Walaupun tahun 2026 masih muda, tatanan ekonomi Indonesia sudah mendapat guncangan hebat. Pada 28 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 8.320,56, anjlok 7.35% dari sehari sebelumnya. Hari esoknya IHSG terus ambruk hingga menyentuh level 7.778. Saking anjloknya harga IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) harus sampai menghentikan perdagangan saham selama dua hari berturut-turut.
Seketika kelas penguasa pun kebakaran jenggot. Melihat IHSG jatuh, mereka awalnya mencoba meredakan situasi, seperti yang dilakukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pada 29 Januari, ia mengatakan ambruknya IHSG ini hanya ”shock sementara” dan bahkan menyatakan 2 sampai 3 hari “habis”. Purbaya membeberkan ia sudah bertemu dengan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat mengembalikan harga IHSG, dan bahkan sudah menyiapkan rencana bersama.
Tak perlu lebih dari sehari untuk membuktikan rencana mereka gagal. Pada 30 Januari 2026, lima orang pejabat pengawas pasar modal mundur. Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan mundur pertama kali, lalu disusul oleh empat orang petinggi OJK termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Mereka telah kehilangan kendali atas sistem mereka, dan mereka buru-buru melarikan diri seolah mobil yang mereka tumpangi hendak terjun ke jurang.
Penyebab anjloknya IHSG dipicu oleh adanya laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), suatu perusahaan finans asal Amerika, yang mengeluhkan bursa efek di Indonesia tidak cukup transparan mengenai kepemilikan saham. Banyak perusahaan terbuka memiliki harga saham yang tidak organik dan seperti direkayasa, atau biasa orang sebut sebagai ”saham gorengan”. Adanya praktik saham gorengan inilah yang membuat MSCI merasa saham di pasar modal Indonesia sulit direkomendasikan kepada para investor.
Sebenarnya praktik ”saham gorengan” sudah terjadi sejak era 1990-an. Cara melakukannya pun pada dasarnya sederhana. Satu orang yang dijuluki ”bandar saham” membeli banyak lembaran saham suatu perusahaan terbuka melalui perantara ”atas-nama” atau nominee. Dengan pembelian saham dalam jumlah besar itulah bandar saham dapat menaikkan harga hingga jauh melebihi pendapatan dari perusahaan tersebut. Melihat harga yang selalu naik, para spekulan membeli saham tersebut, berharap agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar, atau setidaknya menjual sahamnya di masa depan ketika harganya semakin naik. Ketika harga saham sudah menyentuh level tertinggi, bandar saham pun menjual saham mereka, merugikan para spekulan yang membeli saham lebih lambat. Bandar saham pun untung besar.
Praktek saham gorengan bisa dilihat melalui perusahaan-perusahaan Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di dunia. Pada 9 Oktober 2023, perusahaan Prajogo PT Barito Renewables Energy (BREN) mencatat harga Rp780 per lembar, dalam delapan bulan saja sahamnya melejit hingga Rp12.200 per lembar, dan mengalami kenaikan 1.464 persen!
Jika MSCI menilai pasar modal Indonesia marak saham gorengan, seharusnya mereka bisa mengangkat problem ini sejak lama, sekurang-kurangnya sejak 2023. Namun pemodal asing tidak melihat hanya praktik saham gorengan saja, mereka juga melihat ada faktor-faktor lain yang membuat mereka tidak percaya mereka dapat menanamkan uang mereka di Indonesia.
Pada 2025, defisit anggaran di Indonesia mencapai angka 2,92 persen dari PDB, jauh melebihi target awal 2,5 persen. Ini sudah hampir menyentuh batas angka 3 persen yang ditetapkan undang-undang keuangan negara. Padahal batasan 3 persen tersebut merupakan angka pegangan para kapitalis dalam menilai ekonomi Indonesia. Jika defisit mencapai 3 persen, kapitalis dihadapi dengan risiko gagal bayar.
Menghindari risiko tersebut, kaum kapitalis terutama kapitalis asing memilih untuk mencabut modal mereka dari Indonesia. Ini terbukti dengan berkurangnya secara drastis foreign indirect investment atau investasi tidak langsung, alias investasi pada surat berharga seperti saham dan obligasi. Satu dekade yang lalu, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah mencapai 39 persen, sekarang hanya 13-14 persen saja. Ini menandakan adanya gelombang modal yang keluar dari Indonesia secara masif. Ditambah dengan laporan saham gorengan oleh MSCI, pemodal asing lari terbirit-birit keluar dari Indonesia bersama dengan uang mereka. Padahal kapitalisme Indonesia sangat bergantung dengan modal asing.
Demi menyelamatkan kapitalisme Indonesia, kelas penguasa kita mau-tidak-mau harus melakukan ”disiplin fiskal”. Artinya mereka akan menambah pajak dan memangkas pengeluaran. Dua-duanya akan dibebankan di pundak kelas pekerja. Ini telah terjadi pada masa kepemimpinan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Sri Mulyani menjalankan kebijakan ”efisiensi” dengan mengurangi pengeluaran negara ”yang tidak berguna”.
Dampak pengurangan anggaran langsung dirasakan massa. Kenaikan pajak daerah memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di Pati. Di saat bersamaan, gaji pejabat seperti anggota DPR tidak dikurangi dan bahkan dinaikkan. Ini memicu insureksi Agustus yang diakhiri dengan mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.
Dengan menjaga kestabilan fiskal, pemerintah harus mengorbankan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, mereka tidak mampu menjaga kestabilan fiskal. Inilah kenapa mereka berbondong-bondong cabut dari kursi empuk mereka. Mereka lebih memilih tidur nyenyak di rumah daripada pusing mencari jalan keluar dari krisis ini.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menteri keuangannya Purbaya akan melanjutkan apa yang terjadi pada 2025 lalu. Seperti yang telah menjadi kasak-kusuk dan rencana Menteri Keuangan Purbaya yang akan menaikkan rasio pajak kembali ke 12%, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Menkeu sebelumnya. Upaya menjaga kestabilan ekonomi hanya akan merusak kestabilan politik. Inilah yang kita saksikan. Anjloknya IHSG hanyalah letupan awal pada tatanan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Seiring krisis kapitalisme menjadi semakin dalam, akan ada banyak guncangan yang terjadi di tahun 2026. Jatuhnya harga saham merupakan pertanda sesuatu yang lebih besar akan terjadi.