Dalam May Day kali ini, polemik tajam mengemuka seputar keputusan KPBI/Kompolnas dan SGBN untuk menjadi bagian dari May Day Fiesta yang dihadiri Prabowo. Selama dekade terakhir, perayaan May Day memang sudah terbelah dua antara yang diorganisir oleh serikat kuning/pemerintah dan oleh serikat merah. Lantas, ketika KPBI dan SGBN – dua serikat yang lama menjadi bagian kubu serikat merah – memutuskan menghadiri May Day Fiesta, problem mengenai taktik perjuangan buruh sehubungan dengan negara pun menjadi sorotan dalam gerakan.
Namun, debat yang kita saksikan sampai sekarang kebanyakan hanya menyentuh permukaan. Ia hanya berkutat di seputar isu bagaimana memasuki ruang yang tak bersih (Bertarung di Ruang yang Tidak Pernah Bersih oleh Akbar Rewako), bagaimana “menghitung risiko, peluang dan keluaran serta dampak” (Ihwal Bertarung dengan Berhitung oleh Anju Gerald), kemurnian ideologis versus fleksibilitas taktis, dst. Atau lebih buruk lagi, masalah ini dipandang dari sudut moralis, bahwa adalah pengkhianatan bagi Ilhamsyah untuk berbagi panggung dengan Prabowo, seorang yang bertanggungjawab atas hilangnya kawan-kawannya.
Yang luput adalah akar permasalahan dari seluruh gerakan buruh, yakni untuk bisa mewujudkan kesejahteraan yang sejati bagi kelas buruh, apakah kapitalisme dapat direforma atau harus ditumbangkan secara revolusioner? Singkatnya, reformisme atau revolusi? Sehubungan dengan itu adalah karakter sesungguhnya negara yang ada. Bila polemik ini dikaji dari sudut pandang fundamental ini maka kita akan menemukan titik terangnya.
Reformisme atau Revolusi
Sedari awal, problem dalam gerakan buruh bisa direduksi menjadi problem reformisme atau revolusi. Problem ini pertama kali disajikan dengan tajamnya dan sejelas-jelasnya dalam polemik antara Eduard Bernstein dan Rosa Luxemburg pada 1900, lebih dari satu abad yang lalu. Secara esensi tidak ada yang berubah dalam polemik ini hingga hari ini. Karya Rosa, Reform or Revolution, masih merupakan karya paling relevan.
Kita bisa merangkum posisi Rosa seperti demikian. Kaum reformis hanya mengutamakan reforma dalam batas-batas kapitalisme. Sementara, kaum revolusioner menjadikan perjuangan reforma sebagai jembatan yang konkret dan nyata untuk kemenangan revolusi sosialis. Jembatan ini bukan jembatan pelangi yang ujung-ujungnya tidak jelas, di mana sosialisme dijadikan gol yang begitu jauh di masa depan. Tujuan akhir perjuangan harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kelas buruh. Tujuan akhirnya adalah penumbangan kapitalisme secara revolusioner dan perebutan kekuasaan oleh kelas buruh guna menegakkan sosialisme. Lenin bahkan menegaskan ini lebih tajam lagi dalam karyanya Negara dan Revolusi: penumbangan negara borjuis dan pendirian kediktatoran proletariat.
Dalam kata lain, tanpa landasan perspektif revolusi sosialis, perjuangan reforma kehilangan maknanya untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Kaum revolusioner tidak menolak reforma, melainkan memperjuangkan reforma dengan perspektif revolusi sosialis yang jelas. Setiap reforma yang diperjuangkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terlebih untuk mengekspos keterbatasan kapitalisme, mengungkap misteri mekanisme penghisapan di bawah kapitalisme, membangun kepercayaan diri kelas buruh bahwa mereka bisa mengubah masyarakat, dan meyakinkan mereka pada akhirnya bahwa kapitalisme harus ditumbangkan bila mereka ingin bebas.
Kata kepentingan buruh telah dilempar ke sana ke mari dengan seenaknya. Said Iqbal dkk. kerap berbicara mengenai kepentingan buruh ketika membenarkan pendekatan kolaborasi kelas mereka. Begitu juga Ilhamsyah ketika mengatakan bahwa kehadiran KPBI di May Day Fiesta itu agar bisa menyampaikan tuntutan buruh langsung ke presiden. Semua demi kepentingan buruh, tetapi apa itu kepentingan buruh?
