2026 telah menjadi tahun yang buruk bagi perekonomian dalam negeri. Hal ini ditunjukkan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah. Pada 20 Januari, ketika tahun masih berumur beberapa hari saja, rupiah berada di level Rp 16.985 per dolar AS. Ini adalah level terendah sepanjang sejarah, bahkan lebih rendah daripada krisis moneter 1998, yang menyentuh angka Rp 16.800.
Anjloknya harga rupiah pun mendapat kecaman dan olok-olok, dengan banyak orang menyebarkan meme bahwa harga dolar akan menyentuh Rp17.845, tepat pada hari kemerdekaan. Sayangnya prediksi mereka, yang pastinya lucu andaikata itu terjadi, ternyata datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pada 26 Mei, rupiah ”berhasil” berada di angka Rp 17.845 per dolar AS, hingga akhirnya tembus Rp 18.000 beberapa hari yang lalu. Ini jelas membuat geger masyarakat. Tidak ada tanda-tanda ini akan berhenti.
Pemerintah merespons anjloknya rupiah dengan arogan. Saat harga rupiah mulai jatuh ke level kisaran Rp16.900 per dolar AS, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa ”sebentar lagi rupiah akan kembali menguat”, karena bergantung pada fundamental ekonomi Indonesia yang, menurut bapak terpelajar ini, juga kuat.
Sebaliknya, rupiah terus merosot dan arogansi menteri koboi ini berubah. Dia menyalahkan Gubernur BI yang memiliki kendali terhadap kebijakan moneter. Ketika bola berada di Gubernur BI Perry Waluyo, dia juga berkata hal yang sama seperti Purbaya. Di depan para anggota DPR pada 18 Mei, dia menyatakan nilai tukar rupiah ”melemah akibat tekanan global dan permintaan valas musiman”, dan menegaskan bahwa fundamental rupiah sebenarnya undervalued (di bawah nilai sebenarnya) dan akan kembali ke level normal pada ”Juli sampai Agustus”. Tipikal politikus borjuis, mereka mencoba menyangkal situasi yang sebenarnya, bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Saking parahnya situasi yang dihadapi pemerintah, Presiden pun harus turun tangan. Prabowo tiba-tiba mengumumkan akan menyampaikan pidato pada sidang DPR tanggal 20 Mei. Ini jarang terjadi, dengan pidato presiden di depan parlemen biasanya terjadi setahun sekali pada 16 Agustus. Ini jelas menunjukkan pemerintah ingin mengendalikan situasi. Prabowo, sama seperti bawahannya Purbaya dan Perry Waluyo, langsung melakukan damage control, sama-sama menyampaikan citra perekonomian Indonesia yang indah dan berwarna, di mana semuanya baik-baik saja, aman terkendali, terus maju, membuat rakyat sejahtera dan lain sebagainya. Selama hampir dua jam ia beromon-omon, menyampaikan kebohongan kepada massa lagi dan lagi. Tujuannya satu: ia ingin memulihkan kepercayaan pasar melalui pidato megahnya.
Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Tak lama setelah ia selesai pidato, rupiah terus jatuh. Walaupun BI telah menaikkan suku bunga ke level 5.25 persen, harga dolar tidak kunjung turun, dan malah terus naik. Purbaya mengaku stres, menyatakan bahwa harga dolar ”tidak masuk akal”, dengan kembali membual bahwa ”ekonomi bagus”.
Walau sudah dipercantik oleh grafik-grafik yang bagus di depan DPR dan permainan statistik oleh BPS, semua fakta menunjukkan adanya kemunduran ekonomi, yang berdampak pada jatuhnya rupiah.
Sebagaimana yang sudah kita utarakan pada Perspektif 2026 pemerintah tidak mampu menjaga kestabilan fiskal dengan menjaga defisit anggaran. Sebaliknya, defisit anggaran Indonesia terus naik hingga 2.92 persen, hampir menyentuh batas yang ditetapkan undang-undang sebesar tiga persen. Ketidakmampuan pemerintah menjaga kestabilan fiskal, ditambah dengan isu mengenai transparansi dalam pasar modal, membuat lembaga finansial seperti Fitch Ratings dan Moody’s menurunkan rating kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Para kreditor kehilangan kepercayaan akan kemampuan Indonesia membayar hutang.
Masalahnya, mustahil menjaga kestabilan fiskal tanpa memangkas anggaran sosial, yang berarti meluncurkan serangan lebih besar lagi terhadap taraf hidup rakyat pekerja. Ini dapat memicu gejolak sosial, bahkan lebih besar dari insureksi Agustus tahun lalu.
