Dalam Tempo edisi 31 Mei 2026, kita disuguhkan sketsa biografikal Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, Dekan Fakultas Ekonomi UI, dan menteri perdagangan Orde Baru. Ia digadang-gadang sebagai “arsitek pembangunan Indonesia”, seorang “teknokrat” dengan “kebijakan ekonomi yang rasional, terencana, dan berorientasi pada kemaslahatan publik”. Yang kita dapati adalah gambaran seorang ekonom yang brilian dan visioner. Namun sesungguhnya ia tidak lebih dari seorang ekonom jagal, yang berperan besar mendirikan rejim Orde Baru di atas tulang belulang jutaan rakyat.
Setelah Suharto berhasil membabat kekuatan terorganisir kelas buruh dan tani, datanglah para ekonom borjuis – dengan Sumitro sebagai “godfather” Berkeley Mafia – untuk menanamkan pohon-pohon modal di atas tanah yang telah basah “subur” oleh guyuran darah jutaan rakyat pekerja. Inilah peran Sumitro sebagai menteri perdagangan kabinet pertama Suharto. Ia bukan semata teknokrat yang berdiri terpisah dari rejim Orde Baru, seakan-akan hanya kutu buku yang menulis buku-buku ekonomi. Ia aktif merumuskan bagaimana kediktatoran militer ini bisa melayani kepentingan kapitalis dalam menghisap buruh dan tani. Sumitro memang tidak menenteng senjata, tetapi dengan penanya ia bertanggung jawab atas penindasan yang diderita rakyat selama bergenerasi.
Majalah liberal ini dengan tanpa malu berupaya memelintir sejarah, seakan-akan Sumitro adalah sosok pemikir jujur yang ingin membangun bangsa dan melayani rakyat. Dalam artikel mereka, “Bagaimana Orde Baru membelokkan ekonomi kerakyatan Sumitro”, kita disuguhkan sosok tragis, yang katanya ingin berpihak pada rakyat tetapi dihalangi oleh Orde Baru. Seperti politisi, para ekonom borjuis selalu harus mengatakan kebijakan mereka ditujukan untuk menyejahterakan rakyat kecil. Ini untuk menutupi kepentingan kelas berpunya yang mereka wakili. Prabowo pun belajar dengan sangat baik dari bapaknya.
Setelah Suharto berkuasa, salah satu kebijakan Sumitro adalah dengan segera membuka keran impor gandum, yang katanya demi “ketahanan pangan” dan kesejahteraan rakyat. Tetapi dibaliknya adalah kepentingan AS untuk mengekspor gandum mereka ke Indonesia dan kepentingan Bogasari milik konglomerat Sudono Salim yang memegang monopoli gandum. Kebijakan ini telah menciptakan ketergantungan pada negara-negara Barat yang mengontrol suplai gandum.
Sumitro bukan hanya ekonom yang disibukkan dengan kegiatan akademis, tetapi juga bankir dan kapitalis yang sangat aktif. Ia pendiri dan ketum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Presiden Komisaris PT Astra, Presiden Komisaris Bank Niaga, penasihat untuk berbagai korporasi multinasional, di antara lainnya. Mengapa tidak? Hubungan dekatnya dengan Soeharto, sampai-sampai ia jadi besannya, berarti akses ke berbagai privilese untuk memperkaya diri. Keluarganya adalah bagian dari kapitalis besar Indonesia, dengan dua anak laki-lakinya yang memiliki kekayaan puluhan triliun rupiah.
Citra Sumitro sebagai “kritikus Soeharto” pun dibesar-besarkan – bila bukan dibuat-buat – oleh Tempo. Mudah sekali mengkritik rejim yang memang sudah sempoyongan dan sungguh kita tidak kekurangan “kritikus” semacam itu. Mereka senantiasa membela Orde Baru di masa jayanya, tetapi setelah rejim ini tumbang mereka langsung menggali-gali semua ekspresi “kritik” – bahkan yang paling moderat sekalipun – yang pernah mereka lontarkan, supaya bisa mengenakannya sebagai tanda kehormatan bahwasanya mereka adalah bagian dari oposisi.
Hampir mustahil kita dapat menemui ekonom yang sungguh berpihak pada kelas pekerja. Para teknokrat ini, dosen-dosen di kampus, pembuat kebijakan dan sebagainya, sejatinya melayani kelas kapitalis. Tugas mereka sebagai intelegensia adalah merancang sistem eksploitasi kapitalisme dan memberinya pembenaran intelektual. Sumitro mungkin bukan Anwar Congo, tetapi tangan ekonom jagal ini tidak kalah berlumuran darah.