Dalam pengertian yang harfiah, seorang bisa mengatakan bahwa pencapaian reforma sehari-hari seperti perbaikan upah dan kondisi kerja adalah bagian dari kepentingan buruh. Namun sesungguhnya ini bersifat parsial dan kehilangan maknanya sama sekali bila tidak dihubungkan dengan perjuangan untuk revolusi sosialis. Ini karena pada dasarnya kepentingan kelas buruh adalah mengakhiri eksploitasi kapitalis untuk selama-lamanya, dengan menghapus kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Inilah kepentingan historis kelas buruh.
Selama kapitalisme masih berdiri, reforma apapun yang dimenangkan akan dengan segera digerus kembali oleh kelas kapitalis. Kapitalis yang tujuan utamanya mencari profit akan selalu berupaya menghisap buruh dengan lebih keras lagi. Ini logika kapitalis yang tak terhindarkan. Bila kita hanya berjuang untuk reforma, maka kita akan terkutuk seperti Sisyphus yang mendorong bola batu besar ke puncak gunung, dan setiap kali batu besar itu menggelinding kembali ke bawah. Demikianlah kisah perjuangan buruh selama 200 tahun terakhir, perjuangan terus-menerus tanpa akhir. Tengoklah kapitalisme hari ini: ketimpangan antara yang kaya dan miskin yang semakin melebar, kehancuran lingkungan yang mengancam keberadaan spesies manusia, perang, krisis hutang, krisis perumahan, inflasi, krisis biaya hidup, degradasi seni dan budaya, dst. dst. Padahal kita harus menghancurkan “gunung kapitalis” tersebut dan kelas buruh memiliki kekuatan revolusioner untuk menghancurkan gunung tersebut.
Perbedaan antara reformis kiri dan reformis kanan
Sesungguhnya, banyak dari pengkritik KPBI/Kompolnas (dan juga pengkritik Said Iqbal dkk.) berangkat dari perspektif reformisme yang sama. Kendati semua seruan “lawan kapitalisme” yang begitu nyaring terdengar dalam perayaan May Day merah di depan gedung DPR, paham yang mendominasi banyak organisasi di sana adalah reformisme, yakni bahwa kapitalisme bisa diperbaiki dengan satu atau cara lain, dan semua kejahatan dalam masyarakat – seperti kemiskinan dan perang – bisa dihapus tanpa penumbangan kapitalisme secara revolusioner.
Semua diskusi mengenai strategi dan taktik gerakan buruh harus dimulai dari sini. Apakah sistem yang berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, berdasarkan sistem pasar bebas yang bermotif profit, dapat menjamin kesetaraan dan keadilan bagi rakyat pekerja? Apakah sistem tersebut bisa diperbaiki, diotak-atik, dijadikan lebih humanis, atau harus digulingkan secara revolusioner untuk digantikan dengan sosialisme? Dan pertanyaan lanjutan yang mengalir logis darinya: apakah negara yang menaungi sistem tersebut – yaitu negara borjuis – dapat diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan kelas buruh?
Pertanyaannya sungguh sederhana, dan jawabannya pun sederhana: ya atau tidak. Memang ini biner, namun kita tidak perlu takut pada jawaban yang biner. Sering kali, kita diberitahu bahwa semua hal itu abu-abu, bernuansa, bukan biner. Kita diberikan penjelasan berbelit-belit, yang sesungguhnya hanyalah pengalihan perhatian dari garis politik yang jelas yang harus kita ambil. Intinya ini: yang menjawab ya adalah kaum reformis, yang menjawab tidak adalah kaum sosialis revolusioner. Di atas basis jawaban tidak, semua nuansa dan fleksibilitas dalam hal taktik lantas bisa dikembangkan, termasuk bahkan bagaimana menggunakan demokrasi borjuis yang ada.
Inilah mengapa dalam artikel Akbar Rewako, selaku Sekjen Kompolnas, dia tidak menjelaskan apa garis politik mereka. Dia menegaskan bahwa diperlukan “garis politik yang jelas”, namun diperiksa ke sana ke mari tidak dipaparkan barang satu kata pun mengenai garis politik tersebut. Tetapi siapapun yang telah mengikuti sepak terjang Kompolnas tidak perlu susah-susah untuk mencari garis politik ini. Garis politik mereka adalah negara kesejahteraan, yaitu kapitalisme yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat pekerja, bukan kemenangan revolusi sosialis. Garis politik mereka adalah reformisme.
