Solidaritas kelas untuk hak penentuan nasib sendiri bagi Papua!
Hentikan teror! Hentikan kekerasan! Beri hak penentuan nasib sendiri bagi Papua
Hentikan teror! Hentikan kekerasan! Beri hak penentuan nasib sendiri bagi Papua
Setiap tanggal 1 Desember kita mendengar pekik kemerdekaan yang dikumandangkan oleh rakyat Papua. Tahun ini tidak berbeda. Demonstrasi damai menuntut referendum penentuan nasib sendiri atas Papua bergema di seluruh Indonesia.
Cita-cita kemerdekaan 1945 bukan dikhianati, tetapi memang hasilnya tidak bisa lain dari apa yang kita lihat sekarang selama kita masih berada di bawah kerangka kapitalisme dan negara borjuis.
Tujuh puluh satu tahun yang lalu, tepat pada tujuh belas Agustus, rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Peristiwa ini tidak hanya menandai pembentukan sebuah negara bangsa, tapi juga menandai sebuah perjuangan kelas di Indonesia.
Globalisasi yang tengah berlangsung di bawah kapitalisme telah menyatukan nasib seluruh rakyat pekerja dunia.
Solusi yang dibutuhkan untuk masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan pembebasan nasional yang dihadapi oleh rakyat pekerja Papua adalah solusi yang bersifat revolusioner.
Hari ini hampir 85% migas Indonesia ada di tangan asing. Kendati kekayaan migas yang besar, negeri kita tetap tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.
Setelah dipersatukan lewat revolusi kemerdekaan, mengapa di Indonesia sekarang muncul berbagai perjuangan kemerdekaan dari minoritas-minoritas seperti di Aceh dan Papua? Apa yang menyebabkan munculnya perjuangan ini?
Enam puluh tujuh tahun sudah kita merdeka, tetapi ternyata kita masihlah berada di bawah penjajahan. Buruh, tani, dan segenap rakyat pekerja lainnya masih terjajah oleh modal kapital, baik domestik maupun asing. Merdeka 100% masih menjadi slogan perjuangan kita.
Perlawanan buruh Freeport terhadap korporasinya, dan rakyat Papua (dengan front politiknya, Papua Merdeka) terhadap pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk perjuangan kelas. Isu perlawanan buruh Freeport tidak boleh berhenti pada isu ekonomik normatif semata, tetapi harus berlanjut menuju isu-isu politik: hak kemerdekaan dan pengambilalihan pabrik oleh buruh sebagai wujud nyata merebut kembali kekayaan tanah papua ke tangan rakyat pekerja Papua.