Banjir di Sumatera menunjukkan betapa dahsyat bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Meskipun siklon Senyar berkontribusi pada salah satu faktor ini, tapi kerusakan hutan memperparahnya efeknya. Ia merusak dan memporak-porandakan segalanya. Lebih dari 900 orang lebih tewas, dan 400 lebih lainnya hilang. Angka ini terus bertambah seiring proses evakuasi yang belum selesai.
Setelah sepekan lebih, situasi tidak kunjung membaik. Mayat-mayat membusuk terkubur bersama lumpur. Anak-anak menjadi yatim, menangis dalam gelap. Perempuan kehilangan suami-suami mereka. Rumah dan harta benda mereka hanyut. Pemerintah terekspose tidak kompeten mengatasi bencana ini. Pemerintahan daerah kalang kabut dan akhirnya menyatakan menyerah; sementara pemerintahan pusat lambat turun tangan, dan justru para politisi menggunakan bencana ini sebagai panggung pencitraan mereka sendiri. Bahkan mereka meremehkannya dengan mengatakan “itu hanya mencekam di media sosial”.
Bencana ini menjadi tragedi bagi jutaan rakyat pekerja karena berbagai faktor yang saling bertubruk menjadi satu.
Pertama, selama bertahun-tahun anggaran penanggulangan bencana telah dipangkas dengan alasan efisiensi, terutama pada awal tahun ini ketika Prabowo meluncurkan pemangkasan besar-besaran untuk membiayai Danantara serta program MBG. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana anjlok dari Rp 4,92 triliun pada 2024 menjadi kurang dari separuhnya, Rp 2,01 triliun pada 2025. Untuk 2026, ini akan dipangkas lebih lanjut hingga Rp 491 miliar, yang berarti pengurangan sebesar 90 persen dalam 2 tahun saja. Selain itu pemerintah juga telah memangkas anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebanyak 50%, dari pagu awal Rp 2,826 triliun ke Rp 1,403 triliun untuk 2025. Pemangkasan jelas menurunkan efektivitas sistem peringatan dini dan kemampuan deteksi bencana. Transfer dana ke pemerintahan daerah juga telah dikurangi secara signifikan, sehingga ketika terjadi bencana seperti ini jelas pemda tidak punya kesiapan sama sekali.
Kedua, hutan-hutan yang gundul akibat eksploitasi brutal demi profit kapitalis telah memperparah banjir dan tanah longsor. Deforestasi yang terjadi di hutan Sumatera pada 2024 saja mencapai 175 ribu hektar, atau setara 6,5 kali luas kota Medan. Setidaknya 44 persen deforestasi di Indonesia terjadi di hutan-hutan Sumatera. Walhi mencatat, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 1,4 juta hektar, atau setara 2,4 kali pulau Bali sejak 2016. Penghancuran ekosistem alam ini disebabkan oleh aktivitas ratusan korporasi sawit, tambang, dan kayu. Mereka bisa beroperasi dengan begitu brutalnya tanpa mengindahkan lingkungan hidup karena dilindungi oleh negara, dan bahkan tidak sedikit yang punya koneksi langsung dengan petinggi negara. Tanpa siklon Senyar pun sebenarnya ancaman dan potensi banjir dan tanah longsor sudah mengintai karena deforestasi ini.
Ketiga, siklon Senyar yang sebenarnya relatif lemah ini menghasilkan curah hujan yang begitu besar karena perubahan iklim. Aktivitas kapitalis yang terus memompa gas rumah kaca ke atmosfer telah menyebabkan pemanasan global. Suhu bumi yang semakin tinggi ini telah menghasilkan pola cuaca yang semakin ekstrem, termasuk curah hujan ekstrem kendati siklon dengan kecepatan angin yang relatif rendah.
Jadi, pada kenyataannya, bencana di Sumatera merupakan bencana yang telah disiapkan, dan merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalisme yang didorong oleh nafsu kelas penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan Prabowo, setelah bencana terjadi, dengan congkaknya mengatakan bahwa kelapa sawit adalah karunia. “Kalau kita tergantung impor, kita tidak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh yang maha kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya,” ujarnya.
Tentu saja mereka yang menikmati keuntungan dari kelapa sawit berbicara mengenai karunia Tuhan. Tetapi bagi mayoritas rakyat yang mengalami bencana, ini adalah penderitaan dan kutukan. Kelas penguasa kita telah bersikap merendahkan dan eksploitatif terhadap alam, seakan-akan sumber daya yang disediakannya tak terbatas dan gratis, seakan-akan alam tidak akan membalas dendam setelah diporak-porandakan. Kita tidak dapat berharap pada mereka yang menikmati keuntungan atas deforestasi untuk menyelesaikan bencana iklim. Kita tidak bisa berharap pada pasar kapitalis untuk memelihara bumi ini.
