Hari ini, melihat drama politik Polri-KPK, saya seperti sedang menonton pementasan drama-drama tragedi karya Shakespeare. Drama politik yang sedang dimainkan oleh para aktor bayaran berpengalaman ini sangat menegangkan, bahkan, lebih jauh, mirip sekali dengan pertunjukan tarian striptis, di mana para penari akan melepas lapisan persembunyiannya satu per satu.
KPK kembali menjadi ajang tarik menarik antara berbagai kepentingan.
Sejarah mengenal berbagai peristiwa kekejaman, kekerasan, dan berbagai bentuk pembunuhan-pembunuhan massal. Pembantaian Nankin di China, Peristiwa Holocaust di Jerman serta pembantaian suku Indian di Amerika, dll,. Bila kita tidak memahami dimana latar belakang sejarah bergerak, kita akan dibingungkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, seakan-akan semua ini bergerak secara kebetulan. Sejarah akan tampak hanya seperti serangkaian peristiwa-peristiwa penuh darah.
Tugas-tugas mengakhiri semua permasalahan negeri ini terletak di punggung kelas buruh sebagai garda depan bangsa. Mengganti semua institusi borjuis dengan institusi kelas buruh. Tidak ada ilusi bagi rakyat untuk perjuangan kembali pada demokrasi borjuis.
Biaya produksi di Indonesia sangat murah karena, tidak seperti Amerika atau negara-negara Barat lainnya, para pengusaha di sini tidak perlu memperhatikan berbagai undang-undang, yang kalau dipenuhi semuanya akan memakan biaya yang besar. Pengabaian ini dapat dibeli dengan suap, dengan apa yang disebut biaya siluman. Bagi buruh, oleh karenanya, memerangi korupsi berarti memerangi pengabaian hukum dan penginjak-injakan hak buruh.
Korupsi hanya mungkin terjadi ketika ada segelintir orang yang memegang kekuasan ekonomi dan politik di atas masyarakat luas yang tak berdaya. Kita saksikan dengan jelas bagaimana korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan koridor kekuasaan.
Tulisan ini adalah kritik atas artikel Mochtar Naim, seorang sosiolog, yang dimuat di media Kompas belum lama ini (1/10/12), Artikel Naim yang berjudul “Menghapus Korupsi” mengetengahkan sebuah logika penyelesaian yang pada dasarnya moralistik—dan oleh karenanya absurd—mengenai persoalan korupsi. Terdapat tiga pendekatan yang sedang diajukan oleh Naim: yakni pendekatan psiko-teologi, multilevel dan multifaset, dan pendekatan kultural. Kita akan mengupas satu per satu pendekatan ini dan menunjukkan kebuntuan dari tiap-tiap solusi tersebut.
Demo kita harus “tidak tertib” kalau kita ingin memaksa – bukan memohon – pemerintahan ini untuk membatalkan rencana kenaikan BBM.
Kalau agama adalah keluh kesah dari makhluk tertindas dan jantung-hati dari dunia yang kejam, maka fundamentalisme agama – dan terorismenya – adalah raungan membabi buta dari makhluk tertindas yang sudah menemui jalan buntu.
Kaum Marxis memperjuangkan sebagai program politiknya “Kebebasan beragama, dan kebebasan dari agama” dan “Pemisahan antara Negara dan agama.” Rakyat harus punya kebebasan sepenuh-penuhnya untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun, atau tidak memeluk agama sama sekali. Negara – sebagai badan rakyat yang sepenuhnya – tidak boleh dicampuraduk dengan agama.