Tugas-tugas mengakhiri semua permasalahan negeri ini terletak di punggung kelas buruh sebagai garda depan bangsa. Mengganti semua institusi borjuis dengan institusi kelas buruh. Tidak ada ilusi bagi rakyat untuk perjuangan kembali pada demokrasi borjuis.
Hukum & Demokrasi
Pungli, Korupsi dan Upah Buruh
Biaya produksi di Indonesia sangat murah karena, tidak seperti Amerika atau negara-negara Barat lainnya, para pengusaha di sini tidak perlu memperhatikan berbagai undang-undang, yang kalau dipenuhi semuanya akan memakan biaya yang besar. Pengabaian ini dapat dibeli dengan suap, dengan apa yang disebut biaya siluman. Bagi buruh, oleh karenanya, memerangi korupsi berarti memerangi pengabaian hukum dan penginjak-injakan hak buruh.
Memberantas Korupsi dengan Perjuangan Kelas
Korupsi hanya mungkin terjadi ketika ada segelintir orang yang memegang kekuasan ekonomi dan politik di atas masyarakat luas yang tak berdaya. Kita saksikan dengan jelas bagaimana korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan koridor kekuasaan.
Logika Korupsi
Tulisan ini adalah kritik atas artikel Mochtar Naim, seorang sosiolog, yang dimuat di media Kompas belum lama ini (1/10/12), Artikel Naim yang berjudul “Menghapus Korupsi” mengetengahkan sebuah logika penyelesaian yang pada dasarnya moralistik—dan oleh karenanya absurd—mengenai persoalan korupsi. Terdapat tiga pendekatan yang sedang diajukan oleh Naim: yakni pendekatan psiko-teologi, multilevel dan multifaset, dan pendekatan kultural. Kita akan mengupas satu per satu pendekatan ini dan menunjukkan kebuntuan dari tiap-tiap solusi tersebut.
Hak Untuk Berdemo Tidak Tertib
Demo kita harus “tidak tertib” kalau kita ingin memaksa – bukan memohon – pemerintahan ini untuk membatalkan rencana kenaikan BBM.
Terorisme dan Fundamentalisme
Kalau agama adalah keluh kesah dari makhluk tertindas dan jantung-hati dari dunia yang kejam, maka fundamentalisme agama – dan terorismenya – adalah raungan membabi buta dari makhluk tertindas yang sudah menemui jalan buntu.
Kebebasan Beragama dan Kebebasan dari Agama
Kaum Marxis memperjuangkan sebagai program politiknya “Kebebasan beragama, dan kebebasan dari agama” dan “Pemisahan antara Negara dan agama.” Rakyat harus punya kebebasan sepenuh-penuhnya untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun, atau tidak memeluk agama sama sekali. Negara – sebagai badan rakyat yang sepenuhnya – tidak boleh dicampuraduk dengan agama.
Menangani Korupsi Lewat Pemerintahan Buruh
Kegagalan rejim SBY dalam menangani korupsi harus membuat kita mempertanyakan kemampuan sistem pemerintahan kapitalis ini untuk memberantas penyakit akut ini.
Korupsi Politik: Dampak Logis dari Demokrasi Borjuis
Sifat korupsi tidak lepas dari sifat ekonomi-politik borjuis-kapitalis. Konsep demokrasi borjuis adalah jalan lebar yang dibuat untuk memuluskan gerak roda ekonomi-politiknya yang eksploitatif dan koruptif. Di dalam negara monarki atau totaliter, korupsi memang menjadi tradisi. Tetapi di dalam negara “demokrasi’ borjuis, praktek korupsi memiliki warna lebih buruk lagi.
FPI Sebagai Gejala Kebangkrutan Borjuis Nasional Indonesia
Front Pembela Islam (FPI), yang dibentuk oleh para perwira tinggi dan para eks perwira tinggi polisi yang sudah kadung bejat dalam jejaring struktural kapitalisme birokrat dan kapitalisme kroni, dengan diberi pakaian Islam konservatif di bawah kharisma feodal seorang habib, para preman dan pengangguran itu benar-benar menjadi alat pemerasan dan penghajar siapa saja yang dipandang tidak seiring sejalan dengan kepentingan setan-setan birokratik dan kroni. Tak ayal lagi, para preman berseragam dan para preman bersorban bahu-membahu menjelma menjadi seekor monster reaksioner berkepala tujuh yang durjana bukan alang-kepalang.