Salah satu instrumen yang biasanya digunakan oleh imperialisme untuk menundukkan bangsa-bangsa lain adalah utang. IMF dan Bank Dunia, misalnya, adalah lintah darat terbesar yang melayani kepentingan imperialisme Barat. Hari ini ada kekuatan imperialis baru yang mulai berlaga, yaitu imperialisme China, yang aktivitasnya semakin gencar di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Kehebohan utang proyek Whoosh belakangan ini semakin mengekspos penggunaan instrumen utang yang digunakan China untuk membuat Indonesia tergantung padanya.
Untuk membangun kereta cepat ini, pemerintah mengandalkan utang dari China Development Bank yang menanggung 75 persen biaya proyek. Untuk ‘kebaikan hati’ China ini, Indonesia harus membayar bunga sekitar Rp 2 triliun per tahunnya, ini pun baru bunganya dan belum pembayaran utang pokoknya. Masalahnya, Whoosh terus merugi sejak beroperasi: Rp 4,2 triliun sepanjang 2024 dan Rp 1,6 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini.
Kini pemerintah kewalahan mengurusi utang ini. Berbagai opsi diajukan. Tetapi pada intinya, dengan satu atau cara lain, negara yang akan menombok, yang akan semakin memperlebar defisit anggaran. Ketika awal tahun ini saja anggaran negara sudah dipangkas habis-habisan, yang berdampak parah pada pelayanan publik dan kondisi kerja ASN, beban utang kereta cepat ini akan semakin mendorong pemangkasan lebih lanjut. Yang akan membayar pada akhirnya adalah rakyat pekerja.
Kita diberitahu bahwa kereta cepat ini adalah pelayanan publik. Namun harga tiketnya yang 5 kali lebih mahal dari harga tiket kereta api biasa tidak bisa tidak membuat kita berpikir bahwa “publik” yang dilayani adalah segelintir orang mampu. Sementara rakyat jelata jelas tidak akan pernah bisa menikmati kereta cepat ini. Mereka harus menerima nasib naik kereta biasa atau terjebak dalam kemacetan yang panjang.
Sedari awal, kereta cepat ini pun sarat dengan korupsi. Anggaran proyek membengkak hampir 20 persen. Banyak pihak yang kecipratan proyek ini lewat kolusi dan nepotisme, dari perusahaan-perusahaan kontraktor sampai berbagai perusahaan penyedia jasa. Tidak ada proyek besar yang tidak dikorupsi di Indonesia.
Dari sudut pandang China, utang ini adalah bagian dari strategi mereka untuk mengekspor kapital. Ekspor kapital, entah dalam bentuk utang atau investasi, atau kombinasi antara keduanya, adalah salah satu fitur utama imperialisme yang disebut oleh Lenin dalam karyanya Imperialisme: Tahapan Tertinggi Kapitalisme. Untuk utang saja, dari 2000 hingga 2023, menurut laporan terbaru dari AidData, China memberikan pinjaman $2.2 triliun ke lebih dari 200 negara. Untuk Indonesia, aliran utang dari China ini mencapai $60,8 miliar untuk periode yang sama.
Penulis laporan tersebut menambahkan:
“China masih merupakan peminjam resmi terbesar di dunia, yang memberikan pinjaman sekitar $140 miliar ke sektor publik dan swasta di seluruh dunia pada 2023 … [Pinjaman yang diberikan] China tidak pernah turun dari $100 miliar per tahunnya sejak China pertama kali mengumumkan Belt and Road Initiative, yang berarti ia masih merupakan kreditor terbesar di dunia setidaknya selama satu dekade terakhir.”
Pada 2025, Indonesia berutang pada China/Hong Kong sebesar $42 miliar, meningkat pesat dari hanya $4.5 miliar pada 2010. China dan Hong Kong adalah kreditor ketiga dan kelima terbesar bagi Indonesia, yang menunjukkan peran dan pengaruh China yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia.
Utang ini bukanlah upaya untuk membantu sesama saudara, tetapi untuk memperkuat kepentingan modalnya di seluruh dunia. Untuk proyek kereta cepat, China memberikan pinjaman kepada Indonesia yang lalu digunakan untuk membeli kereta cepat produksi China serta membayar tenaga ahli China. Kereta cepat tersebut juga harus terus diservis oleh perusahaan China, dengan demikian pinjaman tersebut – selain meraih bunga – juga menguntungkan ekonomi China. Maka dari itu, China tidak terlalu khawatir kalau proyek ini bukanlah proyek yang layak, seperti lintah darat yang memberi pinjaman ke penjudi. Dalam kasus ini, penjudinya akan selalu bisa memeras uang rakyat pekerja untuk membayar utangnya.
Semua retorika pemerintah dari masa ke masa bahwa mereka menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas-aktif bertentangan dengan fakta yang ada. Di bawah kapitalisme, modal-lah yang berbicara. Kepentingan modal China, yang terus tumbuh besar dan mulai menyaingi AS di pentas dunia, semakin menancapkan pengaruhnya di mana-mana. Sementara kelas borjuis kita selalu menghamba ke kekuatan kapitalis asing, ke siapa yang punya modal terbesar untuk bisa membeli apa yang mereka jual: sumber daya alam kita dan tenaga kerja murah. Bila sebelumnya kelas penguasa Indonesia bergantung pada modal asing dari Jepang dan AS, kini mereka mulai melirik ke China. Pergeseran ini tidak mengubah posisi Indonesia sebagai bangsa lemah yang selalu menghamba pada modal asing, dengan kelas penguasa yang selalu sedia mengorbankan rakyatnya demi membayar utang ke tuan-tuan mereka.