Dalam dokumen perspektif tahun lalu yang kita diskusikan dan ratifikasi pada Mei 2025, kita menyerukan kepada semua insan revolusioner untuk “Bersiap untuk Revolusi”. Dalam beberapa bulan saja, prognosis ini terbukti. Insureksi revolusioner Agustus – yang lalu menyebar bak api liar ke banyak negara dalam apa yang disebut Revolusi Gen Z – memberi kita gambaran sekilas akan masa depan Revolusi Indonesia. Seruan “Bersiap untuk Revolusi” kita tidak hanya semakin relevan sekarang tetapi kini mengandung urgensi yang tidak bisa kita pungkiri lagi.
Revolusi sudah bukan lagi perspektif yang jauh di hari depan, tetapi sudah mulai menampakkan dirinya. Ia telah menjadi kenyataan. Fakta ini hanya luput di antara mereka yang telah lama menutup mata mereka dan tenggelam dalam rawa pesimisme mereka sendiri.
Kaum revolusioner tidaklah menciptakan revolusi. Kapitalisme itu sendiri yang menciptakan syarat-syarat untuk revolusi. Syarat-syarat objektif ini semakin hari semakin matang, yang mengalir secara tak terelakkan dari kenyataan bahwa kapitalisme sudah tidak bisa lagi mengembangkan kekuatan produktif seperti dahulu.
Sebuah sistem hanya layak untuk hidup dan eksis bila ia mampu mengembangkan kekuatan produktif. Secara konkret ini berarti mengembangkan ekonomi sedemikian rupa sehingga tetesan ke bawahnya bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat pekerja dan memberinya harapan akan hari esok yang lebih baik. Limit kepemilikan pribadi dan sekat-sekat negara bangsa telah mencekik kekuatan produktif, dan dengan demikian mencekik pula umat manusia.
Perspektif kita bertujuan memahami kondisi objektif yang mempersiapkan revolusi ini, agar kita dapat mempersiapkan secara aktif kondisi subjektif untuk membawa revolusi ini ke kemenangan. Periode yang kita masuki hari ini adalah periode revolusi dan kontrarevolusi – dan perlu kita tambahkan, periode perang. Revolusi demi revolusi akan dan telah bergulir, seperti yang kita saksikan dalam Revolusi Gen Z baru-baru ini. Namun, selama proletariat belum bisa mengambil kekuasaan, maka revolusi dan kontra-revolusi akan susul menyusul. Ini akan menjadi periode sejarah manusia yang paling bergejolak.
Tugas kita adalah memahami proses ini sehingga bisa menempatkan diri kita dalam alur sejarah yang ada dan menjadi agen sadar yang dapat membebaskan umat manusia dari kebuntuan kapitalisme.
Kondisi objektif yang sedang dipersiapkan
Delapan belas tahun telah berlalu sejak krisis finansial 2008 dan perekonomian dunia sejatinya tidak pernah pulih darinya. Nama Lehman Brothers mungkin saja telah dilupakan banyak orang – dan lebih banyak lagi generasi muda hari ini yang bahkan tidak pernah mendengarnya – namun dampak dari krisis finansial tersebut masih terasa sampai hari ini.
Dengan sendirinya, meletusnya gelembung subprime mortgage saat itu bukanlah sesuatu yang unik. Dari masa ke masa, boom-and-bust adalah siklus yang normal bagi kapitalisme. Namun krisis 2008 adalah sebuah titik balik dalam siklus tersebut, yang sesungguhnya sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh Marx dan Engels. Dalam mengatasi krisis overproduksinya, kapitalisme senantiasa “membuka jalan bagi krisis yang lebih luas dan lebih destruktif, dan dengan mengurangi sarana-sarana untuk mencegah krisis.”
Hari ini sungguh semua sarana yang biasanya digunakan kapitalis untuk keluar dari krisis sudah mencapai titik jenuh: eksploitasi yang lebih menyeluruh terhadap pasar yang lama, penaklukan pasar baru, penghisapan yang lebih kejam terhadap kelas pekerja, dan – yang terakhir dan mungkin paling penting – utang. Inilah yang membuat kapitalisme hari ini terjerembap dalam krisis yang tak berkesudahan, yang menemukan manifestasinya tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga sosial, politik, budaya, dan relasi dunia.
Pasar dunia sudah jenuh sehingga kini tiap-tiap kekuatan kapitalis mulai bentrok untuk saling berebut pasar. Ini paling jelas terlihat dalam perang tarif yang diluncurkan AS, terutama dalam konteks perang dagang dengan China sebagai kekuatan yang baru bangkit. China dengan komoditas berlebihannya telah membanjiri pasar dengan produk-produk murahnya. Bila situasi ekonomi kapitalis baik-baik saja, seperti pada awal 2000an ketika produk “Made in China” mulai bermunculan di rumah tangga seluruh dunia, maka banjir produk murah ini adalah berkah bagi kapitalis. Saat itu, globalisasi dan perdagangan dunia dielu-elukan sebagai tanda kemajuan zaman. Namun hari ini, berkah ini telah berbalik menjadi kutukan karena krisis overproduksi telah menjadi umum. Pasar dunia sudah tidak mencukupi bagi semua kapitalis dan bentrokan menjadi tak terelakkan.
Untuk mengatasi kejenuhan pasar ini, kapitalis menggunakan instrumen utang. Utang itu seperti kekuatan magis yang tampaknya bisa menyelesaikan segalanya: beli sekarang, bayar nanti. Dalam situasi normal, utang adalah pelumas ekonomi. Tetapi kita tidak sedang dalam situasi normal. Level utang di seluruh dunia telah mencapai titik di mana utang justru menjadi faktor yang memperparah krisis karena bayar nanti datang dengan bunga.
Menurut laporan dari Institute of International Finance, total hutang seluruh dunia sekarang telah mencapai rekor baru, yakni US$348 triliun, atau 308 persen dari total GDP dunia.[1] Rata-rata utang pemerintah telah mencapai 93 persen GDP, dengan banyak negara-negara kapitalis besar seperti AS, Jepang, Prancis, Inggris Kanada, Italia, dll. telah melampaui 100 persen. Ini level yang sangat mengkhawatirkan. China juga telah mengejar, dengan utang negara yang telah mencapai 88 persen pada 2025, meningkat dari 82 persen pada tahun sebelumnya.[2]
Untuk terus menopang kapitalisme, pemerintahan di seluruh dunia terus menggelontorkan berbagai stimulus kepada kapitalis. Namun paling banter stimulus ini menunda keruntuhan besar, dan sama sekali tidak mencapai tujuannya untuk menggeliatkan kembali perekonomian.
Pembayaran utang telah mencapai proporsi yang mengerikan, yang terus menggerus keuangan negara. Di Kanada misalnya, yang debt-to-GDP ratio-nya telah mencapai 111 persen, tahun ini pemerintah harus membayar $55,6 miliar untuk mencicilnya. Ini dua kali lipat dari yang dibayarnya pada 2016, $21,8 miliar, dan jumlah ini lebih dari total anggaran pelayanan kesehatan dan penitipan anak. Sebagai konsekuensinya, sistem pelayanan kesehatan negara ini kini sudah dalam kondisi kritis, begitu juga pendidikan, infrastruktur publik, dll. Yang menanggung beban krisis utang ini adalah rakyat pekerja.