Melawan dan menggulingkan sistem kapitalisme yang bangkrut ini adalah satu-satunya jalan. Kita tidak bisa lagi menyerahkan nasib kita dan nasib bumi ini pada kapitalis dan pemerintahan mereka yang abai. Kita perlu mengendalikan masa kini dan masa depan kita melalui sistem ekonomi terencana sosialis. Ini hanya mungkin ketika ekonomi berada di tangan mayoritas kelas pekerja dan bukan segelintir kelas kapitalis, karena hanya mayoritas kelas pekerjalah satu-satunya kelas yang berkepentingan menghindari bencana.
Untuk bisa mulai mencegah bencana seperti ini terulang kembali, pertama-tama kita perlu melakukan reorganisasi radikal sektor energi, pertambangan dan kehutanan dengan mengambil alih tanpa kompensasi perusahaan-perusahaan besar tersebut dari tangan kapitalis dan meletakkannya di bawah kepemilikan dan kontrol demokratis kelas pekerja. Dengan demikian kita dapat mulai mengambil langkah serius untuk beralih dari sumber energi fosil yang menjadi dalang perubahan iklim ke sumber energi terbarukan. Kita juga akan bisa menghentikan laju deforestasi yang mengerikan ini dan mulai mengembalikan fungsi-fungsi hutan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Sampai hari ini kapitalisme dengan anarki pasarnya jelas tidak dapat mengambil langkah-langkah ini, karena ini bertentangan dengan kepentingan kelas kapitalis yang hanya mengutamakan profit.
Selama ini alam dieksploitasi dengan brutal dan tanpa memperhatikan konsekuensi kehancurannya, alam pun akan melawan manusia dan yang terdampak adalah rakyat kecil. Sistem ekonomi sosialis yang terencana akan menggunakan alam dengan bijak dan tidak membuatnya antagonis.
Selain itu, pemerintahan kelas pekerja akan mampu mengalokasikan sumber daya yang memadai ketika menghadapi bencana. Anggaran untuk deteksi dan penanggulangan bencana tidak akan disunat, karena sesungguhnya masyarakat kita memiliki cukup kekayaan untuk melipatgandakan anggaran penting ini. Negara kapitalis hari ini memangkasnya karena mereka harus membayar utang kepada para bankir-rentenir dan memberi dana stimulus pada kapitalis. Tidak demikian dengan pemerintahan kelas pekerja, yang melayani kepentingan buruh, tani dan kaum miskin kota.
Dengan teknologi terkini kita akan mendeteksi potensi badai dan bagaimana memobilisasi orang-orang — tidak hanya memberikan diseminasi atau penyebarluasan informasi ke publik, tetapi juga melakukan tindakan nyata dengan memobilisasi kekuatan dan mengevakuasi orang-orang yang berada di daerah yang berpotensi ke tempat yang aman. Tentu saja pada bencana di Sumatera dan Aceh kemarin pemerintah telah memberikan diseminasi, peringatan akan potensi bibit siklon. Tetapi semua itu tidak dipahami tanpa tindakan nyata, sehingga apa yang terjadi adalah keterlambatan, dan ini memiliki konsekuensi sangat fatal.
Bencana menjadi lebih parah karena sedari awal ketersediaan dan kualitas infrastruktur sudah sangat minim, terutama di pelosok-pelosok. Kondisi jalan yang tidak terawat, transportasi buruk, tenaga medis yang tidak memadai, akses air bersih yang sulit, serta kemiskinan. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki resiliensi yang cukup ketika dihantam bencana. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur di daerah pedesaan dan pelosok akan menjadi program utama pemerintahan sosialis, yang tujuannya pada akhirnya adalah mengatasi kesenjangan antara kota dan desa, antara urban dan rural. Kapitalisme hanya tertarik menghisap sumber daya alam dari daerah dan memboyongnya ke kota, pusat kapital finans. Sosialisme akan sungguh meratakan pembangunan dan mengembalikan kekayaan yang dihisap dari daerah ke rakyat pekerja di sana. Seperti halnya kita menginginkan keharmonisan antara manusia dan alam, kita juga bekerja untuk keharmonisan antara kota dan desa.
Pada akhirnya program radikal ini beserta langkah-langkah penting lainnya jelas mustahil dicapai dalam kerangka kapitalis. Untuk mewujudkannya, kita perlu menggulingkan kaum kapitalis dan sistem mereka. Ini hanya dapat dicapai melalui perjuangan kelas untuk mengakhiri sistem kapitalis dan menempatkan kendali ekonomi di tangan kelas pekerja.
Sosialisme merupakan prasyarat mutlak untuk membangun sistem berbasis solidaritas yang mampu memulihkan metabolisme alami antara manusia dan alam, menata ulang produksi sosial, menghormati siklus alam tanpa menguras sumber daya kita, sekaligus mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kapitalisme yang sedang membusuk tidak hanya menghadirkan bencana dan kesengsaraan, tetapi juga potensi kehancuran planet ini. Hanya sosialisme satu-satunya sistem yang benar-benar ekologis untuk mencegah bencana lingkungan yang disebabkan oleh kapitalisme.