Bila kita perhatikan, yang membedakan kubu May Day merah dan kuning hanyalah metode bagaimana memperjuangkan reformisme tersebut. Kaum reformis kiri di May Day merah umumnya memilih perjuangan jalanan yang konfrontatif dengan rejim yang berkuasa. Mereka masih membungkus reformisme mereka dengan seruan-seruan yang terdengar anti-kapitalis, dan bahkan sesekali dibumbui dengan bahasa sosialis. Sementara para pemimpin serikat kuning – yaitu kaum reformis kanan – secara terbuka telah memilih jalan kolaborasi kelas, dengan terang-terangan menganjurkan kemitraan yang harmonis dengan kapitalis dan bergabung ke dalam pemerintah.
Namun karena masih sama-sama dari rumpun reformisme yang sama, cepat atau lambat, kaum reformis kiri pun akan menempuh jalan yang serupa dengan kaum reformis kanan: kapitulasi pada sistem yang ada. Belum lama yang lalu, KPBI dan SGBN pun ada di kubu May Day merah dan begitu lantangnya memekikkan “lawan kapitalisme” di May Day.
Kendati retorika radikal kaum reformis kiri, mereka masih menyimpan ilusi pada kapitalisme sehingga pada akhirnya mereka kerap berakhir sebagai manajer kapitalisme. Kaum reformis kiri ingin menyelamatkan kapitalisme dari dirinya sendiri. Kita cukup menengok nasib para “sosialis” seperti kepemimpinan Syriza di Yunani (Tsipras, Varoufakis, dkk), Corbyn di Inggris, Sanders dan AOC di AS, dan Mélenchon di Prancis. Atau bila kita ingin menarik benang sejarah yang lebih panjang lagi ke belakang, para pemimpin Internasional Kedua adalah contoh yang paling baik dan paling historis. Sampai pada 1914, kaum reformis Internasional Kedua masih bersumpah atas nama Marx dan Engels. Di momen penentuan, mereka mendukung perang imperialis dari borjuasi mereka masing-masing dan menjadi kekuatan aktif yang menghalangi kemenangan revolusi sosialis. Semua kaum reformis hari ini, baik kiri maupun kanan, adalah keturunan dari kaum sosial demokrat Internasional Kedua. Perbedaannya hanyalah gradasi.
Negara borjuis bukan ruang arena perjuangan
Di hampir semua artikel dan komentar di media sosial yang merespons Akbar Rewako, tidak ada yang sungguh-sungguh menjawab yang menurut kami adalah poin paling esensial, yakni masalah negara.
Apa yang ditulis Akbar mengenai negara mungkin adalah yang paling dekat dengan garis politik Kompolnas:
“Negara bukan alat pasif yang hanya mencerminkan kehendak satu kelas. Ia adalah medan pertarungan—tempat berbagai kepentingan berinteraksi, bertabrakan, dan bernegosiasi. Dominasi memang ada, tapi tidak pernah absolut. Selalu ada celah, ketegangan, dan peluang.”
Yang dipaparkan di sini adalah pemahaman bahwa negara adalah badan yang kurang-lebih netral, yang mana berbagai kepentingan kelas mengisinya. Kelas buruh bisa mempengaruhinya, bisa “berinteraksi” dan “bernegosiasi” dengannya. Ini sesungguhnya adalah pemahaman demokrasi liberal mengenai negara, pemahaman yang telah jadi landasan bagi kaum reformis di manapun. Kepercayaan mereka bahwa kapitalisme bisa diperbaiki membawa mereka ke kepercayaan bahwa negara bisa juga diperbaiki demi buruh. Ilhamsyah percaya bahwa dengan menjadi komisaris BUMN, bahwa dengan menyampaikan tuntutan buruh langsung di muka presiden maka ia sedang “bernegosiasi” dengan negara, sedang membawa suara buruh ke dalam negara.