Rakyat pekerja menanggung “disiplin fiskal”
Ini tidak hanya berlaku di negara-negara besar. Utang pemerintahan Indonesia pun sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Pada awal tahun ini rasio utang pemerintah terhadap GDP mencapai 40 persen, tertinggi selama empat tahun terakhir.
Ini mungkin tampak rendah bila dibandingkan banyak negara lainnya seperti Malaysia yang mencapai 65%. Namun 40 persen adalah ambang batas yang bisa diambil sebelum kreditor merasa sangat khawatir akan kemampuan fiskal Indonesia untuk membayarnya. Rencana awal Prabowo saat dia baru dilantik untuk meningkatkan debt-to-GDP ratio dari 40 persen ke 50 persen sudah dia tanggalkan karena telah membuat banyak kreditor resah.[3] Bulan Februari ini Fitch Ratings menurunkan credit rating outlook dari stabil ke negatif, dan ini menyusul penurunan status sebelumnya oleh Moody’s.
Penurunan credit rating outlook oleh Moody’s dipicu oleh problem transparansi bursa saham, atau skandal saham gorengan yang sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Namun di balik itu adalah kondisi ekonomi Indonesia yang mengkhawatirkan para investor: defisit anggaran yang semakin menganga.
Pada 2024, rasio antara pembayaran utang terhadap pemasukan anggaran negara telah mencapai 42 persen, yang berarti hampir separuh pemasukan kas negara ditujukan ke para rentenir. Pemerintah harus menggelontorkan Rp 1.206 triliun untuk cicilan dan bunga utang, sementara anggaran pendidikan kita hanya Rp 750 triliun.[4] Tidak heran guru kita menerima upah yang menyedihkan dan gedung-gedung sekolah kusam.
Para investor dan kreditor menuntut agar pemerintah mengurangi jurang defisit dengan memangkas anggaran pelayanan sosial dan menaikkan pajak. IMF dalam laporan baru-baru ini, Golden Vision 2045, menganjurkan kenaikan pajak penghasilan untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk investasi.[5] Investasi yang dimaksud di sini adalah yang langsung menguntungkan kapitalis, bukan investasi untuk rakyat pekerja.
Pemerintah juga terpaksa mengandalkan lebih banyak utang untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Menkeu Purbaya, bahwa “pembiayaan APBN dari utang pada tahun lalu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tertekan, hingga menyebabkan demonstrasi berdarah pada Agustus-September 2025.” Dia melanjutkan, “Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat.”[6] Ya, ke kondisi seperti 1998, tidak hanya secara ekonomi, tetapi secara politik, yakni terulangnya Revolusi 1998. Inilah yang ditakuti kelas penguasa.
Dengan demikian, kelas penguasa merusak keseimbangan ekonomi (dengan mengambil utang lebih besar lagi) demi menjaga keseimbangan politik (mencegah terulangnya Revolusi 1998). Ini karena upaya awal mereka untuk memulihkan keseimbangan ekonomi (dengan memangkas anggaran sosial, untuk dialirkan ke investasi kapitalis) telah merusak keseimbangan politik, yang terekspresikan dalam insureksi Agustus kemarin. Kaum borjuis kelimpungan, karena utang ini pada akhirnya harus dibayar nantinya, dengan bunga pula. Apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa mencegah keniscayaan yang mengalir dari krisis kapitalisme, kebutuhan untuk membebankan biaya krisis ini ke pundak kelas pekerja.
Kesulitan mengakses utang, pemerintah pun menggunakan Danantara sebagai kendaraan untuk menarik kapital dari luar anggaran pemerintah. Dengan praktis menggunakan BUMN sebagai jaminan, utang bernilai ratusan triliun rupiah telah terkumpul entah dari pendana luar negeri maupun penjualan surat utang.[7] Tidak hanya itu, utang Whoosh pun kini diurus oleh Danantara.[8] Dividen BUMN, alih-alih masuk ke kas negara seperti sebelumnya untuk pembiayaan anggaran, kini dialirkan ke investasi yang menguntungkan kapitalis.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan investasi dari Danantara sebesar USD 14 miliar, meningkat dari USD 8 miliar dari tahun sebelumnya.[9] Seperti yang telah kita jelaskan dalam dokumen “Bersiap untuk Revolusi” sebelumnya:
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah di sini adalah sama seperti yang terjadi di seluruh dunia sebagai akibat dari krisis overproduksi. Karena kelas kapitalis sudah tidak lagi punya motivasi untuk berinvestasi, negara terpaksa menyubsidi investasi swasta, secara langsung atau tidak langsung, dan bahkan dalam beberapa kasus mengambil alih peran investasi dari swasta. Ini adalah contoh tipikal bagaimana negara mengintervensi untuk menyelamatkan kapitalisme dari krisis, dengan membuat kelas buruh membayar untuk krisis itu.”
“Triliunan dolar telah digelontorkan pemerintah di seluruh dunia untuk tujuan ini. Ini telah mendorong tingkat utang publik dunia sampai tingkat historis, yakni 98 triliun dolar atau 94 persen PDB dunia. Kendati demikian, kapitalis masih menolak untuk berinvestasi karena krisis overproduksi masih mencengkeram perekonomian dunia. Yang terjadi justru krisis hutang yang semakin memperdalam krisis kapitalisme. Sungguh kapitalisme ada di jalan buntu.”
Danantara dengan demikian menjadi lahan basah yang menguntungkan kapitalis besar, sementara semua resikonya akan ditanggung oleh negara yang membebankannya ke rakyat pekerja. Sebut saja Garuda Indonesia – yang sahamnya juga dimiliki oleh miliarder Chairul Tanjung – yang mendapat suntikan utang sebesar Rp 6,65 triliun dari Danantara untuk membantu kinerjanya yang empot-empotan;[10] atau penanaman modal sebesar Rp 3,3 triliun dari Danantara untuk proyek pabrik Chlor Alkali milik Prajogo Pangestu.[11]
Namun ada limit dari semua ini. Pemerintah mungkin mengira dengan Danantara mereka telah menemukan pohon uang baru. Namun yang dilakukan sebenarnya hanyalah memindahkan pemasukan dividen yang sebelumnya datang dari BUMN dan juga menggunakan BUMN praktis sebagai jaminan utang. Tidak ada uang baru. Tidak ada pemasukan baru. Negara terus menopang kapitalisme yang sakit-sakitan ini dengan utang, yang pada akhirnya akan dibebankan ke kelas pekerja.
