Referendum Brexit beberapa bulan yang lalu telah mengguncang tidak hanya Eropa tetapi seluruh dunia. Di sini kita akan mencoba menyajikan telaah kritis mengenai apa yang terjadi dan bagaimana kaum revolusioner harus merespons masalah Brexit.
Tujuh puluh satu tahun yang lalu, tepat pada tujuh belas Agustus, rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Peristiwa ini tidak hanya menandai pembentukan sebuah negara bangsa, tapi juga menandai sebuah perjuangan kelas di Indonesia.
Akhir bulan lalu Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya yang kedua. Reshuffle kali ini mengganti banyak posisi penting pemerintahan, terutama mengangkat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.
Program Bolshevik mengenai masalah kebangsaan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyatukan buruh dan tani dari semua kebangsaan, guna menumbangkan rejim kapitalis secara revolusioner.
Selama periode sebelum Perang Dunia Pertama Lenin mencurahkan banyak waktu untuk masalah kebangsaan, dan khususnya untuk menjawab teori-teori revisionisnya Otto Bauer.
Masalah kebangsaan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam teori Marxisme. Sejak Marx dan Engels kita sudah dapat menemukan analisa-analisa yang sangat menarik dan tajam mengenai masalah ini.
Masalah kebangsaan – yakni, penindasan terhadap nasion dan bangsa minoritas – yang telah menjadi karakter dari kapitalisme sejak lahir, menempati posisi yang sentral dalam teori Marxis. Dua hal fundamental yang merintangi progres umat manusia adalah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan negara bangsa. Tetapi sementara rintangan yang pertama cukuplah jelas, yang kedua biasanya tidak menerima perhatian yang diperlukan.
Uni Eropa sekali lagi berada di tepi jurang dengan referendum Brexit yang akan diselenggarakan esok hari (23/6). Tidak ada masa depan bagi rakyat Inggris di dalam dan di luar Uni Eropa selama sistem yang ada adalah kapitalisme. Referendum yang akan datang adalah pilihan palsu dari kelas penguasa, dimana kedua kamp dipenuhi dengan reaksi.
