ini, ketika AS, Jepang, Korsel, dan institusi finansial dunia lainnya – yang bisa dikatakan adalah poros Barat – secara total masih merupakan investor dan mitra dagang yang signifikan, akan ada tarik menarik yang alot. Namun yang pasti, trajektorinya – seperti yang kita lihat sekarang – adalah semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke China, dan sebagai konsekuensinya, semakin pentingnya Indonesia sebagai salah satu arena konflik antara AS dan China.
Perjuangan Kelas
Investasi masif China ke Indonesia telah memperkaya banyak orang, kecuali rakyat pekerja. Sebagai konsekuensinya, ini juga telah menghasilkan penghisapan dan penindasan yang lebih intensif lagi, tidak hanya terhadap manusia tetapi juga alam. Karena untuk bisa meraup super profit dibutuhkan super-eksploitasi. Ini memiliki konsekuensinya pada perjuangan kelas.
Kerusakan lingkungan dari tambang, smelter, serta pembangkit listrik; kondisi kerja yang buruk, upah murah, dan union busting; penyerobotan tanah, semua ini adalah konsekuensi dari kapital, entah dari China atau AS, entah asing atau lokal. Namun karena intensifnya penanaman modal dari China dalam rentang waktu yang pendek, dengan proyek-proyek besar yang jadi perhatian nasional karena dielu-elukan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional, penghisapan dan penindasan yang dihasilkannya pun sangat intens. Skala dan intensitasnya mengingatkan kita pada Revolusi Industri di Inggris pada jaman Marx dan Engels, tidak jauh berbeda dari dijabarkan oleh Engels dalam Kondisi Kelas Pekerja Inggris.
Ini telah menjadi resep untuk menajamnya perjuangan kelas. Di berbagai kawasan ekonomi khusus telah terbentuk batalion proletar raksasa, yang terkonsentrasikan dalam jumlah puluhan ribu. Di IMIP saja telah terhimpun 86 ribu buruh, dan tidak heran belakangan ini berbagai aksi buruh mulai dilancarkan di IMIP, yang semakin hari semakin militan. Mereka mulai terorganisir dan melawan.
Kaum muda di provinsi-provinsi di mana industri tambang ini telah memorak-porandakan lingkungan hidup dan merampas penghidupan petani dan nelayan juga telah teradikalisasi. Perjuangan melawan pengrusakan lingkungan hidup telah menjadi isu yang mendorong anak-anak muda ini semakin ke kiri. Menjadi tugas kaum revolusioner untuk membantu anak-anak muda ini ke kesimpulan sosialis revolusioner dan menghimpun mereka ke dalam barisan revolusioner.
Perjuangan melawan penindasan dan penghisapan di bawah modal China ini dapat menjadi batu penjuru perjuangan anti-imperialis. Ini akan mengekspos pula kemunafikan kelas penguasa Indonesia, yang berbicara mengenai kedaulatan sembari menjual Indonesia dan rakyatnya ke asing. Peran aktif borjuasi Indonesia tidak hanya sebagai kacung modal asing tetapi juga mitra aktif dalam menghisap rakyat pekerja akan mengekspos mereka. Konglomerat-konglomerat besar seperti Sinar Mas, Bakrie Group, CT Corp, Bumi Resources (milik Bakrie dan Salim), Smart Telecom, Smartfren (subsidiari Sinar Mas) adalah penerima besar investasi China.
Bagi kaum revolusioner, kita harus terus menggalakkan perspektif kemandirian kelas: yakni hanya kelas proletariat yang bisa meluncurkan perjuangan yang konsisten melawan imperialisme. Akan menjadi kesalahan fatal bila kita melihat borjuasi Indonesia serta merta sebagai agen pasif yang “ditindas” oleh modal asing, yang oleh karenanya dapat dijadikan sekutu. Sebaliknya, borjuasi Indonesia – terutama borjuasi besar – secara aktif memainkan peran untuk menjadi partner imperialis dalam mengeksploitasi Indonesia. Tentunya dalam bayangan mereka, mereka adalah partner setara, tetapi perimbangan kekuatan ekonomi membuyarkan bayangan tersebut. Kapital Indonesia selalu melayani kapital asing, dan kali ini telah masuk pula kapital China yang semakin dominan.
Walaupun ada selapisan kapitalis kecil dan menengah yang menjerit tertekan oleh kapital besar asing dan lokal, mereka sejatinya tidak berdaya. Mereka adalah kelas yang tidak memiliki masa depan dan reaksioner sepenuhnya. Dalam keluhan mereka terhadap dominasi asing, mereka hanya menginginkan kue jarahan untuk diri mereka sendiri, atau mereka mendambakan cipratan modal asing untuk diri mereka. Dalam menghisap kaum buruh, mereka tidak kalah kejamnya. Dalam perjuangan mereka untuk melawan dominasi asing, mereka pun terlalu takut untuk memobilisasi seluruh lapisan rakyat pekerja, karena yang belakangan ini dapat dan mulai melihat bahwa musuh mereka tidak hanya modal asing tetapi seluruh kapitalisme. Maka dari itu, borjuasi kecil dan menengah Indonesia itu tidak hanya tidak kompeten, tetapi reaksioner.
