Category: Politik

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan buku sejarah nasional sebagai acuan pendidikan. Namun, di balik tujuan itu, mereka menutupi fakta sejarah demi kepentingan politik penguasa.

Meski pemerintah berusaha menanggulangi premanisme dengan membentuk satgas khusus, kenyataannya masalah ini adalah produk dari sistem kapitalisme yang mengakar, menciptakan ketimpangan sosial yang memunculkan kelompok preman.

Penghapusan presidential threshold tidak lebih dari upaya kosmetik untuk menarik perhatian rakyat terhadap demokrasi borjuis yang sedang terpuruk dalam krisis.

Ketakutan kaum liberal terhadap kebangkitan “Hitler Jawa” di bawah Prabowo lebih merupakan histeria kosong, tanpa analisis sosial mendalam, yang justru mengaburkan akar persoalan krisis demokrasi borjuis.

Menggandeng Prabowo Subianto sebagai orator di acara ‘3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh’, Partai Buruh mengukuhkan kolaborasi kelas dan oportunisme mereka, menunjukkan bahwa mereka bukanlah representasi sejati perjuangan buruh, tetapi sekadar alat bagi kepentingan borjuis.

Ungkapan “Biarkan mereka makan kue” menjadi simbol ketidakpedulian penguasa terhadap penderitaan rakyat. Kini, di tengah kemiskinan yang meluas, penguasa kembali memamerkan kemewahan. Seperti di Prancis 1789, revolusi adalah jawaban.

Dalam pusaran perubahan cepat, semangat revolusioner kini bersemi di hati generasi muda Indonesia, didorong oleh kekecewaan mendalam terhadap sistem demokrasi yang dianggap telah mengkhianati harapan rakyat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerima konsesi tambang, begitu pula sebelumnya dengan Nahdlatul Ulama. Ini bukan sesuatu yang aneh karena ormas-ormas keagamaan ini adalah juga pilar dari kekuasaan yang ada.