Dari utang ke pemangkasan
Dengan krisis utang yang melanda dunia, para kreditor semakin resah dengan kemampuan pemerintah untuk bisa membayar utang. Di mana-mana, tekanan “kedisiplinan fiskal” semakin besar. Atas nama “efisiensi”, seruan pemangkasan anggaran dan kenaikan pajak – yang seluruhnya tentunya diarahkan ke rakyat pekerja – semakin lantang terdengar. IMF, misalnya, menganjurkan Indonesia untuk menaikkan pajak penghasilan untuk disalurkan ke investasi.[12] Ketika para ekonom borjuis ini berbicara mengenai investasi, yang mereka maksud adalah investasi untuk kapitalis, bukan investasi untuk misalnya pendidikan rakyat, pelayanan kesehatan, dsb.
Moody’s yang juga baru saja menurunkan credit rating outlook Indonesia ke negatif merujuk pada kekhawatirannya pada defisit defisit anggaran yang semakin melebar.[13] Alasan lain dari Moody’s adalah kemandirian bank sentral, yang sesungguhnya berarti pasar menginginkan kebijakan bank sentral yang lebih menurut pada kebutuhan pasar dan kebutuhan kreditor, dan bukan pada tekanan politik.
Semua ini adalah sinyal keras untuk meluncurkan serangan terhadap kelas pekerja. Pemerintah pun sudah menuruti sinyal ini, dengan pemangkasan yang sudah direncanakan. Tekanan defisit anggaran ini pun semakin menjadi-jadi karena dampak perang Iran yang telah menaikkan harga minyak. Untuk terus menjaga stabilitas sosial dan politik, yang sudah sangat rentan itu, pemerintah terpaksa meningkatkan subsidi BBM agar harga BBM terus terjangkau. Namun, konsekuensinya adalah melebarnya defisit anggaran.
Dengan kenaikan drastis subsidi BBM, pemerintah menyusun tiga skenario APBN 2026. Namun bahkan skenario yang paling optimis pun tidak menghindari defisit di atas 3 persen, ambang batas yang dianggap aman.[14] “Dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” ungkap Menko Ekonomi Airlangga Hartanto. Ini berarti pemangkasan anggaran ada di agenda. Apapun yang mereka lakukan hanyalah menunda krisis yang semakin besar.
Indonesia dalam dunia multi-polar
Dalam krisis kapitalisme yang semakin menajam ini, konflik antar-imperialis juga semakin menajam. Pasar dunia sudah tidak mencukupi lagi untuk dibagi-bagi di antara para perampok besar. Mereka kini saling bertikai seperti preman pasar.
Dua kekuatan imperialis besar yang kini berhadap-hadapan adalah AS dan China, dan ini menjadi tema utama abad ke-21. China telah menjadi kekuatan imperialis yang mengancam dominasi AS. Untuk terus memperkuat posisinya, China memperdalam cengkeraman modalnya di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia telah menjadi salah satu arena penting untuk ekspansi modal China. (Untuk penjabaran rinci proses ini, baca Penetrasi Imperialisme China ke Indonesia)
Atas nama kebijakan luar negeri bebas-aktif, borjuasi Indonesia mencoba mendapatkan yang terbaik dari konflik antara AS dan China. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah mereka mengobral kekayaan Indonesia – alam maupun manusia – kepada penawar tertinggi. Borjuasi kita menjadi hamba bagi AS dan China. Situasi ini tidak dapat bertahan lama, karena cepat atau lambat polarisasi dunia akan memaksa Indonesia memilih tuan mana yang harus mereka layani. Perang Iran semakin mendorong opini publik di Indonesia menjauhi AS dan mendekati China. Survei tahunan dari ISEAS-Yusof Ishak menunjukkan 80 persen pemengaruh kebijakan di Indonesia memilih beraliansi dengan China bila tiba situasi dimana mereka harus memilih antara AS atau China.[15]
Dalam dunia multi-polar hari ini, bangsa-bangsa kecil akan dicabik-cabik oleh kepentingan imperialis besar yang bertikai. Ini akan menyingkap kemunafikan borjuasi nasional kita, yang berbicara mengenai kedaulatan nasional tetapi sesungguhnya setia menjadi kacung imperialis. Oleh karenanya, masalah imperialisme akan menjadi sentral bagi banyak kaum muda, dan menjadi tugas kaum revolusioner untuk bisa memahaminya dan menarik garis demarkasi yang jelas dari kaum nasionalis borjuis dan borjuis kecil. Kita bukanlah kaum anti-imperialis vulgar seperti kebanyakan Kiri, yang melihat perjuangan anti-imperialisme dari kacamata sempit Global South melawan Global North. Posisi seperti ini biasanya berakhir dengan mendukung borjuasi nasional kita sendiri. Kita berjuang untuk mengakhiri kapitalisme di seluruh dunia, dengan melawan borjuasi di manapun mereka berada, bersandar hanya pada kekuatan kelas proletar.
Imperialisme adalah tahapan tertinggi perkembangan kapitalisme, dan oleh karenanya imperialisme hanya bisa diakhiri dengan mengakhiri kapitalisme di seluruh dunia. Tidak ada cara lain. Tidak mungkin melawan imperialisme tanpa melawan kapitalisme. Tidak ada perjuangan anti-imperialisme tanpa perjuangan anti-kapitalisme. Cara paling efektif untuk menghancurkan imperialisme adalah dengan mengekspropriasi kapitalis dan meletakkan ekonomi di bawah kontrol demokratik buruh.
Ada banyak rejim yang hari ini berkonflik dengan AS dan menyebut diri mereka anti-imperialis. Kita sebut saja Iran. Tetapi apa yang disebut perjuangan anti-imperialis para klerus ini adalah perjuangan yang terbatas. Kelas penguasa Iran – yaitu kelas kapitalis Iran – hanya menginginkan kebebasan mereka untuk bisa mendominasi wilayah mereka sendiri, untuk bisa menindas rakyat pekerja mereka sendiri tanpa campur tangan dari kekuatan lain. Ini bukan perjuangan untuk mengakhiri imperialisme, apalagi kapitalisme.
Dalam perang Iran yang telah memasuki minggu ke-4, kita menentang imperialisme AS sebagai kekuatan yang paling reaksioner. Kita serukan “Hands Off Iran”, tetapi bukan berarti kita mendukung rejim Ayatullah yang reaksioner itu. Dalam menentang imperialisme AS, kita tidak perlu lantas mengelu-elukan Ayatullah Khamenei, seakan-akan dia adalah pejuang anti-imperialis, seakan-akan dia bagian dari gerakan kiri. Dalam perang ini, simpati kita hanya dengan bangsa Iran yang sekarang dibombardir oleh AS. Kita tidak melampaui garis tersebut dan menjadi pemandu sorak rejim klerus Iran.
Kapitalisme berarti perang, dan dalam krisisnya yang terdalam maka semakin banyak konflik dan perang yang berkecamuk. Perang Ukraina masih berlangsung dan telah memasuki tahun ke-5. Perang Iran yang kata Trump akan berlangsung singkat telah memasuki bulan ke-2, dan dampaknya bahkan lebih parah daripada Perang Ukraina. Perang ini telah menciptakan krisis energi (serta pangan) yang teramat serius, yang konsekuensinya dipikul oleh rakyat miskin seluruh dunia. Apapun hasil akhir perang ini, seluruh wilayah Timur Tengah kini telah menjadi semakin tidak stabil. Perang Iran menunjukkan krusialnya kontrol atas rute perdagangan dan rantai pasok, dan ini memberi gambaran kepada kita mengenai bahaya besar konflik di Taiwan dan Laut China Selatan, yang akan melibatkan dua kekuatan besar. Sungguh kita memasuki dunia yang paling penuh gejolak, dan implikasinya akan sangat dalam terhadap perjuangan kelas.
