Jika neraka memiliki ruang tunggu, maka pada awal 2026, ruang itu adalah bangsal pediatrik Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV).
Memasuki gerbangnya, kita akan disambut oleh aroma yang khas—campuran tajam antiseptik yang gagal menutupi bau amis darah yang mengering dan keringat ketakutan. Di dalam, pemandangannya adalah sebuah lukisan Goya yang hidup. Tidak ada lagi ruang tersisa. Pasien—mayoritas anak-anak dengan mata cekung dan kulit yang terbakar demam—terbaring di atas tikar di lantai koridor yang dingin.
Mereka adalah tumbal dari wabah yang seharusnya bisa dicegah. Mereka adalah korban ketidakbecusan pemerintahan Xanana, yang sebelumnya dielu-elukan bak dewa penyelamat rakyat. Epidemi DBD ini adalah buah dari ketidakacuhan kelas penguasa terhadap masalah sistem kesehatan di Timor-Leste yang tidak pernah ditangani dengan serius. Horor tanpa akhir inilah yang menjadi konsekuensinya.
Para orang tua duduk di samping anak-anak mereka seperti patung keputusasaan, mengipasi tubuh kecil yang menggigil hebat. Mereka menatap selang infus yang menetes lambat—cairan kehidupan yang stoknya semakin menipis. Mereka menunggu “fase kritis,” saat di mana demam turun bukan karena kesembuhan, melainkan karena tubuh menyerah, pembuluh darah bocor, dan pendarahan internal dimulai.
Di sudut gelap, seorang ibu meraung tanpa suara saat dokter muda yang kelelahan menggelengkan kepala perlahan. Anaknya baru saja kalah dalam perang melawan pendarahan masif. Satu lagi jiwa kecil ditarik keluar dari bangsal, menyisakan ranjang kosong yang akan segera terisi kembali dalam hitungan detik.
Laporan dari Kementerian Kesehatan Timor Leste (Ministeriu saude) menunjukkan bahwa dari Desember 2025 hingga Januari 2026 saja korban DBD sudah mencapai 1.002 orang, dan ini rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, kasus DBD mencapai 5.658 dengan 58 kematian. Tahun 2023 tercatat 1.953 kasus. Pada 2024 ada 1.494 kasus dengan 8 kematian. Tahun 2025 meningkat menjadi 1.510 kasus dengan 8 kematian. Sementara itu, pada Januari 2026 saja, jumlah kasus sudah melonjak hingga 1.002.
Pada pertengahan Februari ini, kasus DBD ini naik drastis dari 1.002 ke 1.800 dan sudah puluhan korban kehilangan nyawa. Kemungkinan besar angka kematian akan terus naik karena kekurangan tenaga medis, obat, dan ruangan untuk pasien atau dengan kata lain kondisi rumah sakit yang tidak memadai untuk menampung pasien yang terus bertambah setiap hari. Angka-angka ini hanya untuk pasien yang terdaftar di rumah sakit. Namun di luar sana masih banyak pasien yang tidak atau belum berobat ke rumah sakit akibat trauma melihat kematian yang terus meningkat. Kegagalan mengatasi wabah membuat rakyat tidak percaya. Mereka beranggapan bahwa pergi ke rumah sakit berarti jalan menuju pintu kematian.
Ketika ditanya soal wabah ini, Xanana mengakui bahwa jumlah pasien DBD melonjak drastis. Ia mengatakan telah menggelar rapat dengan Dewan Menteri untuk membahas mitigasi. Namun, lonjakan kasus yang sudah terlihat sejak akhir 2025 menimbulkan pertanyaan: mengapa langkah penanganan baru dipercepat setelah situasi memburuk? Dan mengapa pemerintah seolah-olah kaget dengan hal ini ? Bukankah wabah DBD ini bukan hal baru?
Sebelumnya, pemerintah sangat membanggakan peluncuran proyek nyamuk Wolbachia pada Agustus 2025 di beberapa titik di Dili. Namun, ketergantungan pada teknologi ini nampaknya menciptakan rasa aman palsu. Sains menunjukkan bahwa efektivitas Wolbachia memerlukan waktu 12 hingga 24 bulan untuk mendominasi populasi nyamuk lokal dan menurunkan transmisi secara signifikan. Tetapi semua ini tidak ada gunanya ketika tidak diimbangi sistem kesehatan dan terutama ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Timor-Leste tercatat cukup rendah: sekitar 0,37 tempat tidur per 1.000 penduduk. Rata-rata rumah sakit yang direkomendasikan WHO minimal sekitar 5 tempat tidur per 1.000 penduduk agar layanan kesehatan dasar memadai. Rasio ini tidak banyak berubah signifikan selama negeri ini merdeka.
