Penghapusan presidential threshold tidak lebih dari upaya kosmetik untuk menarik perhatian rakyat terhadap demokrasi borjuis yang sedang terpuruk dalam krisis.
Pilkada 2024 mencerminkan krisis demokrasi borjuis di Indonesia—sistem yang hanya melayani kaum kapitalis, sementara rakyat dibiarkan tanpa harapan dan tanpa pilihan.
Ketakutan kaum liberal terhadap kebangkitan “Hitler Jawa” di bawah Prabowo lebih merupakan histeria kosong, tanpa analisis sosial mendalam, yang justru mengaburkan akar persoalan krisis demokrasi borjuis.
Alih-alih menjadi suara oposisi untuk kelas pekerja, Partai Buruh menukar perjuangan mereka demi kedekatan dengan penguasa dan koalisi borjuis, menandai kematian gerakan buruh sejak dini.
Menggandeng Prabowo Subianto sebagai orator di acara ‘3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh’, Partai Buruh mengukuhkan kolaborasi kelas dan oportunisme mereka, menunjukkan bahwa mereka bukanlah representasi sejati perjuangan buruh, tetapi sekadar alat bagi kepentingan borjuis.
Di tengah krisis kapitalisme global, gerakan massa di Indonesia telah memberi peringatan kepada kelas penguasa—kekuasaan mereka bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan, dan perubahan besar hanya tinggal menunggu momentum selanjutnya.
Energi dan semangat kaum muda adalah kekuatan revolusioner yang dapat mengubah tatanan masyarakat, namun hanya jika diarahkan melalui teori yang tepat dan organisasi revolusioner yang tersentralisir.
Ungkapan “Biarkan mereka makan kue” menjadi simbol ketidakpedulian penguasa terhadap penderitaan rakyat. Kini, di tengah kemiskinan yang meluas, penguasa kembali memamerkan kemewahan. Seperti di Prancis 1789, revolusi adalah jawaban.
Gerakan ini telah membangkitkan harapan; sekarang adalah momen untuk memperluasnya ke kelas buruh, menciptakan kekuatan revolusioner yang tak terbendung.
Dalam pusaran perubahan cepat, semangat revolusioner kini bersemi di hati generasi muda Indonesia, didorong oleh kekecewaan mendalam terhadap sistem demokrasi yang dianggap telah mengkhianati harapan rakyat.