Oleh karenanya, investor menjadi khawatir. Ada gelombang divestasi besar-besaran, di mana modal asing lari terbirit-birit keluar dari Indonesia. Pada 29 Mei, aksi jual saham investor asing telah mencetak rekor tertinggi, dengan mencapai Rp 8,5 triliun. Ini menekan harga rupiah lebih lanjut.
Keluarnya modal asing dari Indonesia telah memperparah gelombang deindustrialisasi, terutama di industri manufaktur. Kemenaker mencatat 15.425 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-April 2026, melonjak 84% dari periode Januari-Maret 2026, berbanding terbalik dengan laporan indah pemerintah. Berdasarkan laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), PHK ini terpusat di perusahaan-perusahaan manufaktur dan padat karya. Ini sudah menjadi tren umum sejak setidaknya tahun 2024, di mana misalnya pabrik garmen Sritex dinyatakan pailit dan membuat 11.025 pekerja jatuh ke jurang PHK.
Jatuhnya rupiah juga membuat banyak perusahaan kesulitan. PT Xacti Indonesia, perusahaan manufaktur elektronik yang lebih dikenal dengan nama ”Sanyo”, misalnya harus menutup pabriknya dan mem-PHK 350 buruh, dengan alasan naiknya biaya bahan baku akibat pelemahan rupiah. Lagi dan lagi, kelas pekerja yang dikorbankan oleh ulah kelas penguasa dan sistem mereka.
Selain badai PHK, kelas pekerja juga menghadapi inflasi yang timbul dari jatuhnya rupiah. Prabowo dengan bodoh menyatakan ”desa tidak pakai dolar”, seolah ia lupa bahwa kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe yang menjadi makanan pokok banyak orang diimpor dari Amerika Serikat. Harga kacang kedelai telah menembus Rp10.500-11.000, naik dari Rp9.000 hingga Rp9.500. Ini sudah membuat para pedagang produk kedelai harus menaikkan harga atau mengecilkan ukuran tahu dan tempe.
Ini belum menghitung naiknya harga minyak tanah, yang sudah naik akibat dampak perang Iran dan kini diperparah dengan harga dolar yang naik. Harga plastik juga melonjak mencapai 100 persen. Tanpa adanya kenaikan upah yang sebanding dengan inflasi ini, maka secara nyata upah kelas pekerja turun dan taraf hidupnya memburuk.
Pemerintah sekarang sedang berusaha mengendalikan inflasi, tetapi semua cara tidak membawa harapan nyata. BI melakukan ”sihir” moneter dengan menaikkan suku bunga. Namun dengan menaikkan suku bunga, ini berarti lebih sedikit konsumsi dan lebih sedikit investasi, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini tentu berlainan dengan janji manis Prabowo.
Di saat bersamaan, akibat perang Iran pemerintah terpaksa menjaga harga BBM dengan terus menggelontorkan subsidi, guna menghindari adanya lonjakan harga dan gejolak sosial. Tetapi ini berarti defisit anggaran yang lebih besar, yang pada gilirannya menekan harga rupiah lebih lanjut. Semua seperti spiral maut yang tidak mampu dihindari rejim.
Semua rekayasa fiskal dan moneter dilakukan guna menahan amarah massa, agar insureksi Agustus kemarin, atau lebih besar lagi, Revolusi 1998, tidak terulang, sebagaimana yang diakui Purbaya sendiri. Hanya inilah yang ditakuti oleh kelas penguasa. Mereka sedang berusaha sedemikian rupa untuk tetap menjaga kestabilan finansial, di saat bersamaan tetap menjaga kestabilan politik. Namun mereka tidak bisa selalu memilih keduanya. Semakin lama mereka tidak menjaga kestabilan finansial, beban utang semakin tinggi, rupiah semakin anjlok, inflasi harga barang semakin tinggi, divestasi dan deindustrialisasi semakin nyata, dan kemunduran ekonomi menjadi tidak terhindarkan. Namun dengan menjaga kestabilan finansial, dengan misalnya mengurangi beban anggaran lewat penghematan atau menaikkan suku bunga, ini akan membawa beban lebih banyak ke pundak kelas pekerja, amarah massa akan cepat meninggi ke tingkat revolusioner, yang akan membuat kekuasaan mereka tidak stabil. Apalagi kebijakan tersebut juga tidak menjamin pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi kapitalis sedang menemui jalan buntu. Kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah bukan perkara kesalahan kebijakan ini atau itu, tetapi bersumber dari fundamental kapitalisme yang memang di seluruh dunia sedang menghadapi krisis mendalam. Krisis ini akan dan telah memukul rakyat pekerja dan ini semua akan menjadi resep bagi menajamnya perjuangan kelas.