Upaya sia-sia Prabowo untuk Menerapkan Kapitalisme Negara
Pemerintah di mana-mana berupaya mengatasi krisis kapitalisme dengan menangani problem produktivitas yang stagnan, yang disebabkan oleh keengganan serta ketidakmampuan borjuasi untuk melakukan investasi karena krisis overproduksi. Ini bukan problem likuiditas. Upaya Purbaya menyuntik Rp 200 triliun ke perbankan guna meningkatkan penyaluran kredit hanya menuai kekecewaan[16]. Tidak ada kapitalis yang berniat mengambil lebih banyak utang untuk mengekspansi produksi karena daya beli masyarakat yang rendah. Dalam kata lain, ada krisis overproduksi.
Danantara adalah salah satu upaya pemerintahan Indonesia untuk mencoba secara aktif dan langsung menggenjot investasi dan pertumbuhan produktivitas.
Sesungguhnya, ini bukanlah problem yang unik Indonesia. Seluruh kapitalisme dunia tengah terjangkiti penyakit ini karena krisis overproduksi. Di satu sisi, pasar yang sudah jenuh membuat kapitalis kehilangan minat membuka pabrik baru. Buat apa melakukan investasi bila tidak ada profit yang bisa terjamin? Di sisi lain, di era imperialisme, yakni era kapital finans, borjuasi hari ini telah menjadi semakin busuk karena mereka lebih memilih membuat uang dari uang. Seperti yang dijelaskan dalam karya Imperialisme: Tahapan Tertinggi Kapitalisme: “imperialisme adalah akumulasi besar uang kapital … dalam bentuk sekuritas (surat berharga). Oleh karenanya, kita saksikan pertumbuhan luar biasa besar dari sebuah kelas, atau, sebuah strata rente, yakni orang yang hidup dengan “memotong kupon”, yang tidak terlibat sama sekali dalam usaha.” Spekulasi jadi cara nyaman yang mereka pilih untuk memperkaya diri.
Dalam kasus Indonesia, yang kita miliki adalah borjuasi yang menghamba pada kapital finans internasional. Mereka tidak mampu – dan tidak tertarik – mengembangkan kekuatan produktif. Ada proses deindustrialisasi selama beberapa dekade terakhir. Kapitalis hanya tertarik dengan sektor komoditas sumber daya seperti minyak sawit, nikel, aluminum serta mineral lain karena dapat memberinya profit yang lebih besar dan lebih cepat. Sektor ini tidaklah menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, tetapi mereka memang tidak tertarik dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Motif mereka adalah profit. Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat pekerja adalah hasil sampingan yang tidak pernah mereka pikirkan.
Mengenai problem deindustrialisasi ini, para pengamat ekonomi biasanya menyalahkan biaya produksi yang tinggi (baca: upah buruh yang terlalu tinggi), proses perizinan yang lama (baca: mereka menginginkan deregulasi lebih lanjut), ataupun tenaga kerja yang katanya kurang kompetitif (baca: rakyat Indonesia terlalu bodoh dan tidak terampil). Intinya, semuanya yang salah kecuali borjuasi itu sendiri. Namun sesungguhnya, demikianlah karakter borjuasi Indonesia, yang puas dengan perannya sebagai penyuplai komoditas sumber daya alam dan tenaga kerja murah untuk kapitalisme global, serta menjadi pasar untuk kapital asing dan komoditas industri dari negeri-negeri maju.
Kesepakatan dagang Indonesia dengan AS[17] – kesepakatan yang tidak bisa tidak disebut sebagai penghambaan semi-kolonial – mencerminkan karakter borjuasi kita. Begitu juga tiket masuk $1 miliar dolar yang dijanjikannya ke Trump untuk bergabung ke dalam “Dewan Perdamaian”, yakni jadi kacung AS-Israel untuk meneruskan penjajahan terhadap Palestina. Kebijakan luar negeri bebas-aktif tidak lain adalah kebijakan mengemis pada semua kekuatan imperialis, entah AS maupun China, demi recehan yang bisa mereka kantungi. Sumber daya alam dan manusia dijual ke penawar tertinggi.
Karakter borjuasi yang menghamba ini merupakan konsekuensi historis dari keterlambatannya muncul di panggung sejarah. Kapitalisme Indonesia hanya mulai berkembang ketika imperialisme sudah menancapkan kukunya di seluruh dunia dan membagi-bagi wilayah di antara kekuatan-kekuatan besar. Oleh karenanya perkembangan kapitalisme di negeri ini bukanlah diinisiasi oleh borjuasi lokal organik yang tercerahkan, tetapi dipaksakan oleh kapital asing yang menjajah negeri ini. Indonesia diseret masuk ke dalam pasar dunia oleh imperialisme. Dengan demikian, borjuasi nasional di negeri-negeri kolonial seperti Indonesia tidaklah memiliki kemandirian ekonomi maupun politik, dan mereka terikat erat dengan seribu satu benang pada kepentingan modal asing (dan pertuantanahan).
Maka dari itu, upaya pemerintahan Prabowo untuk menerapkan kapitalisme negara guna mengembangkan kapitalisme Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045, dalam gembar-gembor Indonesia Emas 2045 mereka, hanyalah isapan jempol. Borjuasi Indonesia sejatinya tidak memiliki kapasitas untuk ke sana. Sementara pemerintahan Indonesia terlalu bangkrut dan korup – yang sendirinya adalah refleksi kelas borjuasi itu sendiri – untuk bisa membawa negeri ini ke visi Indonesia Emas mereka yang muluk-muluk itu.
Sebaliknya, kapitalisme negara digunakan untuk memperkaya pejabat dan kroni-kroni mereka, dalam relasi yang sepenuhnya parasitik. Misalnya, pengadaan dapur MBG banyak diserahkan ke polisi dan tentara[18]; atau keterlibatan tentara dan polisi dalam program ketahanan pangan, dengan polisi yang mengolah hampir 1 juta hektar lahan untuk menanam jagung[19]; atau penyerahan konsesi tambang ke para pemuka agama.
Alih-alih melibatkan kapitalis-kapitalis muda dan segar, untuk membina mereka menjadi kapitalis kuat, pemerintah hanya memperkaya barisan mereka sendiri serta konglomerat-konglomerat besar yang sudah mapan. Tidak ada satupun dari polisi, tentara, dan pemuka agama korup ini yang memiliki kapasitas bisnis sama sekali. Mereka layaknya benalu. Inilah potret kapitalisme-negara Prabowo yang boro-boro itu.
