
Lawan supremasi militer dengan supremasi sosialisme!
Satu-satunya cara untuk bisa mengakhiri supremasi militer adalah dengan berjuang demi supremasi kelas pekerja dan supremasi sosialisme.
Satu-satunya cara untuk bisa mengakhiri supremasi militer adalah dengan berjuang demi supremasi kelas pekerja dan supremasi sosialisme.
Ahok yang kini mengklaim memberantas korupsi Pertamina menunjukkan paradoks klasik pejabat publik: mengaku tidak mengetahui hilangnya ratusan triliun dari perusahaan yang dipimpinnya, membuktikan bahwa kekuasaan kapitalisme sering membuat masalah terhadap masyarakat luas.
Pilkada 2024 mencerminkan krisis demokrasi borjuis di Indonesia—sistem yang hanya melayani kaum kapitalis, sementara rakyat dibiarkan tanpa harapan dan tanpa pilihan.
Kaum liberal, yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada Jokowi, sekarang menahan kecut melihat kenyataan bahwa demokrasi di bawah Jokowi tidak seperti yang mereka harapkan.
Majunya pasangan Prabowo-Gibran, yang de fakto sebenarnya adalah pasangan Prabowo-Jokowi, dengan Gibran hanya sebagai utusan ayahnya belaka.
Rafael, ayah Mario, sudah dicopot dari jabatannya dan mulai diperiksa oleh KPK. Tetapi dia hanya akan dijadikan kambing hitam oleh pemerintah guna menenangkan massa. Pemerintah harus mempertahankan citra adanya keadilan, dan dalam satu dua kesempatan akan mengorbankan satu dua orang dari barisannya demi keselamatan seluruh jajarannya yang busuk.
Hanya dengan memahami kenyataan ini kita bisa memahami KUHP yang baru ini. Kelas penguasa tidak melakukan sesuatu tanpa alasan. Bila mereka mengebiri hak demokrasi, ini bukan karena mereka tidak paham atau gagal paham demokrasi.
Rakyat sudah mulai melihat betapa bobroknya institusi penegakan hukum di negeri ini. Suatu saat rakyat akan menuntut pertanggungjawaban. Semakin rakyat melihat bahwa mereka yang berkuasa tidak pernah ada di pihak rakyat, semakin rakyat tergerak untuk menggulingkan kekuasaan tersebut.
Selama ada kelas kapitalis yang memegang kendali atas tuas ekonomi dan mengeksploitasi rakyat pekerja, selama ada Negara Borjuasi yang bertugas memfasilitasi eksploitasi ini dan mempertahankan dominasi kelas kapitalis, maka selama itu pula akan ada korupsi. Usaha KPK untuk memberantas korupsi oleh karenanya adalah seperti menjaring angin, dan kontroversi TKW ini adalah salah satu contohnya.
Belum lama yang lalu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat geger dunia “masyarakat sipil” dengan deklarasi pembentukan Civil Society Watch.