Tetapi sesungguhnya, dari masa ke masa, negara adalah organ kekuasaan satu kelas tertentu atas kelas yang lain. Hari ini, yang kita miliki adalah negara borjuis, yakni negara yang keberadaannya hanya memiliki satu tujuan: membela kepentingan kelas kapitalis dalam mengeksploitasi dan menindas kelas buruh. Negara ini bukanlah “ruang perjuangan” di mana buruh bisa memasukinya untuk mengubahnya dari dalam. Pengalaman seratus tahun telah membuktikan. Sekian banyak partai sosial demokrat di Eropa yang telah memenangkan pemilu, telah memasukkan begitu banyak orangnya ke dalam negara kapitalis, dan ini tidak mengubah sama sekali watak kelas negara tersebut. Yang terjadi adalah mereka dikooptasi, terutama ketika mereka memasukinya dengan perspektif untuk “berinteraksi” dan “bernegosiasi” dengannya.
Kawan Akbar pun bingung dan bertanya: kalau memang negara hari ini hanya mewakili kepentingan kelas kapitalis, lantas “Mengapa kebijakan yang relatif menguntungkan buruh kadang masih bisa muncul bahkan di bawah pemerintahan yang tidak progresif? Mengapa negara sering mengambil posisi yang tampak kontradiktif—menekan gerakan buruh di satu sisi, memberi konsesi di sisi lain?”
Baginya ini karena negara mencerminkan kehendak berbagai kelas. Namun jawabannya sebenarnya lebih sederhana sehingga agak memalukan kalau kita perlu memaparkannya di sini: negara borjuis memberi konsesi seperti halnya musuh dalam perang mengambil langkah taktis mundur.
Pasca perang dunia kedua, negara-negara kapitalis maju memberikan konsesi besar kepada buruh dalam bentuk “negara kesejahteraan” karena ada ancaman revolusi dari bawah serta ancaman eksternal dari contoh keberhasilan Uni Soviet. Fakta boom kapitalisme pasca-PD-II juga menyediakan ruang ekonomi kepada penguasa untuk memberi rakyat pekerja remah-remah yang lebih besar. Bagi negara kapitalis, remah-remah ini adalah biaya membeli kedamaian sosial untuk sementara, terutama juga dengan mengooptasi para pemimpin serikat buruh – yang memang sedari awal karena reformisme mereka selalu siap sedia untuk dikooptasi. Kelas penguasa mengambil langkah mundur taktis, hanya untuk lalu mengambil langkah ofensif besar dimulai pada 1980an – era Reagan-Thatcher – dengan serangan besar-besaran terhadap pencapaian-pencapaian yang telah dimenangkan gerakan buruh. Inilah perang kelas.
Inilah yang tidak dipahami oleh kawan-kawan Kompolnas/KPBI. Prabowo mungkin saja [!] dapat memberikan sedikit konsesi di sana sini untuk sejumlah serikat (yang dalam totalitasnya hanya 3 persen dari seluruh angkatan kerja). Mereka akan menyuap selapisan buruh yang lebih mapan dan terorganisir, dan lewat perantara para pemimpin reformis mereka pemerintah akan menjinakkan buruh-buruh ini menjadi lapisan aristokrasi buruh. Tetapi secara umum negara kapitalis Prabowo-Gibran ini akan meneruskan kebijakan menghisap seluruh rakyat pekerja: buruh, tani, dan kaum miskin kota.
Dan kita katakan “mungkin saja”, karena hari ini dalam krisis kapitalisme yang paling dalam ruang untuk memberi konsesi ini sudah sangat terbatas. Selama 10 tahun terakhir, apa ada yang bisa memberi contoh konsesi serius dan berkepanjangan yang telah dipenuhi oleh pemerintah (tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia) bahkan kepada serikat-serikat kuning yang telah begitu patuh padanya? Sebaliknya, ada proses pemiskinan di seluruh lapisan rakyat pekerja.
Reformisme hanya bisa memberi reforma ketika kapitalisme punya ruang untuk memberinya. Reformisme tanpa kemungkinan reforma adalah kontra-reforma, dalam artian kaum reformis inilah yang justru akan membantu rejim untuk meloloskan kontra-reforma. Mereka akan membantu pemerintah melunakkan kelas buruh untuk menerima program penghematan dan pemangkasan. Inilah misalnya tugas Satgas PHK dan peran serikat buruh di dalamnya, bukan untuk mencegah PHK tetapi untuk “mengeliminir pemogokan” seperti kata Said Iqbal sendiri.