Mimpi untuk meniru China dan kapitalisme negara mereka tidaklah sesuai dengan kondisi historis. China bisa menerapkan kapitalisme negara secara sukses dan kini menjadi kekuatan yang mengancam AS persis karena ia telah menempuh jalan revolusi sosialis pada 1949 (walaupun akhirnya ada restorasi kapitalisme, tetapi revolusi sosialis 1949 telah menuntaskan tugas-tugas revolusi borjuis-demokratik yang diperlukan untuk bisa membangun kapitalisme yang kuat dan mandiri – untuk pemaparan yang lebih rinci mengenai proses restorasi kapitalisme di China, baca “Long March China Menuju Kapitalisme”). Hasilnya jelas. Peran menentukan negara dalam kapitalisme China dapat melahirkan kapitalis-kapitalis baru yang kuat dan dinamis seperti pemilik Ali Baba Jack Ma dan pemilik BYD Wang Chuanfu.
Indonesia Emas pun jadi lelucon, karena yang secara harfiah mendapat emas hanyalah kapitalis dan para pejabat. Rakyat pekerja, terutama anak-anak muda, hanya melihat Indonesia Gelap, yang sesuai dengan masa depan mereka yang gelap.
Masa depan generasi muda
Generasi muda hari ini terpuruk dalam kondisi yang tidak menentu. Jutaan menganggur kendati berijazah. Dari 44 juta anak muda berusia 15-24 tahun, 16 persen tercatat menganggur. Ini dua kali lipat daripada angka di negeri-negeri tetangga seperti Thailand dan Vietnam.[20]
Sementara, yang beruntung bekerja pun terdampar dalam sektor informal, dengan jam kerja tidak pasti, upah kecil, dan bahkan tidak jarang bekerja tanpa upah. Laporan terbaru dari Bank Dunia mengukuhkan realitas ini: “Individu berusia 15-24 tahun yang memasuki angkatan kerja sebagian besar bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Kurang dari 15 persen dari kelompok ini bekerja di sektor formal. Sebagian besar orang berusia 15-35 tahun tetap bekerja di sektor informal tingkat rendah sepanjang karier kerja mereka.”[21]
Yang berhasil masuk ke sektor formal pun tidak bisa disebut berhasil. Hanya 11 persen pekerja formal di kelompok usia 15-25 tahun yang memegang pekerjaan dengan kontrak tertulis dan jaminan sosial yang lengkap. Ini berarti hampir 90 persen pekerja formal muda ini bekerja tanpa kontrak dan tanpa kepastian. Masa depan yang tidak menentu menjadi latar belakang generasi muda ini.
Tidaklah mengherankan generasi muda hari ini di mana-mana menjadi barometer yang sangat sensitif dalam masyarakat kapitalis, karena merekalah yang langsung terdampak oleh krisis kapitalisme. Pada 1990an, kaum muda yang jadi motor pergerakan saat itu adalah mahasiswa dari kalangan borjuis-kecil. Mereka adalah lapisan intelektual yang menjadi penyambung lidah rakyat. Tidak demikian dengan gerakan muda hari ini, yang komposisinya lebih condong ke kelas pekerja. Semakin banyak mahasiswa dan pelajar hari ini yang datang dari lapisan kelas pekerja, tidak seperti sebelumnya di mana perguruan tinggi – dan bahkan sekolah menengah atas – kebanyakan hanya terjangkau oleh lapisan borjuis-kecil yang relatif mapan.[22] Ada proses proletarianisasi dalam pendidikan tinggi. Anak muda hari ini kini berjuang bukan atas nama rakyat pekerja, tetapi demi kelas mereka sendiri. Mereka bukanlah intelektual semata yang menyalurkan keresahan rakyat pekerja di dalam masyarakat, tetapi keresahan kelas mereka sendiri. Ini membuat gerakan kaum muda hari ini luar biasa kuat. Sejatinya, revolusi Gen-Z dalam kontennya adalah gerakan pekerja muda. Tugas kaum revolusioner adalah secara sadar menghubungkan gerakan kaum muda ini dengan gerakan kelas pekerja dan cita-cita revolusi sosialis.
Kondisi kelas pekerja yang terus tergerus
Borjuasi kita terus membanggakan pertumbuhan 5 persen per tahunnya yang berhasil mereka pertahankan. Mereka bahkan kini mengumbar akan menggenjotnya menjadi 8 persen per tahun. Namun pertumbuhan ini tidak tercerminkan sama sekali dalam perbaikan kesejahteraan rakyat.
Secara keseluruhan, dari periode 2018 hingga 2024, upah riil menurun sebesar 1,1 persen per tahunnya, dengan pekerja berketerampilan tinggi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu 2,3 persen per tahunnya. Proses pemiskinan ini tercermin juga dalam menyusutnya apa-yang-disebut “kelas menengah”, yang nyatanya adalah pekerja yang berpenghasilan relatif baik.
Penurunan upah riil berarti semakin sedikit komoditas yang bisa dibeli oleh kelas pekerja. Ini terefleksikan misalnya dalam melesunya produksi rokok, yang pada 2025 anjlok dan mencapai level terendah selama 5 tahun terakhir.[23] Ini disebabkan menurunnya daya beli rakyat, yang kini memilih menghisap rokok murah dan rokok ilegal. Pasar mobil juga terdampak, dengan semakin banyak konsumen yang tidak mampu membeli mobil baru dan memilih mobil bekas sebagai gantinya. Penjualan kendaraan bekas melesat hingga dua kali lipat dari mobil baru, naik dari 30 persen menjadi 68 persen.[24] Pada 2025, total penjualan mobil baru dari pabrik ke dealership anjlok 7,2 persen, menjadi terendah sejak Covid.[25] Dari barang sehari-hari sampai barang mewah, ada penurunan konsumsi, yang berarti penurunan taraf hidup. Proses pemiskinan menghantam semua lapisan rakyat pekerja.
Jadi apa yang kita lihat dari dua statistik di atas – pertumbuhan GDP yang disertai penurunan upah riil – adalah tingkat eksploitasi yang semakin kejam. Dengan upah yang semakin kecil keringat kelas buruh semakin diperas untuk menghasilkan nilai lebih yang semakin besar demi pundi-pundi emas kapitalis. Bila pada periode boom kapitalisme, upah riil yang diterima buruh masih bisa meningkat (sementara upah relatif menyusut), kini upah riil pun menyusut.
Untuk menutup biaya hidup yang semakin tinggi, kelas pekerja semakin mengandalkan utang. Krisis utang oleh karenanya juga langsung menimpa kelas pekerja. Perangkap pinjol yang menjerat terutama anak-anak muda menjadi marak selama 10 tahun terakhir. Tidak lagi mampu membayar rentenir modern ini, belakangan ini sempat menjamur fenomena galbay (gagal bayar), yang menjadi semacam bentuk resistensi terhadap bunga pinjol yang mencekik.[26] Namun perlawanan galbay ini – yang bersifat individualistis dan pada dasarnya pasif – tidaklah efektif, karena di belakang pinjol ini adalah perangkat hukum kapitalis yang akan selalu melindungi kepemilikan pribadi pemodal. Ini tidak menyelesaikan akar permasalahan epidemi utang, yakni pengangguran dan upah rendah.