Pada 2024 saja, angka kematian mencapai 3.642 akibat kekurangan obat, kurangnya mobil ambulance, infrastruktur yang tidak memadai dan banyak masalah lainnya. Tetapi masalahnya adalah sistem kesehatan dan kegagalan pemerintah mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi secara umum.
Kelas penguasa selama ini hanya memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur besar dan negosiasi kontrak migas yang tak kunjung usai. Belanja publik memang menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi kue-kue ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir mereka yang berkuasa. Investasi di “human capital” yang disebut hanyalah retorika kosong untuk menutupi kenyataan bahwa dana publik lebih banyak tersedot untuk membangun jalan, perluasan jalan, pembangunan infrastruktur yang megah, yang seringkali tidak menjangkau rumah miskin, dan proyek-proyek yang terkait dengan sirkuit akumulasi kapital.
Di tahun 2026, dengan proyeksi defisit anggaran mencapai 46,5% dari PDB dan cadangan migas yang terus menipis, negara berada dalam posisi yang semakin rentan terhadap tekanan modal internasional. Dalam kondisi seperti inilah kesehatan masyarakat kecil dikorbankan.
Friedrich Engels, ketika ia menulis Kondisi Kelas Pekerja di Inggris pada 1845, ia menyoroti bagaimana kapitalisme membuat pekerja sakit dan mati sebelum waktunya. Ia menyebutnya social murder—pembunuhan sosial. Argumentasinya sederhana: jika masyarakat (dalam hal ini, kelas kapitalis dan negara yang melayaninya) mengetahui bahwa kondisi kumuh, sanitasi buruk, dan jam kerja panjang akan membunuh pekerja, tetapi tidak melakukan apa pun untuk mengubahnya, maka masyarakat tersebut secara moral dan politik bertanggung jawab atas kematian itu. Pernyataan Engels ini relevan dengan kondisi Timor-Leste sendiri.
Negara tahu bahwa setiap musim hujan, DBD akan melonjak. Negara tahu bahwa 40% populasi hidup di bawah garis kemiskinan dan 48% lainnya menderita kemiskinan multidimensi. Negara tahu bahwa akses air bersih masih menjadi mimpi bagi rakyat yang tinggal di pedesaan. Namun, alokasi anggaran untuk kesehatan publik dan infrastruktur dasar selalu di luar prioritas mereka. Pemerintah lebih mementingkan proyek-proyek yang dapat menarik investasi dan menguntungkan kelas borjuis.
Di sinilah kita melihat wajah sesungguhnya kapitalisme. Pemerintah tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari epidemi karena ia harus melayani kepentingan ekspansi kapital. Agar modal asing mau menanamkan kapital di negara yang baru masuk jadi anggota ASEAN ini, negara harus menunjukkan “stabilitas” dan “daya tarik investasi”. Stabilitas ini berarti memotong anggaran sosial yang dianggap “tidak produktif” dan mengalihkannya ke pembangunan infrastruktur yang mendukung eksploitasi sumber daya dan profit kapitalis.
Sementara pejabat negara merayakan setiap pembangunan proyek-proyek infrastruktur megah ini, rakyat masih mengantre untuk mendapatkan air bersih. Sementara Xanana Gusmão dan Ramos-Horta sibuk bolak-balik ke keluar negeri demi “kemitraan strategis”, seorang ibu di Dili harus kehilangan anaknya karena wabah ini.
Kemiskinan di Timor-Leste mencapai 48%, dengan malnutrisi menghantam 47% populasi, terutama wanita usia subur dan anak-anak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran kondisi material yang membuat tubuh pekerja rentan terhadap penyakit.
Tubuh yang kekurangan gizi memiliki sistem imun yang lemah. Ketika terpapar virus dengue, risiko menjadi parah (DBD berat atau Dengue Shock Syndrome) jauh lebih tinggi. Di sinilah hubungan dialektis antara ekonomi dan biologi bekerja: kemiskinan memasuki tubuh dan menjadi penyakit. Seorang anak yang stunting akibat kekurangan gizi akan tumbuh menjadi dewasa dengan kapasitas kerja terbatas, yang pada gilirannya akan tetap miskin dan melahirkan generasi berikutnya yang juga rentan. DBD mengintensifkan siklus ini. Dengan tidak menyediakan air bersih dan layanan kesehatan preventif yang memadai, negara kapitalis telah menandatangani surat kematian bagi ribuan rakyatnya. Dengan demikian, Xanana dan sistem kapitalisme yang mereka pertahanan telah melakukan pembunuhan sosial.