Ilusi Republik Demokratik
Negara kapitalis di era modern hari ini telah disempurnakan sedemikian rupa untuk menutupi watak kelasnya. Dalam bentuk republik demokratik, kelas penguasa menebarkan ilusi bahwa negara adalah badan netral yang dapat menaungi kehendak berbagai kelas, yang memungkinkan berbagai kepentingan kelas untuk “berinteraksi” dan “bernegosiasi”. Ilusi parlementer jadi rantai tak terlihat yang mengekang buruh, membuatnya percaya pada perbaikan dalam sistem kapitalisme. Revolusi tidak diperlukan karena sistem memungkinkan reformasi dari dalam.
Demikianlah cara utama kelas kapitalis melanggengkan kediktatoran kapital mereka. Tidak hanya dengan moncong senjata dan air keras, tetapi terutama dengan ilusi demokrasi borjuis. Ilusi bahwa rakyat pekerja punya suara dalam negara, atau setidaknya harapan untuk punya suara dalam negara.
Ilusi republik demokratik ini harus kita bongkar, bukannya kita pupuk dengan menghadiri May Day Fiesta dengan harapan sang presiden akan mendengar tuntutan kita, atau dengan memasuki pemerintah sebagai komisaris, menteri, staf ahli khusus, dsb.
Partai kelas buruh dapat berlaga dalam medan elektoral yang digelar negara borjuis, tetapi bukan dengan ilusi bahwa ini akan mengubah kehidupan buruh, bahwa ini adalah upaya untuk menjadi corong suara buruh di dalam negara. Medan elektoral – entah selama kampanye ataupun setelah terpilih jadi anggota parlemen – kita gunakan untuk menyerang sistem kapitalisme dan sistem parlemen borjuis itu sendiri. Kita gunakan parlemen sebagai platform untuk mengekspos kemunafikan dan kebusukan sesungguhnya negara borjuis ini. Kita akan menjadi anggota parlemen yang anti-parlementer.
Sosialisme satu-satunya Solusi
Kelas buruh tidak memiliki masa depan di bawah kapitalisme. Hari ini ketika kapitalisme sudah di tubir jurang, dalam keadaan sakit-sakitan, justru para pemimpin gerakan yang ada semakin terbukti tidak siap memimpin perjuangan untuk mendorong sistem ini ke jurang, mengirimnya ke liang kubur untuk selama-lamanya. Ketika massa dengan sendirinya telah mengajukan slogan “Bubarkan DPR” pada insureksi revolusioner Agustus kemarin, justru elite-elite buruh semakin merapat ke pemerintah.
Ini karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada kemenangan sosialisme. Di masa mudanya, banyak aktivis yang begitu menggebu-gebu mewartakan sosialisme. Namun, pemahaman mereka cetek, tidak ilmiah, sehingga ketika beranjak dewasa, ketika akhirnya jadi pengurus NGO, jadi senior gerakan, mereka menjadi lebih “realistis”.
Rosa Luxemburg dalam karyanya Reform or Revolution telah memberikan penjelasan yang sangat ilmiah mengenai perspektif revolusi sosialis dan kemustahilan reformisme. Ia telah menjelaskan mengapa kapitalisme tidak bisa diperbaiki. Ia harus ditumbangkan secara revolusioner bila kita ingin mengakhiri penindasan dan penghisapan terhadap buruh. Lenin menambahkannya dengan Negara dan Revolusi, untuk menjawab mereka yang berilusi bahwa negara kapitalis bisa diubah demi kepentingan buruh. Sebaliknya dia menegaskan pentingnya perjuangan revolusioner untuk menghapus negara borjuis dan mendirikan negara buruh. Dua karya ini harus kembali jadi pegangan kita semua.
Kaum muda revolusioner sekalian, setiap buruh yang tulus berjuang, di hadapan kita adalah perjuangan ideologis yang sesungguhnya telah berkobar selama lebih dari 100 tahun lamanya. Lalai dalam memahami esensi perjuangan ideologis ini – yakni reformisme atau revolusi – akan berakibat fatal bagi gerakan. Kita harus mendalaminya dengan kembali ke teks-teks teori di atas, karena pembebasan kelas buruh dari penghisapan kapitalis – kemenangannya sebagai sebuah kelas atas kapitalisme – bergantung pada kemenangannya atas reformisme. Kita harus berani mengatakan kepada kelas buruh, tanpa malu-malu, tanpa tedeng aling-aling, bahwa sosialisme adalah satu-satunya solusi.