Problem utang juga mencekik UMKM atau borjuis kecil. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di antara kapitalis kecil terus menanjak hingga 4,68 persen, lebih dari dua kali lipat di atas rata-rata NPL industri perbankan.[27] Ada risiko gagal bayar yang kian tinggi.
Di bawah kapitalisme, rakyat pekerja tidak merasa ada harapan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Yang tersisa hanyalah keputusasaan mengenai masa depan, keputusasaan yang dengan cepat bisa berubah menjadi kemarahan yang meledak ke permukaan dan mengguncang tatanan yang ada.
Ledakan revolusioner tengah dipersiapkan, bukan hanya karena tekanan kemiskinan yang tak tertanggungkan, tetapi juga karena tingkah laku kelas penguasa, dari skandal korupsi hingga kesemena-menaan mereka. Ketika kapitalisme dalam kurva naik, kesewenang-wenangan penguasa bisa ditolerir selama taraf hidup rakyat membaik, dan bila tidak membaik setidaknya tidak memburuk. Namun semua kebejatan penguasa menjadi sungguh tak tertanggungkan ketika asap dapur mulai berhenti mengepul. Kesewenang-wenangan, sekecil apapun, kini ada di bawah lensa pembesar.
Seperti yang kita jelaskan dalam dokumen “Bersiap untuk Revolusi” tahun lalu:
“Krisis kapitalisme dunia secara umum tengah menyiapkan konflik kelas di masa depan. Bagaimana konflik kelas ini akan meledak jelas bukanlah sesuatu yang bisa kita ramalkan dengan persis. Pemicunya pun bisa datang dari mana saja, dan tidak harus dari penyebab ekonomi langsung, karena sudah terlalu banyak jerami kering yang terkumpul, yang setiap saat dapat tersulut: kekerasan polisi, tingkah laku pejabat yang semena-mena, pemberangusan hak-hak demokratik, korupsi, kekerasan seksual terhadap perempuan, dst. dst.”
Kenaikan tunjangan rumah – yang sesungguhnya receh dibanding kekayaan para pejabat – dan pernyataan menghina Sahroni dengan demikian cukup untuk memicu insureksi revolusioner kemarin. Kelas penguasa tidak menyangka ini karena mereka sendiri sudah terbiasa dengan privilese mereka yang mereka anggap adalah kodrat ilahi mereka. Dalam skala global, dokumen Epstein menyingkap kebusukan kaum elite dengan begitu terperinci: bagaimana mereka saling membantu memperkaya diri mereka, cara mereka melakukan KKN, bagaimana mereka berpesta pora dan memuaskan nafsu cabul mereka, berbagi perempuan seperti barang dagangan. Ini semua adalah jerami kering untuk api revolusi.
Revolusi oleh karenanya adalah implisit dalam periode yang kita masuki hari ini. Bahkan, revolusi telah berubah hanya dari kemungkinan teoritis yang mengalir dari kondisi objektif yang ada menjadi peristiwa riil yang sudah mulai bergulir di depan mata kita. Roda revolusi sudah mulai bergulir, dan alur geraknya sudah semakin jelas.
Insureksi Agustus dan Masa Depan Revolusi Indonesia
Semua penjabaran kita di atas mengenai kondisi objektif untuk revolusi akan menjadi tak berguna ketika kita justru tidak mengenali revolusi ketika ia ada di depan mata kita. Tidak ada yang lebih buruk daripada seorang guru yang telah lama berbicara dan berceramah mengenai tibanya musim semi tetapi ketika dihadapkan dengan musim semi ia lantas tidak mengenalinya. Sehubungan dengan ini, insureksi revolusioner Agustus tahun lalu memberi kita, terutama kaum revolusioner muda, pelajaran penting mengenai apa itu revolusi. (Baca “Bagaimana Revolusi Ini Datang dan Kemana Ia Harus Melangkah” dan “Refleksi 25 Agustus untuk Membuka Jalan ke Depan”)
Pada insureksi revolusioner Agustus itu kita saksikan gambaran sekilas mengenai masa depan revolusi Indonesia. Dari episode yang singkat ini kita bisa belajar banyak mengenai revolusi dan bagaimana mempersiapkan diri kita.
Trotsky, dalam magnus opusnya, Sejarah Revolusi Rusia, menjelaskan dengan sangat baik apa itu revolusi:
“Fitur paling tak terbantahkan dari revolusi adalah keterlibatan langsung massa dalam peristiwa historis. Di masa normal, negara, baik negara monarki maupun negara demokratik, menempatkan dirinya di atas seluruh bangsa, dan sejarah dibuat oleh para ahli kenegaraan – raja, menteri, birokrat, anggota parlemen, jurnalis. Tetapi, pada momen-momen krusial, ketika tatanan lama sudah tidak bisa lagi ditoleransi oleh massa, mereka mendobrak sekat-sekat yang telah mengesampingkan mereka dari arena politik, menyingkirkan orang-orang yang telah lama mewakili mereka, dan menciptakan dengan keterlibatan langsung mereka fondasi awal untuk sebuah rejim yang baru. Apakah ini baik atau buruk, kita serahkan pada penilaian kaum moralis. Kita sendiri akan menerima fakta sebagaimana adanya berdasarkan alur perkembangan peristiwa yang objektif. Sejarah revolusi bagi kita, pertama-tama, adalah sejarah masuknya massa secara paksa ke dalam ranah kekuasaan atas nasib mereka sendiri.”
Insureksi Agustus menunjukkan dalam bentuk embrionik fitur-fitur revolusi seperti yang Trotsky jelaskan di atas. Gelombang demonstrasi insureksioner yang menyebar bak api liar kemarin tidaklah sama dengan semua demonstrasi besar sebelumnya. Ada perbedaan kualitatif.
Pertama, keterlibatan massa luas dalam skala yang tak pernah terlihat sebelumnya sejak 1998, terutama kaum muda. Tidak hanya itu, ada simpati kuat dari hampir seluruh lapisan rakyat pekerja. Di banyak demonstrasi-demonstrasi sebelumnya, kita biasanya menemui sikap tak acuh, atau bahkan antipati, dari massa luas, di mana rejim umumnya berhasil menggambarkan demonstrasi sebagai aksi segelintir orang saja. Kali ini sungguh berbeda. Massa luas melihat insureksi kemarin sebagai aksi yang sah, sebagai ekspresi kemarahan mereka juga. Banyak yang bahkan mengamini aksi-aksi pembakaran gedung-gedung pemerintah dan penjarahan rumah-rumah pejabat.
