Kemana Kita Setelah 20 Tahun Reformasi ‘98?
Dua puluh tahun yang lalu, rejim Orba yang tampaknya kokoh runtuh dengan begitu cepat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini?
Category: Politik
Reshuffle Kabinet Jilid II dan Badai Krisis
Akhir bulan lalu Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya yang kedua. Reshuffle kali ini mengganti banyak posisi penting pemerintahan, terutama mengangkat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.
2016: Dunia di Ujung Tanduk
Tugas kita adalah bekerja tanpa henti untuk menunjukkan pada kelas buruh dan kaum pemuda sebab-musabab sebenarnya dari kengerian-kengerian ini dan menjelaskan bagaimana caranya permasalahan ini bisa dihapuskan sampai tuntas selamanya. Permasalahan besar menuntut solusi besar. Hanya revolusi sosialis yang bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia. Itulah satu-satunya cita-cita yang pantas kita perjuangkan hari ini.
Para Penjahat Saling Menangkap: Ironi Negara Demokrasi
Pertarungan hukum-politik antara Budi Gunawan (BG), calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) pilihan Presiden Jokowi, dan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang dijadikan tontonan oleh rakyat—tidak hanya oleh warga kota terpelajar saja, tetapi juga warga kampung yang cenderung buta politik.
Melayangkan Pandangan Kita Ke Depan, Menuju Pemenuhan Tugas Historis Kelas Buruh (Catatan Politik Akhir Tahun 2014)
Seratus lima puluh tahun yang lalu, seorang teoretikus politik, ekonomi dan sosial ternama pernah mengatakan bahwa perkembangan kapitalisme akan menghasilkan “akumulasi kekayaan di satu kutub, dan pada saat yang sama akumulasi kesengsaraan, penderitaan kerja, perbudakan, kebodohan, brutalitas, degradasi mental, di kutub yang lainnya.” Kutub yang pertama adalah kutub kaum kapitalis, sementara kutub yang kedua adalah kutub rakyat pekerja – buruh, tani, dan kaum miskin.
Nasionalisasi sebagai Solusi Banjir
Artikel berita dan opini mengenai banjir di Jakarta sudah menumpuk, dengan berbagai statistik, keluhan, dan himbauan. Akan menjadi pemborosan kertas – dan lebih penting lagi, waktu para pembaca – kalau kita lantas tenggelam pada pengulangan yang sama.
Sampah di Televisi Kita
Antonio Gramsci, seorang Marxis dan pendiri Partai Komunis Italia, berkata-kata tentang hegemoni sebagai “perangkat lunak” yang dimiliki klas penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Hegemoni, menurut Gramsci, adalah “kepemimpinan moral dan intelektual”. Melalui agama, pendidikan, surat kabar, dan sebagainya, para produsen ideologis klas penguasa membentuk sentimen moral dan cara berpikir klas yang dikuasai.
Jangan Menunggu “Godot”: Sebuah Dekonstruksi Paradigma
Sifat buruk dan destruktif dari demokrasi ala Amerika sedang terkuak lebar hari ini. Intervensi Amerika dan sekutunya terhadap perjuangan rakyat Libia dengan dalih kemanusiaan bukanlah pembenaran yang cerdas. Karena hampir seluruh publik dunia – dari kuli bangunan hingga direktur bank; dari anak baru gede hingga orang kurang waras – tahu bahwa tujuan utama Amerika dan sekutunya atas Lybia adalah untuk kepentingan imperialis. Ungkapan-ungkapan filosofis dari mulut Obama, Sarkozy dan yang lainnya adalah omong kosong “demokrasi”.
Mesir bergejolak, lantas kapan Indonesia?
“Saya senang, saya bersyukur. Sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM,” ujar SBY saat menyampaikan pidato resmi penutupan Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2011 hari Jumat (21/1) lalu. Pada saat yang sama, Mubarak mungkin juga berilusi sama. “Tidak ada pelanggaran HAM di Mesir,” pikirnya, seperti mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan bernasib sama seperti Ben Ali tetangganya. Empat hari kemudian (25/1) negaranya sendiri diguncang oleh demo-demo yang menuntut pengunduran dirinya.`
Kontrak Politik Enam Partai Untuk Menjual Rakyat
Kemarin malam (15/10), para petinggi dari enam partai menandatangi kontrak politik untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Mereka adalah Partai Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, dan Golkar. Koalisi ini memberi mereka total 421 kursi, sebuah mayoritas yang absolut. Bila pada jaman Orde Baru kita memiliki satu partai, yakni Golkar, yang biasanya menguasai 60-70% parlemen, sekarang kita hanya berganti kulit dengan koalisi yang menguasai 75% parlemen.