Dunia multi-polar hari ini berarti bangsa-bangsa kecil akan dicabik-cabik oleh kepentingan berbagai kekuatan imperialis yang bertikai. Ini akan menciptakan situasi revolusioner yang eksplosif, yang mengungkapkan di mata rakyat watak sesungguhnya kapitalisme, dan bahkan mengekspos kelas penguasa mereka sendiri. Apa yang disebut kedaulatan nasional menjadi lelucon di hadapan dominasi kapital. Kaum revolusioner harus menyediakan penjelasan ini, dimulai dari lapisan yang termaju. Kita menentang penindasan imperialisme, tetapi sebagai kaum proletariat revolusioner dan bukan sebagai kaum nasionalis. Perbedaan yang tipis ini memiliki signifikansi yang menentukan. Sebagai proletariat revolusioner, perjuangan melawan imperialisme berarti perjuangan melawan kapitalisme, dan bukan perjuangan demi “kedaulatan nasional”. Program kita bukanlah “berdaulat dalam ekonomi” atau berbagai varian slogan “berdikari” yang kerap dikumandangkan oleh kelas penguasa, tetapi nasionalisasi di bawah kontrol demokratik buruh dengan sistem ekonomi terencana sosialis.
Ketika rakyat pekerja jelata geram bahwa kedaulatan nasional mereka dilanggar dan diinjak-injak oleh modal asing, kita harus bisa memisahkan apa yang progresif darinya dan menekankan aspek progresif tersebut, yakni kegeraman terhadap penindasan dan penghisapan yang mereka alami di tangan modal. Tetapi ketika kelas penguasa sewaktu-waktu berbicara mengenai kedaulatan nasional, mereka berbicara mengenai hal yang sepenuhnya berbeda: yakni hak mereka untuk menjadi raja atau tuan di tanah air mereka sendiri, dengan budak mereka sendiri. Dalam perjuangan ini kelas buruh harus menarik demarkasi kelas yang jelas. Dalam perjuangan melawan imperialisme, kita harus serukan persatuan kelas buruh, dan bukan persatuan nasional dengan penindas kita sendiri. Hanya kelas buruh – yang memimpin kelas-kelas miskin tertindas lainnya – yang bisa mengakhiri imperialisme dengan meluncurkan perjuangan revolusioner melawan kapitalisme.
[1] “China tops US in investment table.” BBC, 28 Juni 2004.
[2] “China’s BYD overtakes Tesla as world’s biggest electric car seller.” The Guardian, 2 Jan 2026.
[3] “World’s Billionaires List.” Forbes.
[4] “The Rise of Wealth, Private Property, and Income Inequality in China.” Stanford Center on China’s Economy and Institutions.
[5] “Poverty divides us’: gap between rich and poor poses threat to China.” The Guardian, 21 Juli 2021.
[6] “China’s massive overseas lending portfolio shifts course, as Beijing eyes the U.S., EU, and sensitive industries.” AidData, November 2025.
[7] “Chasing China: Learning to Play by Beijing’s Global Lending Rules.” AidData, November 2025.
[8] “Four charts show how much money China lends to the rich world.” The Economist, 18 November 2025.
[9] “$2.5 Trillion: 20 Years of China’s Global Investment and Construction.” The American Enterprise Institute, 21 Jan 2025.
[10] “Poorest 75 nations face ‘tidal wave’ of debt repayments to China in 2025, study warns.” The Guardian, 27 Mei 2025.
[11] “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pemogokan Buruh.” Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1995.
[12] “SPSI: Munas Tak Bicara Harga Beras.” Gatra, 25 November 1995.
[13] “RI Kembali ke Pelukan Amerika: Utang Dolar Naik, Yuan China Menyusut.” CNBC Indonesia, 17 November 2025.
[14] Walaupun Singapura adalah kreditor terbesar Indonesia, kapital ini mayoritas besar datang dari luar Singapura, seperti AS, Eropa, Jepang, China, dll., yang menggunakan Singapura sebagai penengah finansial karena perannya sebagai pusat finansial di wilayah tersebut. Tidak ada data yang tersedia yang merinci komposisi kapital dari Singapura ini.
[15] “CNOOC buys Indonesian oil fields.” CNN, 21 Januari 2002.
[16] “China, Indonesia sig US$8.5b gas contract.” China Daily, 27 September 2002.
[17] “Balancing Risk and Reward: Who Benefits from China’s investments in Indonesia?” AidData, Juni 2025.
[18] “China’s expanding investments in Indonesia force both to balance risk and reward.” AidData, 12 Juni 2025.
[19] “Rangkaian Kereta Cepat dan KRL sama-sama dipasok CRRC, Ini kata KCIC.” Kompas, 10 Februari 2024,
[20] “Balancing Risk and Reward: Who Benefits from China’s investments in Indonesia?” AidData, Juni 2025.
[21] “BRI keeps nations on the move.” China Daily, 2 Januari 2023
[22] “Balancing Risk and Reward: Who Benefits from China’s investments in Indonesia?” AidData, Juni 2025.
[23] “China Fuels Indonesia’s Biggest Trade Deficit in First Half of 2025.” Tempo, 2 Agustus 2025.
[24] “Homegrown robots help drive China’s global export surge.” Financial Times, 1 Sept 2025.
[25] “Before Trump, Indonesia Had Another Trade Headache: China.” The New York Times, 18 Juli 2025.
[26] “China’s record trade surplus reveals its biggest strength – and hidden weakness.” The Guardian, 9 Desember 2025.
[27] “Daftar Mobil China Terlaris di RI, BYD Laku Keras Sampai 30.670 Unit.” CNBC Indonesia, 10 November 2025.
[28] “Chinese Brands Dominate Indonesia’s Smartphone Market.” Jakarta Globe, 9 Januari 2023.