Kedua, massa tidak hanya turun ke jalan untuk berdemonstrasi satu dua jam dan lalu kembali ke rumah masing-masing. Mereka menyerang sentra-sentra kekuasaan: kantor polisi dan gedung-gedung parlemen. Mereka menyerbu rumah anggota-anggota DPR yang paling mereka benci, dan tentunya Menkeu Sri Mulyani, sang arkitek pemangkasan yang telah mencekik mereka. Mereka menyampaikan suara mereka dengan tindakan. Demonstrasi-demonstrasi ini mungkin saja tampak liar dan mengandung elemen kerusuhan, tetapi ini tidak bisa tidak. Massa luas turun ke jalan dan merasakan kekuatan kolektif mereka untuk pertama kalinya. Seluruh kegeraman mereka terhadap sistem yang busuk ini, yang telah terkumpul puluhan tahun, tumpah ruah dalam satu tubuh massa yang besar. Ini adalah perasaan yang luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa dipahami oleh banyak aktivis yang sudah terlalu terbiasa berdemonstrasi. Tidak hanya itu saja, di jalan-jalan mereka langsung dihadapkan dengan brutalitas polisi yang akhirnya menewaskan salah satu dari mereka. Api di dada mereka pun secara harfiah loncat keluar menjadi api yang membakar simbol-simbol kekuasaan.
Ketiga, massa dengan sendirinya, tanpa rapat koordinasi, tanpa bendera organisasi, mengadopsi slogan “Bubarkan DPR”. Mereka mendobrak masuk ke arena perjuangan dengan slogan yang langsung menohok ke jantung problem, yakni problem kekuasaan. Inilah mengapa kelas penguasa begitu ketar-ketir. Mereka masih ingat dengan Revolusi 1998, dan mereka merasakan mood revolusioner yang serupa meledak ke permukaan.
Ketika massa menyeruak masuk ke arena perjuangan, mereka masuk bukan dengan rencana yang matang ataupun program yang sempurna. Inilah revolusi, terutama di fase awalnya. Ketika lantas banyak kaum Kiri yang mencibir slogan tersebut, dan bahkan tidak sedikit yang berspekulasi liar bahwa slogan dan insureksi kemarin diinisiasi oleh bandar kepentingan, mereka menunjukkan ketidakpahaman mereka mengenai mekanisme revolusi dan gerak kesadaran massa. Mereka menafikan agensi rakyat pekerja karena mereka tidak percaya pada massa ataupun kapasitas revolusioner massa.
Para aktivis Kiri ini sesungguhnya sudah terlalu biasa dengan perjuangan kecil untuk reforma sehari-hari. Mereka terbiasa dengan aksi-aksi yang rapi, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan rapat koordinasi di sekre mereka, dengan mokom mereka dan para orator di atasnya, dengan korlap mereka. Sehingga, ketika massa luas akhirnya masuk ke arena perjuangan, dengan cara mereka sendiri dan tentunya dengan segala kekurangan mereka, para aktivis Kiri ini kelimpungan. Kebiasaan lama kaum Kiri mengorganisir demonstrasi kecil-kecilan, dengan logistik dan jadwal yang telah dipersiapkan dengan matang, kini berbenturan dengan realitas hidup revolusi yang tidak bisa ditempatkan di kotak-kotak kecil yang rapi. Kaum revolusioner tidak boleh membuat kesalahan yang sama.
Revolusi bukanlah drama satu babak. Babak pembukaan yang singkat ini sudah selesai, tetapi drama revolusi ini belumlah selesai. Naskahnya bahkan belum selesai tertulis, tetapi kita – berangkat dari perspektif kita mengenai situasi dunia hari ini – tahu bahwa narasi utamanya cepat atau lambat akan mengarah ke klimaks revolusi. Bagaimana klimaks ini akan diselesaikan, dengan kemenangan revolusi sosialis atau kemenangan reaksi, akan ditentukan oleh aktor-aktornya, yakni faktor subjektif. Revolusi Gen-Z telah menunjukkan apa yang telah kita katakan berulang kali: kelas pekerja adalah kelas revolusioner yang siap menumbangkan kapitalisme, tetapi untuk melakukan ini mereka membutuhkan kepemimpinan revolusioner – yaitu pejuang-pejuang tangguh yang terhimpun dalam organisasi yang profesional, rapat, dan disiplin.
Mempersiapkan organisasi revolusioner
Insureksi Agustus adalah momen ketika rakyat pekerja menunjukkan sekilas kekuatan mereka kepada kelas penguasa, memperingatkan kelas penguasa sekali lagi bahwa mereka memiliki kapasitas revolusioner untuk mengubah masyarakat. Peringatan singkat ini saja sudah cukup membuat kelas penguasa begitu resah, sehingga reaksi mereka adalah meluncurkan gelombang penangkapan terbesar sejak 1998, di mana lebih dari 6000 orang ditangkap, dan 700 digadang ke pengadilan karena keterlibatan mereka dalam insureksi Agustus.[28] Reaksi keras penguasa menunjukkan mereka memahami bahaya eksistensial yang mengintai dari insureksi kemarin.
Bahkan koran liberal The Jakarta Post menerbitkan editorial dengan tajuk “Not a ‘98 repeat”. Mereka intinya memohon kepada rejim Prabowo untuk memiliki “keberanian, kerendahan hati dan tanggung jawab untuk mencapai demokrasi yang matang” agar Revolusi 1998 tidak terulang kembali.[29] Demikianlah tabiat kaum liberal. Mereka getol mengkritik pemerintah, tetapi mereka melakukannya untuk mencegah revolusi dari bawah dan menyelamatkan kapitalisme.
Kendati inisiatif, kreativitas dan keberanian massa yang luar biasa, ini tidak cukup untuk mencapai tujuan akhir mereka: perubahan fundamental dalam kondisi hidup mereka. Untuk itu kelas pekerja harus menggulingkan rejim kapitalis yang berkuasa dan menegakkan sosialisme. Pemenuhan tugas ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan spontanitas. Untuk menghapus kapitalisme dan memenangkan revolusi, rakyat pekerja harus memiliki partai revolusioner mereka sendiri, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari khusus untuk pemenuhan tugas ini.
Di Nepal, revolusi Gen-Z berhasil menumbangkan pemerintahan yang ada. Kaum muda dan rakyat pekerja Nepal sungguh membubarkan DPR dengan membumihanguskan gedung di mana para tikus-tikus itu berkumpul. Apa hasil dari revolusi Gen-Z ini? Ini hanya membawa kemenangan elektoral bagi partai borjuis lainnya, yaitu partai RSP, untuk menggantikan partai borjuis lama, Nepali Congress Party, yang sudah terdiskreditkan. Tidak ada perubahan fundamental. Yang ada hanya perubahan personel.
Sesungguhnya, rakyat pekerja Nepal telah menempuh jalan revolusi dua kali, sebelumnya pada 2006. Namun partai kelas pekerja yang memimpin Revolusi 2006 – tidak hanya satu tetapi dua Partai Komunis (Maois) – terbukti tidak mumpuni untuk menuntaskan revolusi Nepal. Alih-alih menumbangkan kapitalisme dan menegakkan sosialisme, mereka menjadi pengelola kapitalisme. Mereka hanya “komunis” dalam nama, tetapi sesungguhnya adalah partai reformis. Revolusi dalam ucapan, reformisme dalam perbuatan. Para petinggi partai-partai “komunis” ini terlibat dalam KKN dan menjadi bagian dari sistem kapitalis, sementara pengangguran di antara kaum muda melampaui 20 persen dan ratusan ribu buruh harus jadi budak di negeri asing. Dalam revolusi Gen-Z ini mereka tersapu.
