Represi band Sukatani atas kritik terhadap korupsi polisi melalui lagu “Bayar, Bayar, Bayar” membuktikan demokrasi dan kebebasan berpendapat hanya berlaku selama tidak mengancam kepentingan kelas penguasa.
Krisis kapitalisme yang melanda dunia saat ini telah membawa Indonesia semakin jauh terperosok ke dalam jurang kegelapan ekonomi yang semakin pekat.
Di tengah hiruk-pikuk politik global, kemunculan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup versi OCCRP memicu gemuruh kritik, mengungkap semakin karut-marutnya korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan.
Kasus DWP bukan sekadar skandal pemerasan, melainkan cerminan mendalam dari kerusakan sistemik institusi kepolisian.
Perang adalah mesin laba yang tak pernah berhenti, dan PT Pindad kini menjadi bagian dari mesin perang imperialis.
Krisis kapitalisme global memaksa pemerintah Indonesia memangkas subsidi BBM, meninggalkan rakyat pekerja, termasuk driver ojek online, dalam ketidakpastian ekonomi dan menambah beban hidup mereka yang sudah berat.
Dengan kebijakan kerja paruh waktu bagi penerima beasiswa, ITB secara terang-terangan memanfaatkan kerentanan ekonomi mahasiswa untuk keuntungan institusi.
Kebijakan pemangkasan subsidi KRL mencerminkan prioritas kapitalisme yang lebih mementingkan keuntungan segelintir elit daripada kebutuhan transportasi publik bagi rakyat pekerja.
Perlawanan mahasiswa telah menyalakan api di hati kelas pekerja, membangkitkan harapan baru bagi perjuangan mereka
Lenin dalam Negara dan Revolusi menunjukkan bahwa negara borjuis adalah alat eksploitasi, dan tindakan represif hari ini hanya mempertegas perlunya revolusi untuk menumbangkannya.