Tanpa keberadaan partai revolusioner, energi massa menguap sia-sia. Ini fakta tak terbantahkan, yang telah kita saksikan di Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan banyak revolusi lainnya sepanjang sejarah. Revolusi Rusia 1917 juga akan berakhir dengan nasib yang sama bila saja tidak ada Partai Bolshevik. Inilah perbedaannya.
Kapitalisme akan terus menciptakan syarat-syarat untuk revolusi. Kelas pekerja akan lagi dan lagi menempuh jalan revolusi karena tidak ada jalan lain lagi bagi mereka. Pertanyaannya bukanlah kapan revolusi akan datang, tetapi apakah kita siap. Kita harus jujur mengatakan bahwa bila revolusi datang esok hari, atau bulan depan, atau tahun depan, kita belumlah siap untuk membawanya ke kemenangan. Kenyataan ini mendikte tugas kita selanjutnya.
Borjuasi sudah bangkrut dan tidak lagi layak memimpin masyarakat. Namun proletariat belumlah siap untuk menggantikannya karena mereka belumlah memiliki kepemimpinan revolusioner yang bisa mengantarkan perjuangannya ke pintu gerbang sosialisme. Ini membutuhkan tindakan yang sadar, yang dicerahkan oleh pengalaman historis kelas pekerja. Dalam partai revolusioner-lah terkonsentrasi pengalaman historis kelas pekerja.
Partai revolusioner bukan hanya sekumpulan orang, tetapi pejuang-pejuang tangguh yang telah meresapi pengalaman historis kelas pekerja – yaitu ide, program, metode, dan tradisi proletariat. Partai revolusioner inilah yang harus kita bangun. Kader-kader pejuang demikianlah yang harus kita himpun dan tempa.
Roda revolusi sudah mulai berputar. Walaupun untuk sementara telah terhenti, dalam perjalanannya yang singkat putaran roda ini menyebabkan banyak kehancuran, tidak hanya kehancuran fisik tetapi terutama kehancuran dalam kerak-kerak kesadaran rakyat luas, dan terutama kaum muda. Tidak ada yang sia-sia dalam sejarah, apalagi revolusi. Kondisi-kondisi kehidupan yang tahun lalu mendorong roda revolusi ini masih ada dan bahkan telah menjadi semakin matang. Seluruh tugas kita mengalir dari sana: bersiap, bersiap, sekali lagi bersiap untuk revolusi!
“Kekuatan historis terbesar dari kaum oposisi, kendati kelemahannya sekarang, bersumber dari fakta bahwa mereka merasakan denyut nadi proses historis-dunia, bahwa mereka melihat dengan jelas dinamika kekuatan-kekuatan kelas, memiliki wawasan untuk hari depan yang akan datang dan secara sadar bersiap untuknya. Bila kita abstain dari aktivitas politik, ini berarti abstain dari mempersiapkan diri untuk esok hari.” (Trotsky, My Life)
[1] “Defence and AI spending sends global debt to record $348tn.” FT, 25 Feb 2026.
[2] “Global Debt Remains Above 235% of World GDP.” IMF Blog, 17 Sep 2025.
[3] “Indonesia’s president-elect plans sharp rise in debt, says top adviser.” Financial Times, 10 July 2024.
[4] “Alarm Utang RI Menyala: Debt Service Ratio Tembus 42%, Apa Artinya?” CNBC Indonesia, 8 Maret 2026.
[5] “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment: Indonesia.” IMF, 3 Feb 2026.
[6] “Total Utang Pemerintah R9 0.638 T di Akhir 2025, Capai 40,46% dari PDB.” CNBC Indonesia, 13 Feb 2026.
[7] “Apa Risiko Utang Danantara bagi BUMN.” Tempo, 25 Juli 2025.
[8] “Soal Utang Whoosh, COO Danantara: Tinggal Tanya ke Pak Menko Sama Pak Menkeu.” Kompas, 17 Maret 2026.
[9] “Danantara Gelontorkan Investasi hingga USD 14 M Tahun Ini dari Dividen BUMN.” Kumparan, 23 Jan 2026.
[10] “Billionaire Chairul Tanjung-Backed Garuda Indonesia Gets $408 million Loan from Danantara” Forbes, 24 Jun 2025.
[11] “Danantara Investasi di Proyek Chandra Asri Rp 3,3 Triliun.” Tempo, 3 Mar 2026.
[12] “Ini Usulan Lengkap IMF Soal Pajak yang Ditolak Purbaya.” CNBC Indonesia, 19 Feb 2026.
[13] “Moody’s cuts Indonesia outlook to negative on governance concerns.” Reuters, 5 Feb 2026.
[14] “Tanggapi Skenario Pelebaran Defisit APBN, Presiden Prabowo Minta Upayakan Penghematan.” Kompas, 13 Mar 2026.
[15] “The U.S. Is Pushing Southeast Asia Toward China. The Iran War Made It Worse.” Council on Foreign Relations, 9 April 2026.
[16] “Mengapa kredit bank seret meski ada dana Rp 200 triliun.” Tempo, 26 Des 2025.
[17] “Penjelasan lengkap deal dagang RI-AS, dari tarif hingga produk halal.” CNBC Indonesia, 22 Feb 2026.
[18] “Bagaimana yayasan polisi meraup untung proyek MBG.” Tempo, 22 Maret 2026.
[19] “Tanam jagung di kebun polisi.” Tempo, 22 Maret 2026.
[20] “Indonesia has 44 million youths. It’s struggling to get them jobs.” Aljazeera, 18 Juli 2025.
[21] “Indonesia Economic Prospects December 2025: Digital Foundations for Growth.” World Bank Group, 16 Dec 2025.
[22] Dari 1998 hingga 2025, jumlah mahasiswa meningkat dari 2 juta menjadi 8 juta, yakni 400 persen, sementara populasi meningkat dari 200 juta hingga 290 juta, atau 50 persen. Semakin banyak lapisan kelas pekerja yang memasuki perguruan tinggi. Tren serupa kita saksikan di tingkat SMA dan sekolah kejuruan.
[23] “Fenomena rokok murah & pengusaha yang bisa kembali bernapas.” CNBC Indonesia, 30 Desember 2025.
[24] “Mobil baru terlibas pasar mobil bekas.” Tempo, 8 Maret 2026.
[25] “Di balik penjualan mobil baru yang lesu.” Tempo, 8 Maret 2026.
[26] “Fenomena gagal bayar pinjol – ‘Sudah lelah gali lubang, tutup lubang’.” BBC Indonesia, 20 Juni 2025.
[27] “Bom waktu kredit macet UMKM.” Tempo, 28 Maret 2026.
[28] “Temuan Komisi Pencari Fakta di balik kerusuhan Agustus 2025: ‘Akumulasi kemarahan publik dan pola operasi mirip Malari 1974’” BBC Indonesia, 16 Feb 2026.
[29] “Not a ’98 Repeat” Jakarta Post, 1 Sep 2025.